Berita Golkar - Golkar pasca reformasi berhasil menduduki jabatan tertinggi sebagai Ketua MPR untuk masa periode 2019-2024 yang dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mencakup 575 anggota DPR serta 136 DPD. Tentu hal ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa untuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Dimana sebelumnya menduduki sebagai Ketua DPR. Beliau merupakan anggota dari partai Golkar.

Sebelum itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) yakni Akbar Tanjung meminta kepada mantan Presiden B.J Habibie agar mau memediasi sengketa yang terjadi dalam tubuh Golkar. Antara sisi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meskipun Habibie bukan menjadi kader dari partai tersebut. Namun, keberadaan Habibie dirasa memiliki wibawa untuk bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi saat itu.

Partai Golkar Pasca Reformasi, BJ Habibie
Bukan hanya Akbar Tanjung saja yang merasa jika penunjukan kepada Habibie ini tepat. Masih ada SUN (Direktur Solusi Untuk Negeri) yakni Andrianto juga memiliki pendapat yang sama. Habibie adalah sosok yang tepat untuk memberi mediasi kepada kedua pihak agar mau untuk berdamai. Andrianto juga berpendapat jika Habibie memiliki peran yang besar mengeluarkan Golkar dari masa suram. Dimana mampu membawa Golkar pasca reformasi.

Tampilnya sosok Habibie sebagai seorang mantan presiden meski memiliki jabatan kepresidenan yang singkat, namun mampu menjadi perekat yang akan selalu dihormati karena beliau mengetahui peta konflik yang terjadi pada Golkar. Dimana kedua yang bersengketa memiliki hormat yang tinggi kepada beliau. Menurut Andrianto, Habibie dianggap sebagai kelanjutan dari Akbar Tanjung serta Jusuf Kalla.

Keduanya menghormati Habibie sebagai figur clean dan dirasa memiliki rasa golkaris. Pasalnya, mempunyai loyalitas yang sangat mumpuni. Dimana beliau tidak mempunyai vested interest (kepentingan-red) yang pribadi. Sehingga Habibie memiliki peranan yang penting bagi terciptanya kedamaian di badan Golkar dengan memberi fasilitas untuk membuat konsensus pada kedua pihak. Sehingga kedua pihak bisa menyelesaikan situasi konflik dengan komprehensif.

Meski kepemimpinan yang singkat, namun beliau memberi fondasi yang kuat untuk demokrasi yang solid dan kuat. Bukan hanya untuk Golkar saja jasa Habibie, namun untuk seluruh negeri yang telah ia selamatkan dari krisis ekonomi yang saat itu bisa saja memporak-porandakan negara.

Habibie menyampaikan pesannya untuk Golkar dimana ia meminta partai berlambang pohon beringin untuk selalu bertahan dan melakukan inovasi pada kerja nyata untuk pembangunan yang sebesar-besarnya demi kemajuan rakyat serta kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, beliau berpesan untuk selalu demokratis serta terbuka dalam menunjukkan kerja yang nyata.

Berakhirnya Dualisme Kepemimpinan
Beralih ke dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar pasca reformasi dimana Aburizal Bakrie menjadi pemimpin setelah hasil munas Bali, sedangkan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Namun pada tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan surat untuk pengesahan kepemimpinan dari Agung Laksono. Pengadilan yang mengesahkan kepemimpinan dari Agung Laksono berjumlah 4 hakim yang bermusyawarah.

Setelah surat pengesahan keluar, munas hasil Bali menerima putusan pimpinan partai Golkar adalah Agung Laksono. Namun pihak Aburizal Bakrie mengajukan kasasi, kedua pihak sepakat mulai berakhirnya konflik sejak rekonsiliasi yang dipimpin Jusuf Kalla dan sepakat untuk melakukan musyawarah nasional (Munaslub). Dengan demikian, dualisme kepemimpinan resmi berakhir pada 17 Mei 2016. Saat itu yang menjadi ketua umum DPP partai Golkar Setya Novanto.

Kepemimpinan DPP Golkar
Untuk lebih mengenal partai Golkar pasca reformasi, inilah Ketua Umum dari masa ke masa. Dimulai dari Djuhartono dari tahun 1964 sampai dengan 1969, Suprapto Sukowati dari tahun 1969 sampai 1973, Amir Moertono tahun 1973 sampai 1983, Sudharmono tahun 1983 sampai 1988, Wahono tahun 1988 sampai 1993, Harmoko tahun 1993 sampai 1998, Akbar Tandjung tahun 1998 sampai 2004, Jusuf Kalla dari 2004-3009, Aburizal Bakrie dari 2009-2014, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) dari 2014-2016, dan Setya Novanto dari 2016-2019.

Kepemimpinan Airlangga Hartarto
Sebagai Ketua Umum dari Golkar pasca reformasi, Airlangga Hartarto memberikan pengumuman mengenai susunan kepengurusan untuk DPP partai Golkar untuk masa periode 2019-2024. Dimana hasilnya sesuai dengan Munas yang diselenggarakan di Jakarta pada Desember.

