21 Juli 2017

Menyusul ditersangkakannya Setya Novanto, Golkar jadi medan tempur yang seru. Para pemain veteran politik Orde Baru bakal turun gunung. Akbar Tandjung (AT), Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL). Titipan Jokowi melalui Luhut. Sedang Airlangga Hartarto jadi opsi terkuat untuk gantikan Setnov. Tinggal siapa yang diplot jadi Sekretaris Jenderal (Sekjen), masih terjadi tarik-menarik. Erwin Aksa, keponakan JK, diplot jadi salah satu calon sekjen.

Opsi lain tidak tertutup kemungkinan, Aburizal Bakrie kembali jadi Ketua Umum Golkar. Terbetik kabar, Istana inginnya duet Airlangga Hartarto-Ahmad Doli. Tapi bisa juga kompromi, sehingga yang didorong duet Airlangga-Erwin Aksa.

Kuncinya di titik temu ARB-JK. Yang krusial di balik pertarungan Golkar sekarang, tidak adanya titik temu antara Ginandjar Kartasasmita dan ARB-JK. Sehingga ketika Airlangga bisa disepakati jadi Ketua Umum, maka siapapun yang jadi Sekjen bakal jadi pemicu konflik antar elit Golkar.

Pada tataran ini, peran Akbar yang sudah sepuh dan sering sakit-sakitan masih tetap penting. Karena Akbar akan jadi tumpuan beberapa kroni Ginandjar seperti Fahmi Idris, MS Hidayat dan Marzuki Darusman untuk dimainkan sebagai pelobi tingkat tinggi. Celakanya, ARB-JK menolak skema Ginandjar dan Luhut yang diwakili dua operator politiknya, yakni Marzuki Darusman dan MS Hidayat.

Manakala skema ARB-JK yang menang, Jokowi sepenuhnya dalam genggaman Mega-JK yang didukung skema koalisi PKB-Hanura-Nasdem-PDIP. Sebaliknya Luhut sebagai representasi kepentingan Ginandjar dan kroni pengusaha minyak seperti Arifin Panigoro akan “mati langkah”. Apalagi sebelumnya sudah diungkap adanya gelontoran dana kepada LSM terkait kaitan Teten Masduki yang sekarang ketua Kantor Staf Kepresidenan. Sejatinya sasarannya adalah orang-orang di belakang LSM selama ini termasuk Arifin Panigoro, juga Ginandjar Kartasasmita.

Kasak-kusuk pertarungan Golkar akan semakin diperpanas dengan digulirkannya Hak Angket KPK oleh DPR yang bermuara desakan membubarkan KPK. Berarti ditersangkakannya Setnov, sejatinya bukan perhadapan antara presiden dan DPR. Namun cermin pertarungan belakang layar antara dua kartel politik ini.

Dalam konstalasi politik yang demikian, Jokowi hanya sekadar ring tinju atau papan catur. Jika begitu, arah dari kegaduhan soal e-KTP dan kemungkinan pergolakan internal di Golkar pasca Setnov jadi tersangka, bukan untuk menggusur Jokowi. Melainkan menciptakan pergeseran kekuasaan di lingkaran istana. Maka seiring kemungkinan seperti itu, jadi masuk akal jika selentingan mengabarkan Rini Sumarno  akan diplot menggantikan Teten Masduki sebagai Kepal Staf Kepresidenan.

Berarti, ini penanda bahwa JK dan Mega semakin solid menguasai arah kebijakan presiden Jokowi. Sebab Rini selama ini merupakan sabuk pengaman bersatunya Mega dan JK. Bukan sekadar Meneg BUMN. Dalam skenario seperti itu, mata-rantai Luhut dan Teten berikut jejaring politiknya yang bermarkas di Kantor Staf Kepresidenan, akan berakhir sudah. Akan muncul aktor-aktor baru hasil rekrutan Rini Sumarno. Dan menggeser orang-orang rekrutan Luhut, termasuk para lulusan Universitas Harvard itu.

Jadi, kejadian yang menimpa Setnov, pergolakan di internal Golkar, dan Hak Angket DPR yang tujuan akhirnya adalah membubarkan KPK bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Namun saling berkaitan.

Penulis: Hendrajit, (Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute)

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya