Berita Golkar - Sosok satu ini merupakan nama yang dikenal baik oleh masyarakat Riau. Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman merupakan mantan Wakil Gubernur yang lalu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Riau pada tahun 2013 sampai 2018.  

Dalam Pemilu Gubernur Riau 2013, ia berpasangan dengan Annas Maamun sebagai calon Gubernur Riau sedangkan Arsyadjuliandi Rachman menjabat wakil gubernur. Keduanya  lantas terpilih sebagai memimpin Riau untuk periode 2013-2018, dan resmi dilantik pada tanggal 19 Februari oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Tahun 2016, Arsyadjuliandi Rachman menjabat sebagai Gubernur Riau menggantikan Annas Maamun yang tersangkut kasus korupsi alih fungsi hutan.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Fahmi Idris Sosok Pekerja Keras Yang Mudah Bergaul Dengan Semua Masyarakat

Selama lima tahun menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Riau, Andi Rachman lebih menonjol dalam menata manajemen pemerintahan di Riau. Di tangannya, administrasi pemerintah Riau lebih terbuka, terorganisir dan lebih apik.

Bahkan semua sistem administrasi sudah online dan bisa diakses dimana saja. Selain itu, Andi juga merupakan gubernur yang terlepas dari ikatan emosional gubernur-gubernur sebelumnya, sehingga ia lebih bisa melanjutkan program yang sudah ada dan juga membuat program baru.

Selama menjadi gubernur menggantikan Annas Maamun, Andi Rachman berhasil merampungkan pekerjaan ''terbengkalai'' seperti pembayaran utang Stadion Utama Riau, menyelesaikan hutang piutang Pemprov Riau kepada kontraktor pekerjaan jembatan dan jalan dan juga berhasil memfungsikan seluruh fasilitas yang menjadi aset Pemprov Riau yang sebelumnya bermasalah hukum.

Baca Juga: Serap Aspirasi, Fahruddin Rangga Kunjungi Konstituennya di Polongbangkeng Utara Takalar

Andi Rachman tidak menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur Riau. Pada penghujung tahun 2018 atau tepatnya pada September 2018, Arsyadjuliandi Rachman mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau dengan alasan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Keputusan Arsyadjuliandi Rachman tersebut bukan tanpa sebab. Ia terbentur undang-undang Pasal 12 huruf k, Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan seorang kepala daerah atau PNS aktif mundur dari jabatan apabila hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Kepatuhan Arsyadjuliandi  Rachman tersebut memberi pelajaran sekaligus teladan yang baik bagi masyarakat. Ia pun terpilih dari Dapil Riau 1 yang meliputi Pekanbaru, Siak, Rohul, Rohil, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Dumai dengan raihan sebesar 32.511 suara.

Baca Juga: Bikin Bangga! Program Kartu Prakerja Diapresiasi Dunia, Airlangga Hartarto: Manfaatnya Dinikmati 12 Juta Peserta

Sebelum masuk ke dunia politik praktis, pria yang ahir di Pekanbaru, Riau, 8 Juli 1960 dari pasangan H. Abdul Rachman Syafei dan Hj. Asma Hasan asal Minangkabau ini merupakan seorang pengusaha. Ia meneruskan bisnis sang ayah yang merupakan pengusaha bidang transportasi asal Riau. Ayahnya H. Abdul Rachman Syafei merupakan perintis moda transportasi antar kota antar provinsi dengan nama PO Sinar Riau.

Selain transportasi, Andi Rachman juga berkecimpung di berbagai bisnis usaha yang ia dirikan tanpa bantuan sang ayah. Di bawah Group Riau Muda, Andi menguasai bisnis transportasi, SPBU, pertambangan, dan perkebunan. Perlahan tapi pasti, dirinya mewujud sebagai seorang pengusaha sukses di berbagai bidang, mengikuti jejak sang ayah.  

Selama bergelut di dunia usaha, Andi memimpin berbagai organisasi kewirausahaan, seperti menjadi Ketua Hiswana Migas Riau, Ketua Hipmi Riau, dan Ketua Kadin Riau. Prestasinya yang cukup gemilang, telah mengantarkannya sebagai wakil ketua Kadin Indonesia pada tahun 2009.

Baca Juga: Ace Hasan: Fahmi Idris Politikus Gigih, Patut Ditiru Kader Muda Golkar

Kesuksesan Andi Rachman sebagai seorang pengusaha pun tercermin dari pengumunan KPU Riau pada periode 2014 yang menyatakan Andi sebagai Wakil Gubernur Riau terkaya dengan total kekayaan sebanyak Rp. 132 milliar rupiah.

Selain bakat dagang dan berbisnis yang diwariskan sang ayah, kesuksesan Andi Rachman juga ditopang oleh latar belakang pendidikannya yang mentereng.  Andi Rachman merupakan jebolan MBA Marketing Track, Oklahoma City University, USA (1986-1987). Sebelumnya ia menamatkan gelar sarjananya di Universitas Sebelas Maret mengambil jurusan Ekonomi Pertanian pada rentang tahun 1981-1985.

Di dunia politik, sosok Arsyadjuliandi Rachman meniti karirnya di Partai Golkar mulai dari Wakil Bendahara Golkar Riau (1998-2003), Bendahara Umum Golkar Riau (1998-2003), Wakil Sekjen DPP Golkar 2010 hingga 2014, Plt Ketua DPD Golkar Riau (2014-2016) dan akhirnya menjadi Ketua DPD Golkar mulai 2016.

Kini ia mengemban amanah jabatan sebagai anggota Komisi 2 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Baca Juga: Bambang Patijaya Buka Turnamen Basket Setia Cup 2022 di Sungailiat Bangka

Selama di DPR RI Andi Rachman turut aktif dalam melakukan fungsi pengawasan DPR terhadap Pergeseran Anggaran Kementerian Dalam Negeri, Program Prioritas Pembangunan yang juga bermitra dengan Kemendagri, membahas mengenai persiapan Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2024, serta membahas persoalan aset negara dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet.

Ia juga aktif turun ke masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi Pemilu Serentak yang akan dihelat pada tahun 2024.

Ia juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Andi Rachman tercatat pernah memborong beras petani Riau sebanyak tiga ton untuk dibagikan kepada masyarakat Riau secara cuma-cuma.  Anggota Fraksi Golkar tersebut mengatakan, memborong beras itu sebagai bentuk membantu petani agar mendapat keuntungan lebih saat panen tiba di masa pandemi ini.

