12 Agustus 2017

Dua pekan lalu seorang kawan aktif di sebuah partai politik datang ke rumah. Obrolan seperti biasa makro politik, mikro ihwal usaha dan dunia usaha di sektor riil kian tergerus. Daya beli menukik tajam ke bawah.

Makro politik soal Setya Novanto, Ketua DPR RI, ditetapkan tersangka (TSK) kasus e-KTP. Sebagai sosok pernah beberapa momen berkantor di Wisma Mas Isman, Kosgoro, Jl. Cik Ditiro, Jakarta Pusat, bersama Denny Tumiwa, juga saya pernah di HIPMI dan Kadin Indonesia, mengikuti karir Novanto. Ia dahulunya ikut keluarga Mas Isman.

Latar di dunia usaha kita, akses, kolega, pertemanan, kolusi, seakan sudah menyatu. Segala peluang harus diembat. Berpilin dan berkelindannya bisnis dan politik menjadi sangat tajam. Hal itu terjadi di tengah sistem politik kita bak kata Jefrey Winters: Sultanistic Oligarki. Istilah saya oligarki fulus mulus.

Di politik berbagai proyek direncanakan. Bukan hal baru misalnya proyek konstruksi harus dibereskan dengan setoran 8% di muka jika ingin dapat proyek di tahun anggaran berikutnya. Mereka punya pengalaman kerja, likuid, berani jor-joran di muka dijamin banyak proyeknya.

Penggiringan proyek kaliber triliunan rupiah seperti e-KTP contoh lain. Di ranah inilah Setya Novanto kena batu. Ketika ia TSK, saya hampir tak percaya. Saya menyimaknya bak seorang Don, sulit dijamah hukum. Portofolionya licin di kasus Cesie Bank Bali, bukti. Banyak pihak berceloteh soal ada 9 Naga, walaupun kiprah Novanto bukan bagian, tetapi saya menempatkannya "hebat".

Menjadi pertanyaan mengapa bisa TSK? Bukankah Novanto dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan, figur acap disebut di Sosmed sebagai The real president. Masih ingat rekaman Papa Minta Saham?

Suksesnya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar di Bali, dalam verifikasi saya akibat indikasi guyuran mencapai Rpp 700 miliar dari M Riza Chalid, tokoh pemilik Petral, "mafia" migas sejak lama saya kritisi.

Kepada teman yang datang malam itu ke rumah, saya katakan mungkin Novanto dan Riza Chalid sudah putus kongsi. Sehingga Novanto TSK-lah. Dan dalam waktu tak lama kita akan menyimak Mbak Titiek Soeharto akan menjadi Ketua umum Golkar yang baru. Titiek dan Riza Chalid kini konon sudah ipar-iparan. Riza menikahi Mamiek, putri bontot  Alm. Presiden Soeharto.

Peta di Golkar akan berubah. Termasuk Pilpres 2019. Bisa saja Golkar tak lagi dukung Presiden Jokowi, untuk 2019. Bila saja Titiek Ketua Umum Golkar bukan mustahil Prabowo didukung Golkar. Nah siapa wakilnya?

Saya menggadang dua orang gubernur jadi Capres. Pertama Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi, NTB, dan kedua Alex Noerdin, Sumatera Selatan. Bila Prabowo didukung Golkar maka kemungkinan Alex Noerdin dapat posisi calon wakil presiden. Ia senior di Golkar, prestasinya juga oke.

Nah tadi malam saya simak Titiek sudah meminta Novanto mundur dari Ketua Umum Golkar dan dari Ketua DPR. Simak. https://m.detik.com/news/berita/d-3595901/titiek-soeharto-minta-novanto-mundur-dari-ketum-golkar-dan-ketua-dpr. Pagi tadi saya baca polling di Sosmed soal tingginya skor Titiek untuk dipilih menjadi Ketua Umum Golkar. Artinya Novanto ditinggal akar Golkar.

Kawan yang datang ke kerumah itu, mengingatkan saya soal analisa  dua pekan lalu sebagai jitu. Saya bilang kan belum kejadian? Karena belum terjadi itulah gerakan kami mensosilisasikan #TGB2019 terus berjalan dan akan dievaluasi pada 22 Agustus 2017.

 

Penulis: Narliswandi Piliang, Selebtwit-Aktivis Medsos

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya