Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan pentingnya penerapan teknologi dan penguatan peran BUMN sebagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan dan daging nasional.
Menurutnya, inovasi berbasis teknologi harus mulai diterapkan secara bertahap dalam sektor peternakan dan pertanian Indonesia, meskipun saat ini belum selevel dengan negara maju.
“Salah satu inovasi teknologi, di negara maju sudah semua menggunakan teknologi. Pada waktu kami mengadakan studi banding di negara Swedia, itu yang namanya memeras susu saja sudah pakai robot. Jadi, tingkat higenisnya memang terjamin. Namun saya mengatakan, mungkin untuk Indonesia belum sampai kesana, tetapi harus dimulai. Karena kedepan itu, mau tidak mau bahwa teknologi itu harus dilibatkan, dikembangkan untuk mendukung swasembada,” kata Firman Soebagyo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).
Firman menyebutkan bahwa penerapan teknologi tidak hanya berlaku untuk swasembada daging, tapi juga untuk swasembada pangan secara keseluruhan. Ia menilai saat ini Indonesia menghadapi persoalan mendasar dalam bidang peternakan, khususnya pada aspek pembibitan dan pakan ternak.
“Termasuk, swasembada tidak hanya daging. Tetapi juga, swasembada pangan. Oleh karena itu, tadi salah satu persoalan serius yang terkait dengan peternakan adalah sumber bibit, ini kita tidak punya. Oleh karena itu, PT Berdikari tadi kita upayakan supaya diperbesar untuk pembibitan,” jelas Firman.
Selain bibit, masalah pakan ternak juga menjadi perhatian serius. Politisi Partai Golkar menilai aneh jika negara yang memproduksi jagung dan singkong dalam jumlah besar justru bergantung pada perusahaan asing dalam hal produksi pakan ternak.
“Kemudian masalah pakan. Pakan ini unik, negara kita memproduksi jagung cukup besar, singkong cukup banyak, tetapi justru pakan ternak ini diproduksi oleh perusahaan asing. Kenapa tidak BUMN kita, membuat yang sama untuk kepentingan dalam negeri. Kenapa kita melihat ketergantungan dari perusahaan asing. Yaitu PT Charoen Pokphand (Thailand) dan PT New Hope (China). Itu yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Firman juga kembali menyinggung pentingnya pengelolaan lahan sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Ia mendorong pemerintah agar menginventarisasi seluruh lahan yang ada dan menjadikannya bagian dari proyek strategis nasional, sama seperti pembangunan jalan tol.
“Berikutnya adalah masalah lahan tadi. Oleh karena itu, lahan ini harus ada kebersamaan, bagaimana Pemerintah itu mulai menginventarisasi, jumlah lahan yang ada milik siapa, dan negara butuh apa. Seperti, kalau kita memerlukan lahan untuk jalan tol. Jalan tol merupakan proyek strategis nasional,” ungkapnya.
Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Tengah ini berharap agar pemerintah serius dalam menyusun langkah konkret untuk mengembangkan sektor peternakan dan pertanian berbasis teknologi dan nasionalisme ekonomi. Ia menekankan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan terintegrasi dan dukungan antar lembaga negara.
“Kalau kita mau swasembada pangan, itu dimasukkan. Bahwa swasembada pangan itu merupakan proyek strategis nasional yang outputnya adalah produksi pangan nasional untuk menuju swasembada dan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya. {}