Baca Juga: Banyak Anak Jadi Yatim Dampak Pandemi, Ace Hasan: Kita Perlu UU Perlindungan Yatim Piatu

Selain itu, niatnya membagikan beras secara gratis kepada masyarakat juga mulia. Ia hendak membantu masyarakat Riau yang terdampak Pandemi Covid-19, di mana saat itu, perekonomian masyarakat mandeg.

Tindakan memborong beras itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Bunga Raya, Siak, pada akhir Mei 2021 lalu. Pada kegiatan itu, sejumlah petani menyampaikan aspirasinya terkait harga jual gabah dan beras mereka.

Petani mengeluhkan bahwa pada saat panen, harga ditekan oleh tengkulak. Harga gabah kering hanya dibeli Rp 3.700 per kilogram. Atas keluhan petani, Andi Rachman pun bersimpati. Ia langsung mengeluarkan uang untuk memborong beras petani.

Andi Rachman adalah contoh yang tidak kurang satu apapun, hampir paripurna. Meski terlahir di keluarga berada, dirinya lantas tidak memanfaatkan kekayaan orangtuanya hanya untuk berfoya-foya. Andi Rachman bahkan meniti karir dan kemampuan akademisnya secara alami dari bawah. Andi Rachman mengajarkan bahwa proses itu sangatlah penting dalam kehidupan.

Berita Golkar - John Kenedy Azis, nama barat yang tersemat di nama seorang tokoh asal Sumatera Barat. Ya, John Kenedy Azis ternyata memiliki nama yang sama dengan nama seorang mantan Presiden Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan orang tuanya memberi ia nama yang tidak lazim bagi masyarakat Sumatera Barat kebanyakan. Sang ayah lah yang menamainya demikian.

Bukan tanpa alasan ayahnya menamai serupa dengan nama mantan Presiden Amerika Serikat. Menurut falasafah masyarakat Indonesia, nama adalah doa. Sang ayah merupakan salah satu pengidola dari Presiden Amerika Serikat yang memang dikenal, pintar, tampan dan fenomenal. Harapannya, kelak sang anak bisa menyamai sifat-sifat baik dari mantan Amerika Serikat tersebut.

Selain mengidolai mantan Presiden Amerika Serikat, sang ayah nyatanya juga mengidolai Bung Karno, Presiden Pertama dan proklamator Indonesia.

Baca Juga: Perseteruan Fandom KPop Bikin Partai Golkar Melejit Trending Topic Twitter

“Jadi tanggal saya lahir itu, persis sama dengan tanggal lahir Bung Karno, yaitu 6 Juni. Pada tahun 1959 itu Bung Karno juga bersahabat dengan John Kennedy, yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Ayah saya mungkin berharap saya bisa mencontoh kedua tokoh tersebut,” terang John Kenedy Azis dikutip dari ruangpolitik.com. pada pemberitaan 27 November 2021.

Mengemban nama kebaratan nyatanya menjadi beban bagi seorang John Kenedy Azis. Pria yang lahir di Nagari Sungai Garinggiang, Padang Pariaman pada tanggal 6 Juni 1959, dari pasangan orang tua yang merupakan petani sekaligus pedagang kopra seringkali merasa risih atas namanya yang tidak lazim di tengah masyarakat.

Maklum saja, pada tahun tersebut, alat komunikasi dan akses informasi sangatlah minim. Banyak yang tidak tahu bahwa nama John Kenedy Azis terinspirasi dari nama mantan Presiden Amerika Serikat, hingga sering menjadi bahan olokan di lingkungan sosialnya. Karena sering menjadi bahan olokan, John Kenedy Azis bahkan sempat ingin mengganti namanya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Tetapi keinginannya tersebut ditentang oleh yang memberi nama, kedua orang tua John Kenedy Azis. “Waktu kecil sampai SMA, sering diolok-olok sama teman-teman. Apalagi waktu guru absen, pas pada nama saya selalu menjadi bahan tertawaan,” kenang John sambil mengingat masa lalunya.

“Pernah juga waktu pertama-pertama kuliah, saat nama saya disebut, mungkin kawan-kawan menyangka, saya orangnya tinggi, putih dengan tampang bule. Eh ternyata, orangnya kecil, hitam dan orang kampung lagi,” sambung anggota DPR RI, Dapil Sumatera Barat ini sambil tertawa lepas.

Doa yang tersemat di balik nama John Kenedy Azis perlahan mulai terwujud, walaupun kemahsyurannya belum bisa menyamai mantan Presiden Amerika Serikat, setidaknya, John Kenedy Azis berada di bidang yang sama dengan idola ayahnya itu. Terlebih untuk ukuran Sumatera Barat, John Kenedy Azis terbilang sebagai tokoh publik.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Pianis Muda Indonesia, Jefri Setiawan Pecahkan Rekor Dunia Main Piano

Melalui Partai Golkar ia menjejakkan diri mewujudkan harapan sang ayah. John Kenedy Azis merupakan anggota DPR RI dua periode dari Partai Golkar. Ia terpilih melalui daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 yang meliputi Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

Pada Pemilu 2019 John Kenedy Azis dipilih oleh 43.540 suara masyarakat Sumbar 1 yang menghendakinya menjadi corong suara bagi mereka.

Amanah yang diberikan oleh masyarakat Sumbar itu terbukti dijalani John Kenedy Azis dengan baik. Kinerjanya di DPR RI pun bisa dibilang mumpuni. Ia pernah terlibat dalam berbagai proyek besar legislasi nasional untuk merumuskan serta mengesahkan perundangan.

Baca Juga: Lalu Satriawandi: Koalisi Golkar Bersama PAN dan PPP Segera Berlanjut di NTB

Pada masa kerja 2014-2019 John bertugas di Komisi III dan Badan Legislasi. Namun pada masa sidang ke-3 tahun 2015-2016 (Januari 2016), John Kenedy Azis pindah ke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan dan Badan Anggaran DPR-RI. Pada periode 2019-2024 ia ditempatkan Fraksi Golkar di Komisi VIII DPR RI setelah sebelumnya bertugas di Komisi IX DPR-RI. Komisi VIII DPR memiliki lingkup tugas pada bidang agama dan sosial.

Kinerjanya selama dua periode keanggotaan di DPR pun terdokumentasi dengan baik, John Kenedy Azis tercatat turut berkontribusi aktif dalam persoalan legislasi seperti RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, RUU Pengampunan Nasional, RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi), dan RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Ia juga sempat menjadi anggota Pansus KPK. Ia juga pernah mempersoalkan KPK atas tes TWK yang tidak meluluskan pegawainya seperti Novel Baswedan dan lainnya. Menurutnya keputusan tersebut tidak berdasar karena belum ada perundangan dan alas hukum yang mengaturnya.

