Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Papua Barat, Amin Ngabalin meminta pihak-pihak yang selama ini membenturkan Sekretaris Daerah atau Sekda Drs Ali Baham Temongmere dan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan agar berhenti membangun narasi provokatif yang tidak produktif.
Hal ini ditegaskan anggota DPR Papua Barat menanggapi isu yang beredar terkait dengan rencana aksi demonstrasi kelompok yang menyebut dirinya sebagai Forum Kota Mahasiswa Jakarta yang akan melakukan demonstrasi di Kantor KPK Jakarta.
“Jangan menghambat pembangunan dan mengganggu Pemerintahan ini dengan membenturkan saudara Sekda dan Gubernur lewat isu-isu yang tidak produktif,” kata Amin Ngabalin di Manokwari, Rabu (28/5/2025), dikutip dari Jubi.
Amin menegaskan, pihak-pihak yang selama ini membangun isu untuk membenturkan Sekda dan Gubernur Papua Barat merupakan orang yang tidak ingin Papua Barat maju.
“Sekda dan Gubernur adalah pasangan atau paket yang tidak bisa dibenturkan karena akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Jangan lagi diganggu!,” ujarnya.
Dia mengatakan pihak-pihak yang selama ini membangun narasi membenturkan Sekda dan Gubernur Papua Barat, hanya membangun isu kotak kosong.
“Setop sudah, saudara-saudara yang selama ini membenturkan mulai dari memainkan Isu Kotak Kosong, sampai penandatanganan NPHD hingga sekarang lagi ada isu yang dibangun terkait KPK,” ujarnya.
“Soal isu kotak kosong ini saya dapat kabar bahwa nama saya masuk dalam yang mendukung kotak kosong. Saya mau tegaskan bahwa saya ini Ketua Tim pemenangan Dominggus Mandacan Mohamad Lakotani atau DOAMU di Fakfak. Lagi pula saya yang antarkan dan mendampingi Pak Dominggus bertemu dengan pak Airlangga di kediaman pak Airlangga,” jelasnya.
Isu kotak kosong dihembuskan oleh pihak tertentu dengan mengaitkan Sekda Papua Barat yang kala itu menjabat Penjabat Gubernur berada dibalik perolehan suara kotak kosong
Pamflet aksi demo di Kantor KPK berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam persidangan kasus dugaan Tipikor mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menghubungkan dengan pihak yang berada di balik rencana aksi demo.
“Saya justru curiga orang-orangnya yang terus membenturkan Sekda dengan Gubernur ini sengaja menghancurkan wibawa kepemimpinan Gubernur Papua Barat,” ujarnya.
Mengenai penandatanganan NPHD, Amin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Sekda dalam proses penandatanganan NPHD dilakukan secara terbuka justru adalah sesuatu yang sangat positif untuk meminimalisir potensi penyimpangan terhadap keuangan daerah dan keterbukaan publik.
“Sepanjang yang kami tahu hubungan antara Gubernur, wakil gubernur dan Sekda baik dalam pemerintahan maupun keseharian baik-baik saja, terakhir kita rapat membahas RPJMD beliau (Sekda) mewakili gubernur dan itu biasa saja,” tuturnya
Soal isu Sekda dibalik pihak yang melakukan demo di KPK, Ngabalin menegaskan lalu apa kepentingan Sekda, “Coba gunakan logika berpikir, Sekda ini junior langsung pak Gubernur di APDN Jayapura hubungan senioritas ini luar biasa jadi tidak usah lagi membangun isu isu murahan dan narasi penyesatan semacam itu,” tegas Ngabalin.
Sekda Papua Barat Drs Ali Baham dikonfirmasi terpisah terkait isu isu tersebut membantah, Sekda bahkan menyebut hal itu tidak benar.
“Tidak benar isu isu yang dihembuskan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, hubungan kami dengan gubernur dan wakil gubernur baik saja. Kami sedang fokus untuk menyusun program terkait visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Sekda Drs Ali Baham. {}