Untuk membuat susunan kepengurusan dalam partai beringin yang ia pimpin, membutuhkan beberapa aspek seperti aspek fungsional, profesionalisme, serta asas merittokrasi. Dalam susunan kepengurusan mempertimbangkan pada Undang-Undang Partai Politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan. Semua kepengurusan ini disusun untuk mengakomodir semua elemen, baik untuk kaum perempuan, unsur terkait, dan milenial.

Airlangga Dirasa Berhasil Pimpin Golkar
Menurut Direktur Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu, jika selama Airlangga memimpin Golkar pasca reformasi bisa dikatakan cukup sukses sehingga bisa membawa Airlangga maju untuk menjadi ketua umum pada Munas mendatang lebih besar lagi. Pasalnya, Airlangga mampu membawa salah satu poros yang bisa membawa Jokowi-Maruf Amin pada pemilu presiden lalu. Bukan hanya itu, Airlangga berhasil membuat dinamika partai yang baik sehingga tidak muncul masalah dalam partai yang bisa saja mengganggu konsolidasi partai itu sendiri.

Dengan demikian, bisa disimpulkan jika Airlangga merupakan tokoh yang bisa menjaga keseimbangan politik, dimana Golkar bukan merupakan kepemilikan tunggal sehingga mempunyai dinamika yang kuat.

Bisa dilihat pula jika partai Golkar pasca reformasi ini mampu meraih kursi terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2019 serta bisa memberikan 5 kadernya pada susunan kabinet Jokowi. Terutama yang paling membanggakan adalah Bambang Soesatyo yang berhasil menjadi ketua MPR yang mana telah diterima oleh semua fraksi.

Di dalam tubuh Golkar terdapat sebuah lembaga yang menjadi terdepannya. Meski memberi prestasi yang cemerlang pada pemilu lalu, perlu dihimbau dalam kontestasi sebagai seorang ketua umum agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan adil sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Jika nantinya ada agenda untuk Munas, maka harus dilakukan dengan fair, smooth, dan sebagainya. Semua ini dilakukan untuk menjaga keutuhan partai dan kesolidan antar anggota.

Pekerjaan yang Harus Dilakukan Partai
Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca reformasi tanpa adanya voting yang merupakan prestasi tersendiri yang berhasil ditorehkannya. Hal ini bisa menjauhkan adanya kemungkinan fraksi tajam yang bisa saja muncul.

Untuk partai ini sebenarnya sudah cukup matang pada jalur politiknya. Meski rezim berubah dengan lengsernya Soeharto pada orde baru. Namun demikian, partai yang satu ini selalu berada pada jajaran teratas. Bahkan Golkar menjadi seperti akademi yang berisikan orang-orang hebat di dalamnya.

Tentu menjadi sulit jika mereka bersatu, saat pemilu nantinya akan berisi orang hebat dan membuat bingung. Hal ini akan memiliki efek jika suara yang bagus, namun tidak bisa hanya untuk sekedar posisi pimpinan negara saja. Jangankan untuk menjadi presiden, untuk menjadi wakil presiden saja Golkar tidak mempunyai calonnya.

Jika menginginkan partai Golkar menjadi besar, maka harus memiliki calon presiden yang kuat untuk pemilu yang akan datang. Dimana memiliki tokoh yang banyak, aset yang melimpah, sumber daya yang banyak, dan suara besar, namun sayangnya tidak pernah menjadi pemimpin republik ini.

Inilah PR Airlangga sebagai ketua Golkar pasca reformasi untuk menjadikan Golkar mampu merajai setiap aspek, terutama menjadikan kader Golkar sebagai presiden.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

Berita Golkar - Bila kita telusuri lebih dalam mengenai pemerintahan yang ada di Indonesia, maka akan menemukan peran dari adanya partai politik. Bila kita berbicara soal partai politik, sudah pasti mengenal partai Golkar yang juga turut memberikan andil besar dalam kontribusi terbaik mereka untuk mensukseskan pemerintahan Indonesia.

Jika kita masih ingat saat tahun lalu, dimana seorang Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar memberikan pernyataannya di depan awak media bahwa dalam perekrutan calon presiden di partai Golkar dilakukan melalui konvensi capres partai Golkar.

Pendapat yang disampaikannya itu bak petir di siang bolong dan berhasil menyita perhatian khalayak umum. Hal ini membuat Akbar mengenang kala konvensi capres yang digelar oleh partai Golkar pada tahun 2004 silam.

Ketika Indonesia memasuki masa reformasi, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Masa jabatan yang diembankan kepadanya 1998 hingga 2004.

Akbar Tandjung dan Konvensi Capres Partai Golkar
Sejak 6 Oktober 1999 yang lalu, Akbar terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004. Pemilihannya ini melalui pemungutan suara atau voting.

Pada saat pemungutan suara, Akbar Tandjung berhasil mendapatkan suara terbanyak, beliau meraih 411 suara. Catatan yang ada, beliau berhasil mengalahkan saingan utamanya yaitu Soetardjo Soerjogoeritno dari partai PDI Perjuangan.

Melalui daftar hadir terdapat 491 anggota dewan yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Kala itu Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi PDI Perjuangan memperoleh 54 suara.