Baca Juga: UAS Dideportasi Karena Radikalisme, Ace Hasan: Singapura Harus Bisa Buktikan Tuduhannya

Ia pun meminta KPK objektif dan transparan terhadap hasil TWK. Terlebih, publik butuh mengetahui siapa saja penyidik atau pegawai KPK yang terbukti berkontribusi dan tidak berkontribusi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan penindakan kasus korupsi.

Meski fokus pada kinerja pemerintahan di pusat, John Kenedy Azis tidak pernah lupa asal. Di masa reses ia selalu membawa pulang “oleh-oleh” dari Jakarta ke daerah pemilihannya. Yayasan Yatim Piatu, rumah ibadah dan pondok pesantren selalu menjadi sasaran dari bantuan yang diberikannya.

John Kenedy Azis tidak sendiri, ia melibatkan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan terutama mitra kerjanya seperti, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Atas kinerja yang membanggakan tersebut, John Kenedy Azis pun menurut hasil survei yang diadakan Lembaga Survey Indonesia (LSI) untuk Caleg Dapil Sumbar termasuk dalam jajaran lima besar anggota legislatif yang akan kembali dipilih oleh masyarakat.

Baca Juga: Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Ideal, Gandung Pardiman: Mampu Wujudkan Roh Keindonesiaan

Rezki Pratama dari Partai Gerindra berada di urutan pertama. Disusul Guspardi Gaus 13,0% dari PAN, John Kenedy Azis 9,1% dari Golkar, Nevi Zuairina 7,3% dari PKS, Rezka Oktoberia 4,7% dari Partai Demokrat.

Tidak hanya itu, atas dedikasinya terhadap Sumbar dan Padang Pariaman khususnya, John Kenedy Azis sempat diminta untuk pulang ke kampung halamannya, berkiprah di sana untuk menjadi Bupati Padang Pariaman.

Permintaan itu datang dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman saat menghadiri undangan buka puasa bersama di kediaman H. Tuangku Sidi Azwar, di Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada 9 April 2022 lalu.

Tidak main-main, dalam jamuan buka puasa tersebut, hadir berbagai tokoh masyarakat seperti Ali Mukhni dan Damsuar, mantan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Kemudaian, Ketua LKAAM Padang Pariaman, Zainir Koto Dt. Rangkayo Mulie bersama M.Z. Dt.Bungsu Rky Rj Mangkuto.

Baca Juga: Nurdin Halid Dorong Koalisi Indonesia Bersatu Usung Paket Airlangga-Ganjar Pranowo

Tetapi jawaban John Kenedy Azis menyikapi permintaan tokoh tersebut sangat diplomatis. Ia merasa harus berfokus terlebih dahulu pada tugasnya sekarang sebagai anggota DPR RI. Terlebih pemerintahan Kabupaten Pariaman sekarang di bawah Suhatri Bur barulah berjalan satu tahun. Rasanya tidak elok jika sudah membicarakan pergantian kepemimpinan di usia yang baru seumur jagung kepemimpinan saat ini berjalan.

"Maafkan, saya. Saya belum berfikir untuk jadi bupati. Saya ingin fokus dulu sebagai Anggota DPR. Jadi, saya rasa ada baiknya kita dukung dululah pemerintahan Suhatri Bur dalam membangun Padang Pariaman menjadi lebih baik," ujar John Kenedy Azis.

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan ke depan. Politik itu sungguh dinamis, tergantung arah angin dan dukungan. Karenanya John Kenedy Azis tidak ingin terlalu jumawa dan sesumbar. Ia juga butuh restu dari keluarga besarnya, saudara, teman-teman dan partai.

Apapun dan di manapun John Kenedy Azis berkiprah, ia memiliki potensi untuk menyejahterakan dan perduli sepenuhnya kepada masyarakat. Dasar pengabdian sudah ada pada dirinya, ditambah doa dari orang tua yang senantiasa tersemat pada namanya, maka segalanya akan menjadi sempurna. 

Berita Golkar - Darul Siska merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 (Sumbar 1) yang  terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni Padang, Padang Panjang, Tanahdatar, Sawahlunto, Sinjunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Pemilu 2019 ia terpilih dengan meraih 26.920 suara.

Darul Siska merupakan politisi kawakan yang sudah mencicipi berbagai era periode kepemimpinan di Indonesia. Dirinya bahkan telah menjadi politisi Senayan sejak medio era 1997 sampai dengan 2009. Setelah sebelumnya gagal pada Pemilu tahun 1987 dan 1992, Darul Siska seolah ingin membuktikan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.

Pasca Pemilu 1997 ia terpilih sebagai anggota DPR RI, Darul Siska melanjutkan keterpilihannya pada dua periode berikutnya pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 hingga genap ia menjadi anggota DPR RI sebanyak tiga periode berturut.

Baca Juga: CSR Mengalir ke Jawa, Rudy Mas'ud Minta Pemprov Kaltim Peringatkan Perusahaan Tambang

Pria yang lahir pada 23 Februari 1954 dari pasangan H.M. Said Karim dan Sarunah ini mengawali karir politiknya dari bawah. Mungkin bakat organisasinya diturunkan dari sang ayah H.M. Said Karim yang pernah diamanahi jabatan sebagai Ketua Muhammadiyah kecamatan Talawi, Sawahlunto.

Terlepas dari bakat organisasi dari ayahanda Darul Siska, tanpa kerja keras dan tekad, ia mustahil mencapai titik seperti hari ini, apalagi sebagai anak dari seorang guru, Darul Siska dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan di Talawi, Sawahlunto bersama saudara-saudaranya.

Keprihatinan pula yang kemudian memotivasi Darul Siska untuk memperbaiki taraf kehidupannya dengan mencoba merantau ke perkotaan. Jakarta menjadi pilihan paling logis baginya saat itu.

Selepas lulus SD, Darul Siska langsung dibawa merantau ke Jakarta dan tinggal bersama kakak tertuanya. Hingga ia mengenyam pendidikan tinggi dan berkuliah di Universitas Jayabaya Jakarta. Darul Siska mengambil jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sosial Politik, Universitas Jayabaya pada rentang waktu 1975-1982.

Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Golkar Kembali Menang di Banten Tahun 2024 Seperti Tahun 2004 Lalu

Di Universitas Jayabaya, sama seperti latar belakang politisi lain yang biasanya lahir dari dunia organisasi, Darul Siska juga membangun karir politik hingga menjadi seperti sekarang dengan mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya.