Semasa Akbar Tandjung menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beliau pernah menjadi sorotan publik karena keberuntungan yang dimilikinya. Beliau lolos dari jeratan hukum setelah mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasinya.

Karena kasus ini, memberikan peluang akan kemungkinannya ikut serta sebagai calon presiden di dalam pemilu 2004. Namun sangat disayangkan, beliau tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam konvensi capres partai Golkar.

Kemudian, Akbar Tandjung juga harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla. Selanjutnya beliau belajar di Universitas Gadjah Mada dan mendirikan Akbar Tandjung Institute.

Pendapat Akbar Tandjung, Calon Presiden Partai Golkar Idealnya Melalui Konvensi
Mengulas sedikit mengenai konvensi. Konvensi sendiri merupakan aturan-aturan dasar di dalam praktik penyelenggaraan negara.

Muncul karena kebiasaan-kebiasaan, akan tetapi bersifat tidak tertulis. Bila kita melihat dari sebuah pengertian lain, arti konvensi ini mengarah pada suatu hukum tidak tertulis yang ada di dalam ketatanegaraan dan timbul karena kebiasaan-kebiasaan.

Kebiasaan konvensi ini pun bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur di dalam hukum tertulis, yakni konstitusi atau UUD 1945. Walaupun sifatnya tidak tertulis, aturan tidak tertulis ini bisa diterima oleh suatu negara serta dilakukan secara terus menerus.

Sembari memberikan apresiasinya terhadap gelaran konvensi calon presiden PD, Akbar Tandjung memberikan ungkapannya bahwa rekrutmen kepemimpinan haruslah menciptakan iklim bagi setiap orang.

Dimana mereka yang merasa terpanggil, terbuka, menjadi proses demokrasi, partisipasi, dan juga transparan. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh beliau dan partner-partner politiknya.

Saat itu menurut Akbar, partai Golkar cukup memberikan hasil yang baik dalam menggelar konvensi serta mampu merekrut sekitar 19 calon presiden. Pendaftaran dilakukan secara terbuka serta melalui proses seleksi tingkat satu dan dua.

Dari 19 calon presiden yang didapatkan, muncul lima orang, dan lima orang ini memiliki prospektif yang sangat baik sebagai calon presiden. Hal inilah yang dikenang Akbar Tandjung saat konvensi capres partai Golkar.

Harapan Akbar Tandjung
Sejumlah peserta yang sudah terdaftar pada konvensi calon presiden partai Golkar saat itu masih memiliki nama, mungkin hingga saat ini. Beberapa juga masih menyimpan ambisi dan tekap untuk menjadi calon presiden.

Kala itu terdapat tokoh-toko partai politik terkemuka seperti Aburizal Bakrie, Wiranto, Prabowo yang disebut memiliki elektabilitas tertinggi, serta Surya Paloh. Pada saat itu, Wiranto berhasil memenangkan konvensi.

Eksistensi dari tokoh-tokoh partai politik ini memang benar-benar nyata. Wiranto yang saat ini berhasil memenangkan konvensi, kemudian terus bertahan dan berlanjut menjadi politikus partai Hanura.

Dimana juga maju di dalam bursa pencapresan. Berkat adanya konvensi partai Golkar, juga berhasil menjadikan Aburizal Bakrie sebagai pemimpin partai Golkar. Kemudian Prabowo Subianto yang kemudian mendirikan partai Gerindra serta menjadi calon presiden dengan elektabilitas yang sangat diperhitungkan.

Bukan hanya itu saja, ada pula Surya Paloh yang juga disebut-sebut maju menjadi capres dengan partai Nasdem. Memang banyak pihak yang menyebutkan bahwa konvensi capres partai Golkar merupakan akal-akalan dari Akbar Tandjung.

Namun, akhirnya telah disadari bahwa konvensi tersebut adalah sungguh-sungguh. Jika pemenang konvensi tidak menjadi presiden itu merupakan persoalan yang lain.

Meskipun pada saat itu Wiranto gagal memenangkan pilihan presiden. Kemudian siapa sangka bahwa Susilo Bambang Yudhoyono muncul secara fenomenal dan terpilih menjadi presiden. Akan tetapi, bila dilihat dari jabatan formal di TNI Wiranto memiliki kedudukan lebih tinggi.

Harapan Akbar Tandjung pun tak berhenti di situ saja, beliau juga berharap konvensi calon presiden yang dilakukan PD berjalan dengan fair dan demokratis. Seakan menunjukkan bahwa konvensi ini merupakan perantara terbaik untuk mencari calon presiden yang benar-benar berkompeten.

Sekiranya hasil survei menjadi sebuah keputusan final, penilaian elektabilitas yang dihasilkan konvensi tentu saja mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebab, publik ikut serta dapat memberikan penilaian melalui mekanisme survei yang tidak bisa diragukan kredibilitasnya. Inilah yang kemudian memperlihatkan adanya kemajuan di dalam politik.

Peran Partai Politik
Partai politik memiliki kedudukan sebagai pilar demokrasi. Peran dari partai politik di dalam sistem perpolitikan nasional adalah sebuah wadah seleksi kepemimpinan nasional dan juga daerah.

Pengalaman di dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional maupun daerah melalui pemilihan umum memberikan satu bukti nyata, yaitu membawa keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu di tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan masyarakat, bahkan termasuk juga kalangan internasional.

Menilik dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional telah dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana di dalamnya telah mencakup penataan partai politik.

Peran dari adanya partai politik memang terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem perpolitikan nasional. Apalagi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang dinamis dan sedang berubah.

Bila kapasitas serta kinerja partai politik bisa ditingkatkan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh besar pada peningkatan kualitas demokrasi serta kinerja sistem politik. Maka dari itulah, peran partai politik ini perlu ditingkatkan kapasitas, kinerja, dan kualitasnya.

Ini agar nantinya bisa mewujudkan aspirasi serta kehendak masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Bila kita menelaah dari peran partai politik ini, mungkin sejalan dengan usulan Akbar Tandjung untuk mengadakan konvensi capres partai Golkar guna merekrut calon presiden di partai Golkar. Pasalnya, konvensi adalah sebuah kemajuan politik yang menjadikan demokrasi sehat dan adil. Dengan demikian, ada kemungkinan yang besar untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

Berita Golkar - Jika berbicara tentang partai politik, tentunya tidak asing lagi dengan Golkar atau yang dikenal dengan Golongan Karya. Partai yang satu ini merupakan partai besar yang begitu berpengaruh pada perlemen di Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa partai Golkar dari sekber. Hingga akhirnya berubah menjadi partai dan begitu berpengaruh hingga saat ini.

Dibalik kesuksesan Golkar yang kini sangat berpengaruh pada pemerintahan ternyata memiliki cerita lawas yang menarik untuk diulas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika dilihat dari segi histori, Golkar awalnya bukanlah partai melainkan sekber. Pada masa itu lebih dikenal dengan sekertariat kebersamaan. Lalu bagaimana dengan sejarah lengkap dari Golkar?

Sejarah Golkar Dari Sekber (Sekretariat Bersama)
Pemerintahan di Indonesia juga memiliki beberapa komponen penting. Salah satunya adalah kepartaian yang sudah tidak asing lagi di kalangan para politikus. Jika menilik lebih lanjut tentang kepartaian di Indonesia, tidak ada salahnya untuk mengupas mengenai Golkar atau Golongan Karya. Bermula ketika presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno memberikan sebuah perintah.

Dalam perintah tersebut disebutkan bahwa partai-partai harus dibubarkan. Hal dikarenakan adanya kegagalan dalam menuntaskan revolusi kala itu. Terlebih lagi muncul beberapa konflik yang didasari oleh partai-partai yang berebut kekuasaan. Kepentingan golongan yang menyebabkan konflik harus segera dibubarkan. Hingga akhirnya muncul usulan yang lainnya.

Dalam usulan kali ini, Soekarno menyebutkan bahwa adanya bentukan sebuah golongan yang lebih fungsional. Bisa dikatakan bahwa Golongan Karya yang dapat menggantikan partai-partai sebelumnya. Hal ini menjadi tonggak awal Golkar dari sekber. Diketahui bahwa Soekarno mendapat ide mengenai golongan fungsional ini dari ahli hukum masa itu. Seperti Profesor Djokosutono yang juga memiliki relasi lain yang paham mengenai gagasan fungsional.

Dalam sejarah juga disebutkan bahwa Soekarno mendapat ide dari Tiongkok dan juga Yugoslavia. Kedua negara tersebut memiliki golongan fungsional yang berfungsi sebagai wadah masyarakat. Siapa sangka jika gagasan mengenai golongan fungsional ini sudah digagas oleh angkatan darat. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa angkatan darat telah membentuk golongan karya terlebih dahulu.

Jika dilihat dari latar waktu atau periodenya, ketika itu sedang dimulainya Demokrasi Terpimpin secara resmi. Diperkirakan akhir tahun 1959 dan saat itu Soekarno belum mendirikan golongan apapun. Tentu saja hal ini menjadi golongan milik angkatan darat.

Fase Golkar Dari Sekber Hingga Menjadi Sebuah Partai
Kembali pada awal pembentukan golongan fungsional yang dibuat oleh angkatan darat. Diperkirakan tanggal 17 Juni 1957, angkatan darat mengawali pembentukan golongan dengan nama Badan Kerja Sama atau disingkat BKS. Golongan ini difungsikan sebagai sebuah wadah untuk himpunan angkatan darat dan himpunan lainnya.

Seperti organisasi pemuda, organisasi jurnalis, hingga petani yang telah terbentuk saat itu. Pada pembentukan golongan ini sama sekali tidak dibumbui dengan adanya sistem kepartaian. Artinya saat itu memang tidak ada gagasan untuk menjadi ataupun mengganti partai. Namun siapa sangka jika hal ini merupakan pijakan Golkar dari sekber.