Tercatat, Darul Siska pernah didapuk jabatan sebagai Sekretaris Senat Universitas Jayabaya pada tahun 1976. Pada tahun 1981, satu tahun sebelum dirinya lulus kuliah, Darul Siska mengambil langkah besar dengan mendaftar keanggotaan Partai Golkar. Untuk langkah satu ini, Darul Siska bisa dikatakan visioner. Dirinya mampu melihat celah di mana ia bisa belajar politik praktis menuruti kegemarannya berorganisasi sebagai penunjang.

Bersamaan dengan langkah besar yang ia ambil pada tahun 1981 sebagai kader Partai Golkar, Darul Siska di tahun yang sama juga aktif di DPP KNPI sebagai pengurus. Kelihaiannya berdiplomasi dan kemampuan berbahasa yang baik membuat Darul Siska berkali-kali dipercaya menjadi delegasi pertemuan pemuda taraf internasional waktu itu.

Baca Juga: Mengenal Partai Kesayangan Kita Bersama, Partai Golkar

Sebut saja, Peserta Friendship Program Indonesia – Jepang di Jepang pada tahun 1984, Delegasi Indonesia pada AYC General Asembly di Kuala Lumpur pada 1987, Peserta Inter Regional Consultative Meeting on Youth Policies di Beijing pada 1988, Peserta Seminar On Youth and Health di India di tahun 1989, dan Delegasi Pemuda Indonesia ke Australia pada tahun 1992.

Selama berkarir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Darul Siska juga memiliki banyak pengalaman mengisi di berbagai komisi. Saat pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 1997, ia ditempatkan Fraksi Golkar DPR di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri sekarang menjadi Komisi 1 DPR. Komisi ini agaknya sesuai dengan latar belakang Darul Siska yang mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Luar Negeri.

Kemudian pada periode 1999-2002, Darul Siska menempati komisi Perindustrian dan Perdagangan. Lalu pada periode 2002-2009, Darul Siska diminta untuk masuk ke komisi perhubungan. Karakternya yang cepat beradaptasi membuat ia dengan baik menjalankan segala tugas di manapun ia ditempatkan oleh Fraksi Golkar DPR.

Baca Juga: Dengar Keluhan Masyarakat, Anggota DPRD Jambi Ivan Wirata Silaturahmi ke Desa Nyogan Muarojambi

Pada periode 2002-2009, Darul Siska terlibat dalam banyak kerja-kerja legislasi parlemen, di antaranya penyusunan hingga pengesahan berbagai UU mulai dari UU lalu lintas, UU MD3, UU Penerbangan, UU Kereta Api, hingga UU Pelayaran. Selain itu dalam periode ini pula Darul aktif menjadi anggota tim peningkatan kinerja DPR dan menjadi ketua tim Grand Design kompleks DPR-RI.

Pada periode 2019-2024 Darul Siska ditempatkan Fraksi Golkar DPR di Komisi 9 DPR. Komisi 9 DPR memiliki lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sebuah bidang baru lagi bagi Darul Siska.

Di komisi ini, Darul Siska aktif dalam berbagai rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, seperti BPJS Kesehatan guna menyoroti terjaminnya kesehatan masyarakat Indonesia terutama yang telah menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Nurdin Halid: Koalisi Indonesia Bersatu Rumah Baru bagi Capres-Cawapres Tanpa Rumah

Selain itu, Darul Siska juga turut aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan melakukan upaya edukasi dan promosi hidup sehat ke berbagai pelosok daerah di Sumatera Barat.

Di masa Pandemi Covid-19, dalam laporan kerjanya, Darul Siska mengatakan bahwa dirinya telah berkontribusi menyalurkan 32.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tidak hanya penyaluran bantuan, Darul Siska juga turut berupaya membantu pemerintah dengan melakukan vaksinasi massal.

Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Polda Sumbar Darul Siska mengatakan telah menjangkau lebih dari 13.000 masyarakat Sumbar untuk gerakan vaksinasi Covid-19 ini.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi 22 Tahun Kiprah ESQ Leadership Center Bentuk Karakter SDM Indonesia

Selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021 silam, Darul Siska juga telah melakukan edukasi kepada sekitar 1.700 tokoh masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat termasuk menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Untuk sektor tenaga kerja, Darul Siska bergerak aktif dalam menciptakan pengusaha-pengusaha UMKM baru di Sumbar. Tahun 2021, Darul Siska mengklaim telah membentuk 73 kelompok usaha ultra mikro dengan modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp. 1.752.000.000.

Di samping itu ada 14 kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk dan bergerak di sektor usaha mikro dengan total anggaran yang dikucurkan Rp. 920,000.000.

Baca Juga: Mengenal Sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Legislator Partai Golkar Asal Sumatera Utara

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, siap pakai dan berdaya saing di masa yang akan datang, Darul Siska bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan berikhtiar menghadirkan sarana dan prasarana tempat pembentukan tenaga kerja kompeten di Sumatera Barat dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).

Tahun 2020 lalu, Darul Siska telah menghadirkan 7 BLK Komunitas dengan anggarans ebesar Rp.5,6 miliar. Tahun 2021 ia juga membangun 7 BLK Komunitas di 7 pondok pasantren di Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Darul Siska adalah sosok yang patut diteladani, disiplin, komitmen serta tegak lurusnya ia terhadap pengabdian bagi masyarakat bisa menjadi preseden baik untuk politisi yang selama ini dianggap kurang memperhatikan masyarakat. Untuk generasi muda, Darul Siska telah menjalankan tugasnya, memberi contoh yang baik untuk penerusnya kelak.

Berita Golkar - Nama Ahmad Doli Kurnia Tanjung sudah tidak asing lagi di telinga para organisatoris dan politisi. Sejak menjadi mahasiswa, Ahmad Doli Kurnia telah menjejakkan namanya sebagai figur besar dunia organisasi.

Melalui berbagai organisasi kampus, kemahasiswaan, kepemudaan dan agama yang salah satunya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Ahmad Doli Kurnia menapaki karir organisasi yang kemudian berhilir di dunia politik.

Sewaktu mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas MIPA Unpad (Universitas Padjajaran) Bandung pada rentang tahun 1991 sampai 1996. Ia menganggap perlu bagi dirinya meningkatkan kapasitas diri, tidak sekadar kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ia mulai merambah berbagai organisasi di kampus yang menarik minatnya.