Golongan tersebut hadir dengan tujuan yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah angkatan darat membutuhkan senjata lebih untuk melawan PKI. Disebutkan bahwa organisasi Golongan Karya dan organisasi lainnya memiliki rival tunggal yang sama yaitu PKI. Sejak saat itulah mulai berkembang beberapa organisasi. Tentunya angkatan daratlah yang melakukan pengembangan ini.

Banyak organisasi yang telah dikembangkan saat itu. Diantaranya adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Organisasi SOKSI merupakan organisasi yang didirikan untuk menjadi tandingan dari SOBSI. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia merupakan bawahan dari PKI kala itu.

Tak sampai disitu saja, sejarah terus berlanjut. Fase demi fase terbentuknya Golongan Karya sudah mulai jelas. Kala itu, organisasi semakin banyak terutama untuk organisasi keprofesian. Hingga pada tahun 1963 muncul organisasi karyawan yang diperuntukkan bagi petani, mahasiswa pertanian, pemuda, wanita, hingga intelektual.

Kemudian organisasi-organisasi tersebut meleburkan diri pada sebuah kesatuan yang disebut Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Partai Golkar dari sekber bermula dari 20 Oktober 1964. Sejak hari itu, Golkar menjadikan tanggal tersebut sebagai hari jadi Golkar. Tentu saja saat itu belum terbentuk sebuah partai.

Berlanjut pada tumbangnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1965. Kemudian beralih ke masa yang baru yang lebih dikenal dengan orde baru. Pada masa ini dikenal sosok Soeharto yang memimpin dan menjadi presiden. Hal ini juga mempengaruhi kepemimpinan sekber Golkar dimana Soeharto yang mulai memegang kendali.

Sekber Golkar dijadikan sebagai salah satu perantara untuk memenangkan pemilu pada masa itu. Alhasil memang benar bahwa sekber Golkar menang. Bahkan sekber Golkar memenangkan pemilu empat kali berturut-turut pada masa orde baru. Hingga akhirnya terhimpun 201 organisasi yang berada dalam naungan Sekber Golkar pada tahun 1971.

Golkar Dari Sekber Menjadi Partai Hingga Saat Ini
Pada masa orde baru, sekber Golkar memiliki kunci pemenangan yaitu para organisasi pegawai negeri sipil atau PNS dan juga militer. Hingga akhirnya orde baru telah digulingkan dan beralih ke reformasi di tahun 1998. Banyak asumsi bahwa tumbangnya orde baru juga menumbangkan sekber Golkar.

Siapa sangka jika sekber Golkar dapat bertahan dan muncul dalam pemilu menjadi sebuah partai. Bukan hanya sebagai partai kecil dari golongan, tetapi menjadi sebuah partai politik besar. Hingga kiprahnya menuai banyak decak kagum pada setiap pemilu tahun 1999, 2004, hingga 2009. Bisa dikatakan bahwa reformasi menjadi awal baru sekber Golkar menjadi sebuah partai.

Golkar dari sekber dan beralih menjadi partai besar hingga saat ini. Mempertahankan kiprah pada 3 periode perjuangan dan pemerintahan tentunya tidak mudah. Apalagi mampu menduduki tingkat yang bisa dibilang besar dan memiliki banyak himpunan organisasi di dalamnya. Bermula dari sebuah golongan yang hanya digagas dengan sistem antipartai saat itu.

Kegagalan partai di masa orde lama menjadi sebuah dorongan kemudian gagasan Soekarno menjadi sebuah ide. Hingga akhirnya diwujudkan oleh angkatan darat. Sejarah partai Golkar yang berasal dari sekber memang cukup menarik. Kini Golkar dijalankan dengan tetap memegang ideologi Pancasila dan juga beberapa misinya.

Diantaranya adalah menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, menegakkan supremasi hukum dan menghormati HAM dan juga terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. Lalu mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demo.

Kemudian ada beberapa tujuan yang dipegang oleh partai Golkar dari sekber itu sendiri. Diantaranya seperti mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan menegakkan UUD NKRI tahun 1945, mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Lalu menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

Berita Golkar - Partai Golkar mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dalam dunia politik negara Indonesia. Golkar mulanya dibentuk dengan semangat yang dilatarbelakangi upaya dalam rangka membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia. Selain itu, juga untuk mempertahankan ideologi dari Pancasila.

Dengan tujuan serta semangat yang sama, maka Golkar bisa membendung pengaruh PKI serta berbagai macam eksponen anti komunis yang berhimpun di dalam wadah Sekretariat Bersama Golkar.
Ideologi Politik Partai Golkar.

Dibawah kepemimpinan Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar berhasil menduduki peranan penting sebagai sebuah partai pemerintah. Golkar sendiri telah menjadi kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi serta non sektarian.

Selanjutnya, di dalam perkembangannya, seiring dengan adanya konsolidasi politik Orde Baru, Golkar telah menjadi mesin politik yang berguna untuk mengamankan juga memperlancar agenda politik dan pembangunan di masa Orde Baru.