Baca Juga: Nasdem Bakal Gabung Koalisi Bersatu, Pasangan Airlangga-Anies Bisa Terwujud

Pada organisasi intra, Ahmad Doli Kurnia pernah tercatat Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika FMIPA UNPAD Tahun 1992 – 1993, Ketua I Senat Mahasiswa FMIPA UNPAD Tahun 1992 – 1993, Ketua Umum Senat Mahasiswa FMIPA UNPAD Tahun 1993 – 1994 dan Ketua Komisi Organisasi Presidium/Senat Mahasiswa UNPAD Tahun 1993 – 1994.

Sedangkan untuk organisasi eksternal kampus, HMI menjadi pilihan organisasi bagi Ahmad Doli Kurnia. HMI menjadi tempatnya menempa diri, sesuai dengan yang dikatakan salah satu tokoh senior sekaligus sejarawan HMI Agussalim Sitompul, HMI merupakan kawah candradimuka bagi mahasiswa Islam Indonesia.

Pria yang lahir di Medan pada 26 Juli 1971 dari pasangan H. Zainuddin Tandjung dan Hj. Nurhafni Tambunan ini benar-benar memegang ucapan Agussalim Sitompul. Ia berproses di HMI, hingga perlahan tapi pasti karir organisasinya menanjak. Pada tahun 1992-1993, Ahmad Doli Kurnia yang masih menjadi mahasiswa mendapat jabatan pertamanya di organisasi. Ia diamanahi menjadi Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat FMIPA UNPAD.

Baca Juga: Bertabur Tokoh Kunci, Koalisi Indonesia Bersatu Berpeluang Menangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada di Sulsel

Sejak menapaki jabatan pertamanya itu, karir Ahmad Doli Kurnia melesat di HMI, setelah dari komisariat ia didapuk untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Eksternal Koordinator Komisariat (Korkom) HMI UNPAD pada tahun 1993-1994. Di tahun tersebut, Ahmad Doli Kurnia juga diamanahi jabatan sebagai Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Tahun Kemasyarakatan HMI Cabang Bandung.

Selang satu tahun kemudian, pada periode 1995-1997, Ahmad Doli Kurnia menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Badko HMI Jawa Bagian Barat. Tidak berhenti di situ, PB HMI pun akhirnya bisa ia jajaki. Jabatan pertama di PB HMI adalah sebagai Ketua Bidang Kekaryaan PB HMI pada periode 1997-1999.

Di periode 1999-2001, ia berada di puncak karir sebagai kader HMI, meski tidak berada di pucuk pimpinan, Ahmad Doli Kurnia berhasil menjadi orang kedua di PB HMI yakni sebagai Sekjen PB HMI.

Pada rentang waktu 2002-2004 pasca demisioner dari kepengurusan PB HMI, Ahmad Doli Kurnia ditunjuk untuk menjadi Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI (Hamzah Haz). Ahmad Doli juga pernah menjadi Komisaris PT. Balai Pustaka pada tahun 2006-2010. Tahun 2004-2007, ia menjadi Staf Ahli Komisi 6 DPR-RI.

Baca Juga: Ridwan Kamil Berpotensi Jadi Cawapres Koalisi Bersatu PPP-Golkar-PAN

Segala proses yang ia jalani di organisasi termasuk HMI nyatanya memang tidak sia-sia, HMI pun menjadi pembuka jalan bagi seorang Ahmad Doli Kurnia mengenal banyak orang dan membuat jejaring politik.

Salah satu orang yang ia kenal secara baik melalui HMI dan memiliki pengaruh besar pada kehidupannya adalah Akbar Tanjung. Politisi senior Partai Golkar itu melihat bakat organisasi yang dimiliki seorang Ahmad Doli Kurnia. Hal ini pula yang membuat Akbar Tanjung merestui Ahmad Doli Kurnia maju sebagai calon Ketua Umum KNPI periode 2008-2011.

Naluri Akbar Tanjung benar, Ahmad Doli Kurnia memang lihat melobi dan berdiplomasi. Doli Kurnia pun terpilih sebagai Ketua Umum KNPI pada periode tersebut. Ahmad Doli Kurnia benar-benar menjelma sebagai kader ideologis seorang politisi besar seperti Akbar Tanjung.

Baca Juga: Khawatir Merebaknya Hepatitis, Hetifah: PTM Boleh Asal Kantin Tutup, Pelajar Bawa Bekal

Akbar Tanjung pula yang membuat Ahmad Doli Kurnia memasuki gelanggang politik di Partai Golkar. Jabatan pertama yang ia tampuk di Partai Golkar adalah sebagai Ketua Umum DPP AMPI salah satu organisasi underbouw Partai Golkar pada periode 2003-2010. Mulai dari situ, kembali karir politik Ahmad Doli Kurnia di Partai Golkar menanjak.

Pada tahun 2008-2013 Ahmad Doli Kurnia menjabat sebagai Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957, dilanjutkan pada 2009-2015 sebagai Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar, rentang tahun 2009-2015 di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Ahmad Doli Kurnia ditempatkan sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar.

Meski menanjak, sepak terjangnya di Partai Golkar sempat mengalami pasang surut. Bahkan pada akhir Agustus 2017, ia sempat dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan sebagai kader Partai Golkar atas inisiasinya membentuk Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang dianggap tak sesuai dengan aturan partai. Di samping itu, Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketum Partai Golkar periode itu.

Baca Juga: Halal Bihalal Golkar, Abisai Rollo Serukan Rawat Kerukunan Dan Keberagaman Di Kota Jayapura

Selanjutnya pada periode 2018-2019, Doli Kurnia menempati posisi Wakorbid PP Sumatera DPP Partai Golkar, dan terakhir pada periode 2019-2024 di bawah komando Airlangga Hartarto, Ahmad Doli Kurnia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pada Pemilu 2019, Ahmad Doli Kurnia memberanikan diri maju sebagai anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Ia berhasil terpilih dengan raihan suara mencapai 83.771 suara dari Dapil Sumatera Utara 3 yang meliputi Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai dan Kota Binjai.

Atas dedikasi, kapasitas dan loyalitasnya kepada Partai Golkar, Fraksi Golkar DPR kemudian menempatkan Ahmad Doli Kurnia di posisi penting sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR memiliki lingkup tugas pada bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum.

Baca Juga: Manuver Politiknya Lincah, Airlangga Hartarto Sangat Mungkin Jadi Capres Primadona di Pilpres 2024

Selama di DPR RI, kinerja Ahmad Doli Kurnia mengesankan berbagai pihak. Ia terlibat di dalam banyak proses perumusan RUU hingga menjadi undang-undang, sebut saja RUU 7 Provinsi, menjadi Ketua Pansus RUU IKN, turut aktif merancang RUU Pemekaran Tiga Provinsi di Papua.

Doli Kurnia juga turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BPIP, aktif melakukan pengawasan terhadap mitra kerja Kementerian Dalam Negeri serta selalu aktif dalam kegiatan reses DPR untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, melakukan pengawasan berjalannya program KTP elektronik, dan mengawasi sekaligus mengevaluasi berjalannya program seleksi CPNS yang diadakan oleh Kemenpan RB.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, di mana Komisi 2 DPR memiliki peran penting dalam proses legislasi termasuk menyiapkan bakal aturan pemilihan yang akan diundangkan, Doli Kurnia juga menjadi ujung tombak.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Tegaskan Koalisi Pemerintah Solid Kawal Jokowi hingga 2024

Ia turut berperan aktif dalam melakukan proses seleksi, pemilihan serta penetapan nama anggota komisioner KPU dan Bawaslu RI untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Ketujuh Komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 terpilih adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 yang lolos terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Dalam proses pemilihan serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu ini, Doli Kurnia menampik bahwa Komisi 2 DPR RI memiliki pertimbangan politik tertentu. Ia jelas menegaskan bahwa yang paling utama di atas kepentingan politik golongan adalah kepentingan bangsa dan negara.

Baca Juga: Gubernur Riau Syamsuar Akan Upayakan Rumah Subsidi Bagi Para Buruh

“Yang pertama adalah kepentingan politik bangsa dan negara. Kedua, adalah kepentingan yang mengakomodir semua potensi kekuatan politik yang ada baik itu secara formal mewakili rakyat kita sebagai anggota DPR dan juga mewakili partai politik kita masing-masing,” ujar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pesan penutupnya.

Selain sebagai politisi, Ahmad Doli Kurnia nyatanya juga seorang akademisi dan intelektual yang cukup rajin menelurkan karya ilmiah melalui penulisan.

Sejumlah karya buku telah dihasilkan dari tangan dan pemikirannya, diantaranya Meluruskan Jalan Ke Khittah HMI (2002), Eko-Industri: Meretas Kehidupan Berkelanjutan (2002), Gerakan dan Pemikiran Nasionalisme Kaum Muda: Pasang Surut Realitas Kebangsaan Kita (2005) dan Aksi Bela Islam 212: Gerakan Hati, Kekuatan Bangsa (2017).

Baca Juga: Bersama PPP dan PAN, Golkar Sedang Siapkan Dengan Gerbong Besar Untuk Tentukan Capres 2024

Ahmad Doli Kurnia merupakan bagian dari generasi emas pengkaderan di Partai Golkar. Ia berbakat, cerdas, kompeten dan organisatoris sejati. Tidak heran berbagai kepercayaan dan amanah jabatan publik dibebankan padanya.

Toh semuanya mampu dijalani Ahmad Doli Kurnia secara sempurna. Dewasa ini, kita berharap kader Partai Golkar bisa meneladani konsistensi dan disiplin yang menjadi semangat seorang Ahmad Doli Kurnia dalam berpolitik. Semoga akan lahir Doli Kurnia berikutnya di Partai Golkar pada generasi berikutnya.

Berita Golkar - Delia Pratiwi Sitepu melengkapi anggota DPR RI dari Provinsi Sumatera Utara yang terbagi dalam tiga daerah pemilihan. Nama Delia Pratiwi Sitepu menjadi yang terakhir, ia terpilih dari Dapil Sumatera Utara 3 yang mencakup Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

Tidak main-main, Delia Pratiwi Sitepu di periode pertamanya terpilih sebagai anggota DPR RI mencetak prestasi mengagumkan sebagai anggota DPR RI termuda periode 2014-2019. Usianya baru 26 tahun ketika terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Tidak hanya itu, Delia Sitepu juga tercatat sebagai calon legislatif perempuan dengan perolehan suara tertinggi dari Sumatra Utara, sekaligus menempatkannya sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara nomor 2 tertinggi.

Baca Juga: Erwin Aksa Ajak Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Menangkan Golkar di Pemilu 2024

Dari seluruh data yang diperoleh berdasar surat keputusan KPU tahun 2014 terkait penetapan nama calon legislatif terpilih, Delia Sitepu menduduki peringkat 36 dari 560 sebagai anggota DPR RI yang memperoleh suara tertinggi di seluruh Indonesia dengan perolehan 127.845 suara. Di Pemilu 2019-2024, Delia Pratiwi Sitepu kembali terpilih dengan raihan suara yang masih luar biasa besar, yakni sebanyak 121.690 orang memilihnya.

Saat mengikuti kompetisi pemilihan calon legislatif, namanya tidak pernah diperhitungkan. Ia masih muda dan relatif belum berpengalaman dalam berpolitik. Di samping itu, banyak nama-nama beken lain yang mengisi Dapil neraka, Sumut 3 dari Partai Golkar. Ada nama beken seperti Dr. CAPT. Anthon Sihombing yang merupakan petahana, lalu Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Ali Wongso Halomoan Sinaga.

Dari yang tidak diunggulkan, sosok DeliA Pratiwi Sitepu justru mampu menyodok posisi para seniornya. Karir politiknya pun bisa dibilang tidak terlalu mentereng. Sebelum terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, Delia Pratiwi Sitepu hanya mengenyam satu jabatan penting di DPD Partai Golkar Langkat sebagai Wakil Ketua DPD pada tahun 2012-2013.

Baca Juga: Tepis Isu Munaslub, TM Nurlif Tegaskan Golkar Se-Aceh Solid Bersama Airlangga Hartarto

Kemungkinan besar, bakat politik seorang Delia Pratiwi Sitepu menurun dari sang ayah, Ngogesa Sitepu. Tidak ada yang tidak mengenal nama besar Ngogesa Sitepu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia merupakan Bupati Langkat dua periode sejak tahun 2009 sampai 2019.

Kinerja baik Ngogesa Sitepu membuatnya kembali terpilih untuk yang kedua kalinya dengan suara yang sangat mendominasi yakni sebesar 182.347 suara atau 62 persen, mengalahkan pasangan Budiono dan Abdul Khair yang memperoleh 79.065 suara.

Tampaknya hal ini pula yang membuat langkah Delia Pratiwi Sitepu begitu mulus melenggang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Di DPR RI, Fraksi Partai Golkar DPR menempatkan Delia Pratiwi Sitepu di Komisi IV DPR  yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Tidak ada yang terlalu menonjol dalam perjalanan hidupnya, ia mungkin ingin menjelma sebagai orang biasa. Orang yang tak berjarak dengan rakyat pemilihnya. Kehidupan sehari-hari Delia Pratiwi Sitepu pun jauh dari hingar bingar pemberitaan media massa. Ia tenang, mengabdikan dirinya untuk daerah dan negara.