Saat ini Golkar telah berperan aktif di dalam dunia politik Indonesia. Salah satu peran sertanya adalah menjadi benteng Pancasila dari komunis. Bagi partai Golkar, Pancasila semestinya dijadikan sebagai panduan dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan dari pembangunan negara ini. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Peran Golkar dalam Membentengi Pancasila dari Komunis
Pancasilaisme seperti eksistensi NKRI merupakan harga mati. Sebab pancasilaisme dan juga NKRI saat ini terus saja menghadapi tantangan. Golkar ini harus mengkonsolidasikan seluruh sumber kekuatan nasional untuk membentengi Pancasila. Termasuk dalam memperkokoh serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pancasilais merupakan takdir dari partai Golongan Karya. Oleh sebab itu, secara otomatis Golkar nasionalis. Secara logis konsekuensinya Golkar bersama dengan kekuatan nasionalis lain menunjukkan sikap tegas ketika Pancasila dan UUD 1945 telah dirongrong.

Apalagi bila kebhinekaan ingin dikoyak-koyak. Sebab lebih dari setengah abad lalu, tepatnya di tahun 1965 ketika komunisme menjadi alternatif penggusur pancasilaisme. Partai Golkar tampil sebagai garda terdepan yang selalu menjaga serta membentengi Pancasila dari komunis.

Itu artinya setiap ada kekuatan yang ingin mencoba memaksakan ideologi lain yang akan menggusur Pancasila, tantangan atau masalah itu secara langsung maupun tidak adalah panggilan sejarah untuk Golkar.

Sebab Golkar dilahirkan untuk membentengi dan memastikan tetap tegaknya Pancasila di negara Indonesia tercinta ini. Jangan lupa bahwa di dalam rentang waktu yang panjang bahkan lebih dari tiga dekade Golkar selalu berupaya untuk memastikan pancasilaisme selalu tertanam di dalam lubuk setiap putra-putri bangsa Indonesia.

Generasi terdahulu mungkin masih mengingat program yang sering dikenal dengan sebutan P4 yakni Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Atau mungkin istilah Eka Prasetya Pancakarsa. Suka maupun tidak, program P4 yang ada di masa lalu itu menjadi bukti kuatnya keterikatan partai Golkar dengan pancasilaisme.

Kekuatan Politik Partai Golongan Karya
Beban proporsional di pundak Golkar yang saat ini ditanggungnya bukanlah sebuah hal yang mengada-ngada. Namun sudah ada fakta serta alasan sejarahnya. Saat ada komunitas atau kelompok yang berniat melancarkan penghasutan atau melakukan propaganda untuk mengingkari nilai luhur yang ada di dalam Pancasila, maka sudah pasti kecenderungan tersebut harus ditanggapi sebagai sebuah panggilan sejarah bagi Golkar.

Namun sebaliknya, Golkar juga dapat berinisiatif untuk kembali berbuat sesuatu. Mereka akan bahu-membahu dengan seluruh kekuatan bangsa serta generasi milenial yang ada saat ini. Partai Golongan Karya harus ikut ambil bagian di dalam upaya untuk mengeliminasi ideologi apapun yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Sebab seperti yang diketahui, Pancasila artinya adalah keutuhan NKRI untuk sekarang dan selamanya.

Golkar sendiri sudah sangat berpengalaman karena telah melakoni takdirnya di dalam perang ideologi sejak paruh pertama dari dasawarsa 60-an. Kala itu, Golkar harus hadir sebagai organisasi yang menyatukan kekuatan seluruh golongan yang ada di negara ini.

Bila diibaratkan sebagai bayi, maka partai Golkar harus lahir sesar dari rahim ibu pertiwi dan usia kandungannya juga belum genap 9 bulan. Kelahirannya harus direncanakan dan juga dipaksakan. Sebab negara memerlukan tambahan kekuatan agar bisa menghalau paham komunis yang merongrong UUD 1945 dan Pancasila.

Ketika paham komunisme ingin melemahkan dasar negara yang berupa Pancasila dan UUD 1945, seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda mengakumulasikan kekuatan bersama di dalam satu wadah yaitu Golkar. Kekuatan politik yang berada di dalam diri Golkar berevolusi menjadi front nasional yang bisa menghentikan penetrasi paham komunis yang beredar di Indonesia.

Golkar Saat Ini
Kisah singkat peran strategis Golkar di masa lalu harus dikedepankan lagi di masa sekarang ini. Tujuannya supaya semua unsur di dalam keluarga besar Golkar memahami betapa bangsa Indonesia sangat membutuhkan partai ini. Golkar menjadi salah satu partai penjaga sekaligus pengamal Pancasila dan UUD 1945. Partai Golkar terbukti bisa menjalankan perannya sebagai perekat keberagaman yang ada di tubuh bangsa Indonesia.

Golkar dapat menjadi kekuatan politik tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia. Berkat panggilan sejarah itu, takdir Golkar harus diaktualisasikan lagi karena kehendak zaman. Termasuk untuk menyatukan kembali berbagai kekuatan yang lama terserak menjadi sebuah kekuatan penuh. Termasuk dari para purnawirawan, keluarga TNI/Polri plus Satkar Ulama, serta Al-hidayah yang selama ini berjalan dengan sendiri-sendiri.