Baca Juga: Indo Barometer: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Koalisi Paling Nyata, Tinggal Tentukan Capres-Cawapres

Perempuan yang lahir pada 30 Maret 1988 ini memang bukan anak kota, ia adalah anak desa yang akrab dengan kehidupan rakyat kebanyakan. Satu hal yang khas dari seorang Delia Pratiwi Sitepu, ia adalah penganut Islam yang taat. Latar belakang keagamaannya juga ditunjang oleh pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Delia Pratiwi Sitepu selalu disekolahkan di lingkungan yang berbasis Islam. Delia Pratiwi Sitepu menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Ahmad Yani, Binjai pada tahun 2000. Ia lalu melanjutkan pendidikan SMP di sekolah yang sama dan berhasil menamatkannya pada tahun 2003.

Pada tahun 2006, Delia menamatkan pendidikan SMA dari sekolah SMA AL AZHAR, Medan. Kemudian pada tahun 2010 dia berhasil menamakan gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan. 

Baca Juga: Golkar Kota Surabaya Perjuangkan Aspirasi 83 Karyawan PT Star Taman Remaja

Mengenai kinerjanya di DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu cukup rajin menyoroti masalah pupuk subsidi yang sering langka keberadaannya dan menyusahkan para petani saat ia berada di Komisi IV DPR pada periode 2014-2019.

Di luar dari kinerja legislasi Delia Pratiwi Sitepu sebagai anggota parlemen, ia mampu berperan efektif menjadi corong suara masyarakat. Delia Pratiwi Sitepu terbilang cukup rajin menyambangi konstituen di Dapilnya. Bahkan, Delia Pratiwi Sitepu tak segan untuk datang ke acara undangan meski hanya sekadar sunatan anak seorang warga di Langkat.

Saat terjadi bencana puting beliung yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Langkat yaitu Kuala dan Bahorok di tahun 2018 lalu. Delia Pratiwi Sitepu bergerak cepat untuk memberikan bantuan pada warga.

Bantuan berupa beras 10 kg untuk masing-masing kepala keluarga, berikut gula, minyak goreng, mie instan, serta uang Rp1 juta diberikannya tanpa pernah menghitung berapa dana yang harus ia keluarkan.

Baca Juga: Detik-detik Menjelang Pak Harto Meninggal, Tutut: Ayah Berbisik 'Aku Ingin Nyusul Ibumu'

Pada periode 2019-2024 Delia Pratiwi Sitepu ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar di Komisi IX DPR. Terkait kinerjanya di DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu terekam beberapa kali berkomentar mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Ia juga pernah mengomentari mengenai kenaikan tarif BPJS kesehatan yang dirasa akan memberatkan masyarakat.

Tidak hanya itu, sewaktu Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Delia Pratiwi Sitepu termasuk salah satu anggota DPR RI yang rajin memberikan sosialisasi program kesehatan pemerintah seperti JKN-KIS, sosialisasi Germas, pendataan keluarga sebagai bagian dari program BKKBN RI dan berbagai prorgam perlindungan BPJS Kesehatan.

Delia Pratiwi Sitepu juga tak pernah lupa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjepit kondisi ekonomi akibat pandemi sambil ia memberikan sosialisasi.

Baca Juga: Gubri Syamsuar Dianugerahi Masyarakat Adat Rohul Gelar Datuk Sutan Sotio Amanah Tuah Nogoi

Dalam pesan yang disampaikan, Delia berujar bahwa kondisi kesehatan masyarakat adalah hal utama. Karenanya, konsen terhadap kesehatan masyarakat menjadi prioritasnya sebagai anggota DPR RI.

“Di kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini kesehatan menjadi hal yang amat penting, menjaga kesehatan adalah hal yang musti kita lakukan baik untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga dan orang lain,” terang Delia Pratiwi Sitepu menjadi pesan penting bagi kita semua. 

Berita Golkar - Meskipun DPR RI merupakan lembaga politik, tetapi cukup banyak profesional di bidangnya berada di Gedung Senayan DPR. salah satunya Lamhot Sinaga. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini terbilang baru untuk urusan dunia politik, ia bukan berlatar belakang seorang organisatoris atau politisi alami. Lamhot Sinaga justru lebih banyak mengenyam pengalaman sebagai pemimpin perusahaan sebagai seorang ekskutif.

Keunggulan dari seorang profesional seperti Lamhot Sinaga ketika ia memasuki gelanggang gedung parlemen adalah pemahaman akan masalah. Nilai-nilai profesionalismenya bisa jadi merupakan hal yang akan sulit dikejar oleh kebanyakan politisi berlatar belakang sederet organisasi di kehidupannya.

Pria yang lahir di Lintongnihuta, Sumatera Utara pada 8 Februari 1973 ini mengawali geliat dunia organisasinya di PP AMPG sebagai ketua pada periode 2010-2015, di selang masa jabatannya di AMPG Lamhot Sinaga juga diamanahi jabatan sebagai Ketua PPK Kosgoro 1957 pada 2013-2020.

Baca Juga: Mengenal Sosok Meutya Hafid, Legislator Partai Golkar Asal Sumatera Utara

Perlahan tapi pasti, karir organisasi dan politik Lamhot Sinaga meningkat, pada periode 2017-2019 ia didapuk jabatan sebagai salah satu Wasekjen di DPP Partai Golkar. Dan jabatannya terakhir adalah Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan DPP Partai Golkar periode 2019-2024.

Di bidang profesional, pengalaman Lamhot Sinaga jauh lebih lama tertempa. Sejak menamatkan gelar sarjana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten pada 1998, Lamhot Sinaga malang melintang di berbagai perusahaan.

Jerih payahnya membuahkan hasil manis hingga pada tahun 2004 atau enam tahun setelah ia menamatkan pendidikan tingginya, Lamhot Sinaga didapuk jabatan sebagai Direktur PT Xoixe Conpival dan konstruksi sampai dengan tahun 2018.

Tahun 2004 tampaknya menjadi pekerjaan sibuk bagi Lamhot Sinaga, di tahun ini selain menjabat sebagai direktur PT Xoixe Conpival dan konstruksi, ia juga menduduki kursi direktur PT Mega Asri Pratama sampai dengan tahun 2017.