Golkar dan Generasi Milenial
Seiring dengan perkembangan zaman, muncul tuntutan bagi Golkar untuk mengubah pola pendekatan pada komunitas agar menjadi simpatisan partai politik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan merangkul seluruh golongan serta kelompok. Kelompok yang dimaksud tentunya generasi milenial.

Jika ingin melakukan pendekatan pada generasi milenial, pola pendekatannya tentu berbeda dengan yang dulu dipakai oleh perancang Sekber Golkar. Tantangannya masih sama yaitu untuk menjaga dan mengamankan Pancasila serta UUD’45, menjadi benteng Pancasila dari komunis.

Namun cara mengkomunikasikan serta merangkul generasi milenial harus disesuaikan dengan gaya hidup masa kini. Sudah saatnya bagi partai Golkar untuk rebranding agar bisa menyesuaikan diri pada tantangan zaman.

Hal ini bertujuan supaya Golkar bisa terus-menerus melakukan akselerasi serta modernisasi. Selain itu, juga agar bisa melepaskan diri dari stigma partai jadul menjadi sebuah partai masa depan yang bisa memberikan harapan dan kebanggaan untuk generasi milenial.

Sebelum dan sejak tahun politik 2019, dapat terbaca dengan jelas aspirasi generasi milenial yang ingin memiliki kekuatan nasional yang bisa menjaga serta mengamankan UUD’45, Pancasila, dan keutuhan NKRI. Dari aspirasi tersebut lahirlah #NKRI harga mati, #Pancasila harga mati. Tetapi aspirasi ini lebih sering disampaikan generasi milenial pada TNI/Polri, bukan pada partai politik termasuk Golkar.

Maka dari itu, ada peluang untuk seluruh kekuatan nasionalis seperti partai Golkar di dalam melakukan pendekatan dan mengeksplorasi kekuatan dari generasi milenial sebagai simpatisan untuk alasan kesamaan aspirasi.

Tantangan yang saat ini harus dihadapi adalah kesungguhan dalam membangun komunikasi yang intens dengan generasi milenial. Selain itu, Golkar juga harus bisa beradaptasi dengan pola hidup dari generasi milenial. Sehingga Golkar bisa benar-benar mewujudkan perannya sebagai benteng Pancasila dari komunis.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

Tren penurunan suara dan kursi parlemen sedang terjadi di partai dengan lambang beringin, Golkar. Partai Golkar pasca reformasi ini meraih kemenangan saat Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR dalam musyawarah mufakat.

Hal ini menjadi kali pertama partai Golkar mempunyai kader yang duduk di kursi MPR. Dipilihnya Bambang Soesatyo sebagai pimpinan MPR tersebut tak lepas dari kerja keras semua kader Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Hal tersebut menjadikan partai Golkar kembali diperhitungkan dalam pemerintahan. Partai Golkar dapat merebut kursi terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu tahun 2019 lalu. Sehingga, dapat dikatakan jika keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan Bamsoet dengan perannya untuk melakukan lobi-lobi di MPR.

Partai Golkar Pasca Reformasi

Sebelumnya, partai Golkar gagal merebut kursi DPR dan juga gagal dalam perebutan kursi MPR. Kegagalan Airlangga dalam mencapai kursi pada pemilu sebelumnya tersebut tak luput dari gonjang-ganjing tentang kasus internal yang ada di dalam partai Golkar.

Kasus internal tersebut merupakan kasus yang menjerat Setya Novanto di KPK. Sehingga, perolehan kursi di parlemen pada saat itu hanya 85 suara. Airlangga memang diharapkan dapat membangun kembali suasana partai yang birokratis, eksklusif, dan oligarkis tersebut nyatanya gagal mewujudkannya. Kemudian, sampai pada pemilu berakhir, perjalanannya pun tak kunjung terealisasi.

Namun, saat mengalami pergantian kepemimpinan pada tahun 2018, berbagai rangkaian survei membuktikan peningkatan elektabilitas partai besarnya mencapai 15,5 persen.

Elektabilitas Partai Golkar Pasca Reformasi

Partai Golkar tak serta merta mengalami peningkatan kinerja meskipun telah berganti kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak elit politik dari partai ini tersangkut beberapa kasus dan berurusan dengan penegak hukum. Bahkan, sudah ada beberapa kader partai yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga mendekam di dalam tahanan.

Kondisi ini makin memicu pandangan negatif dari masyarakat saat kader-kader bermasalah tersebut tak juga mendapatkan sanksi tegas dari partai. Sehingga, persepsi dari publik pun tak dapat dipandang sebelah mata.

Selanjutnya, pada saat momentum Munaslub 2017, partai Golkar mulai ada harapan melalui figur Airlangga. Airlangga disebut-sebut sanggup merebound tentang elektabilitas partai Golkar pasca reformasi pada masa jabatan Setya Novanto berakhir.

Namun, tampaknya kesibukan yang Airlangga lakukan sebagai Menteri Perindustrian membuat janji-janji politik tentang radikal dan juga kreativitas yang pernah terlontar pun tak pernah terealisasikan.

Retorika politik hanya seperti hal yang membumbung tinggi di udara dan kinerja partai pun menjadi terbengkalai. Sehingga, tak ada yang mampu membangkitkan gairah berpartai dan hanya mendengarkan serta menyaksikan berbagai agenda yang sifatnya seremonial.