Baca Juga: Bagikan Sembako di Bandung Barat, Ace Hasan Didoakan Pengasuh Ponpes Al-Musri Semua Hajatnya Terkabul

Profesionalisme dan keandalan Lamhot Sinaga dalam memimpin perusahaan mulai dicium oleh perusaah plat merah, BUMN Bidang Perkebunan PTPN IV. Di PTPN IV Lamhot Sinaga ditunjuk untuk menjadi Komite Managemen Resiko Dewan Komisaris.

Tidak hanya perusahaan itu, banyak lagi perusahaan yang dipimpinnya dan rata-rata memiliki kemajuan pesat, sebut saja PT. Bakrie Indo Infrastructur sebagai advisor presiden direktur, PT. Pembangunan Perumahan. TBK sebagai staf ahli dewan direksi, dan PT. Tripatra Engineer & Constructions sebagai Senior Engineer.

Pada tahun 2019, Lamhot Sinaga kemudian memberanikan diri mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Pertama kali mencalonkan, ia langsung dipilih dan mendapatkan satu kursi dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 yang meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan.

Baca Juga: Ace Hasan: Golkar Jabar Siap Kerja Sama dengan PAN dan PPP Untuk 2024

Lalu Kabupaten Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat.

Lamhot Sinaga terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara sebanyak 50.558. Sayangnya ada sedikit permasalahan di saat ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Rekan se-Partai, petahana dan juga satu Dapil dengannya Rambe Kamarul Zaman, mengajukan gugatan ke MK.

Pengajuan gugatan hukum Rambe Kamarul Zaman ditolak oleh MK karena tidak memenuhi unsur kecurangan. Lamhot Sinaga pun melenggang ke Senayan dari Dapil Sumut 2.

Baca Juga: HM Ruslan AS Tegaskan Golkar Kalteng Solid Dukung Airlangga Hartarto

Di DPR RI, menghitung pengalaman, kapasitas dan latar belakangnya Fraksi Partai Golkar DPR menempatkan ia di Komisi VI DPR. Tetapi posisinya kemudian dirotasi ke Komisi VII DPR.

Pada 17 Maret 2022, Lamhot Sinaga dirotasi kembali ke Komisi XI DPR, selang empat hari kemudian, Lamhot kembali dipindahkan ke komisi asal, Komisi VII DPR hingga kini yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi serta Industri.

Sepak terjang Lamhot Sinaga di DPR terbilang sangat aktif. Sewaktu di Komisi VI DPR, berbagai persoalan ia cermati seperti persoalan dunia industri yang terhantam Pandemi Covid-19, aktif dalam pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Cipta Kerja, aktif dalam merumuskan RUU (Rancangan Undang-Undang) Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan berbagai persoalan mengenai importasi baja serta produk industri hasil metal.

Baca Juga: Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Di komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga termasuk anggota DPR yang konsen pada persoalan BUMN dengan basis industri padat karya seperti PT. Krakatau Steel, Petrokimia dan lainnya.

Lamhot Sinaga sempat terekam jejak digital mengomentari persoalan PT. Krakatau Steel yang dianggapnya salah kaprah dalam pengelolaan operasional  dan manajemen. Pasalnya PT. Krakatau Steel mencari keuntungan dari trading bukan dari potensi baja yang bisa dimaksimalkan.

Satu hal yang perlu disorot dari seorang Lamhot Sinaga sebagai anggota DPR RI adalah kesejatiannya di DPR yang benar-benar menjadi corong bagi suara rakyat. Hal ini didasari dari tidak pernah absennya seorang Lamhot Sinaga dari masa reses. Kegiatan reses Lamhot Sinaga terdokumentasi dengan baik di berbagai media pemberitaan digital.

Baca Juga: Mesin Politik Yang Kuat Jadi Andalan Partai Golkar Menangkan Pemilu 2024

Dalam kegiatan reses, Lamhot Sinaga memiliki ciri khas tersendiri. Ia selalu hadir membawa bantuan entah itu dari CSR (Corporate Social Responsibilty) perusahaan BUMN atau dari kantongnya sendiri.

Bantuan itu merupakan hasil dari masa reses sebelumnya di mana ia selalu menampung aspirasi masyarakat. Seperti pada 7 Maret 2022 membagikan 50 unit alat pemipil Jagung kepada 50 kelompok tani se- Humbang Hasundutan senilai Rp 910 juta rupiah.

Pada Oktober 2021 di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Lamhot Sinaga juga membagikan alat pemipil jagung pada petani jagung di daerah tersebut. Pada Agustus 2021, Lamhot Sinaga menginisiasi bantuan CSR senilai 2,1 miliar rupiah untuk berbagai kelompok masyarakat di Dapil 2 Sumut.

Baca Juga: Angely Theresia Runtu Jabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa

Dana 2,1 miliar rupiah itu kemudian digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani, huta tua menuju komplek gereja mempelai sejati sepanjang 198 m x 5 Rp 200 juta di Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbahas. Lalu ada pembangunan saluran drainase Jl Silpa Dusun I Desa Sihite 1 kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas sepanjang 200 meter Rp 200 juta.

Pengadaan sound system Gereja GKPI kecamatan Doloksanggul Rp 118 juta. Pembangunan Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Desa Bonandolok Kecamatan Sijamapolang Humbahas. Pembangunan lapangan parkir dan toilet Gereja HKBP sibuntuon Kecamatan Lintongnihuta Rp 230 juta CSR Angkasa Pura II. Renovasi Gereja HKBP lumban julu Resort Lintongnihuta Habinsaran, Desa Sihar Julu, Kecamatan Lintongnihuta, Humbahas senilai Rp. 100 juta.

Pengadaan 1 unit mesin traktor pertanian roda 4 senilai Rp 370 juta, KUD Baik Lamhot Kecamatan Paranginan Humbahas. Pembukan pembangunan Jalan Op Sosuharon menuju Jalan Olahraga Rp 200 juta, Desa Sibuntuon Kecamatan Lintongnihuta dan banyak lainnya.

Baca Juga: Bisa Rusak Citra Diri dan Partai Golkar, Airlangga Tak Cocok Dipasangkan Dengan Ganjar

Lamhot Sinaga termasuk sosok yang amanah dalam menjaga kepercayaan rakyat. Ia senantiasa mempublikasi apa yang negara berikan untuk rakyat semisal dana-dana CSR dari berbagai BUMN tersebut.

Lamhot Sinaga senang berderma, bantuan itu nyatanya tidak akan datang tanpa inisiatifnya. Masyarakat Dapil 2 Sumut sangat beruntung memiliki perwakilan seperti Lamhot Sinaga, pembangunan maju, rakyat sejahtera dan unggul berdikari.