Tren Pergantian Pemimpin

Tradisi partai Golkar pasca reformasi yaitu memastikan adanya kepemimpinan yang berganti dengan teratur. Hal ini mengingat saat Aburizal Bakrie kembali akan mencalonkan diri pada periode kepemimpinan kedua. Namun, tampaknya ada pergolakan dan muncul dualisme di internal partai.

Hal tersebut dikatakan jika partai Golkar memiliki banyak stok pemimpin dibandingkan dengan beberapa partai lain. Suara Golkar pun mengalami penurunan pada masa pemilu ke pemilu. Seperti diketahui, jumlah DPT pada tahun 2019 naik, namun suara Golkar justru menurun.

Kegelisahan dari para kader partai pun mendorong terjadinya pergantian kepemimpinan. Fenomena yang ada pada partai tersebut dinilai wajar. Hal ini dikarenakan penurunan yang mereka peroleh saat pemilu akan berdampak di proses evaluasi terhadap kepemimpinan ketua umum.

Sehingga, sangat wajar jika ada penurunan kursi partai Golkar pasca reformasi pada pemilu 2019. Pasalnya, kepemimpinan Airlangga terjadi saat gejolak Setya Novanto ditangkap oleh KPK.

Kepemimpinan Airlangga

Airlangga pun dinilai sangat pantas diberi kesempatan dalam memimpin partai Golkar kembali. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang ada saat Golkar menerima posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kursi yang berhasil diraih yakni 13,5 persen. Sehingga hal itu adalah sebuah pencapaian yang dapat melewati penilaian dari berbagai lembaga survei.

Hal kedua dari pencapaian Airlangga yakni partai Golkar pasca reformasi yang baru pertama kali dalam sejarah partai dapat mengusung capres dan juga wapres yang memenangkan pemilu.

Kemudian, pencapaian selanjutnya adalah semangat kerja dari para kader partai yang lebih solid dan juga efektif. Bahkan, saat partai dalam kondisi dimana beberapa tokohnya pada level nasional tersandung masalah hukum dengan lembaga KPK.

Sehingga, para kader harus menanggapi fenomena Golkar pasca reformasi ini sebagai masa dimana dapat membangun kesolidaritasan partai supaya kembali eksis dalam politik nasional.

Setelah era kepemimpinan Akbar Tanjung pada tahun 2004, partai lambang pohon beringin ini terus-menerus tergerus. Bahkan, hal serupa terjadi juga pada kepemimpinan Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Setya Novanto, hingga pada Airlangga. Perolehan hasil pemilu pun tak begitu memuaskan untuk partai penguasa zaman orde baru tersebut.

Partai Golkar Wajib Berubah

Partai Golkar pasca reformasi terus menuai beragam konflik saat sebelum ataupun sesudah Munas yang dilakukan menjadikan keresahan tersendiri bagi para senior partai. Bahkan, pada saat munas selesai, terjadi beragam masalah internal dan menjadikan partai ini tersingkir dari pemilu ke pemilu.

Pada munas selanjutnya pun ada kejadian saling serang yang dapat memicu perselisihan hingga berakhir perpecahan partai. Seharusnya, dilakukan masa transisi kepemimpinan junior atau muda sebagai jalan menuju tahun 2024.

Walaupun pada pilpres 2024, Ketua Umum Partai Golkar tak diharuskan maju sebagai capres. Hal ini dikarenakan tak ada kamus keharusan bagi tiap partai untuk melakukannya. Akan tetapi, masing-masing partai tetap harus mempersiapkan capres.

Kegelisahan dari para senior partai Golkar pun juga dirasakan oleh beberapa politisi yang lain. Hal ini membuat para senior mengharapkan jika partai Golkar pasca reformasi tersebut harus mengalami perubahan dan berbenah diri. Dimana dengan melakukan reformasi partai yang dikarenakan penurunan semakin terasa.

Mengingat hal yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, dimana kursi yang diperoleh partai Golkar hanya berjumlah 85 kursi. Sedangkan target yang harus dicapai yakni 110 kursi.
Selanjutnya, para senior partai pun mengingatkan jika Golkar seharusnya menyadari jika partai ini merupakan partai besar dan tertua sejak pemerintahan Soekarno.

Prestasi pun diharapkan semakin diraih, bukannya malah semakin menurun. Hal ini penting untuk dilakukan meskipun pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung, partai Golkar sesudah masa reformasi ini dapat mempertahankan elektabilitas dan juga prestasi di tengah-tengah gejolak yang ada di era orde baru.

Kemudian, jika berbicara tentang keberhasilan Bambang Soesatyo dalam mencapai kursi MPR ini tak lepas dari hasil kerja keras para kader yang ada di bawah kepemimpinan Airlangga waktu itu. Bambang Soesatyo tidak akan meraih kursi terbanyak jika peran Airlangga sebagai pemimpin partai Golkar pasca reformasi tak aktif dalam mengembalikan kejayaan partai dalam merebut perolehan kursi di MPR.