Berita Golkar - SEJAK menang pemilu 1971, persaingan dan perebutan pengaruh terus mewarnai perjalanan Golkar. Khususnya antara kelompok Ali Murtopo dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Soeharto memegang kendali.

Sejak awal sudah ada indikasi tentang adanya perpecahan internal. Dalam laporan umum tentang Golkar yang disiapkan oleh Amir Murtono, dia cenderung mengesampingkan peranan Trikarya di dalam Golkar,” tulis Leo Suryadinata, sejarawan National University of Singapore.

Melihat gejala perpecahan, Presiden Soeharto berusaha meredamnya. Dia menjabat Ketua Umum Dewan Pembina sejak 1978. Wewenang dan kekuasaannya sangat besar. “Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk membatalkan semua keputusan DPP,” tulis Nanang Dwi Prasdi dalam Golkar. 

Baca Juga: Golkar Bali Tolak Hentikan Tenaga Kontrak, Minta Honor Tetap Dianggarkan APBD

Semua masalah internal berpulang pada Soeharto, dibereskan di sana. Dia bahkan bisa menahan gejolak konflik internal Golkar dari amatan pers dan publik.

Pernah ada satu artikel di majalah Topik pada 1981 menyorot kemungkinan terjadinya lebih banyak gesekan dalam Golkar ketimbang partai lain. “Tetapi tidak menjelaskan selain spekulasi meningkatnya persaingan akibat berkurangnya dana dan klik-klik bersaing yang dikaitkan dengan para jenderal berkuasa dalam dewan pembina,” tulis David Reeve.

Konflik dalam Golkar pun berubah menjelang kejatuhan Soeharto pada 1998. Bukan lagi sipil dengan militer, melainkan Habibie dengan Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo, anak-anak Soeharto.

 

Baca Juga: Agung Widyantoro Harap Kepala Desa Dukung Percepatan Program PTSL dan Sukseskan Reforma Agraria

“Menurut Din Syamsudin, ada beberapa faktor yang membuat Habibie dan anak-anak Soeharto ini tidak utuh lagi,” tulis Nanang. Pertama, banyak penjegalan terhadap bisnis anak Soeharto. Kedua, kecemburuan anak-anak Soeharto terhadap posisi “anak emas” Habibie.

Dalam konflik ini, Soeharto berpihak pada anak-anaknya. Saat Soeharto jatuh, Golkar kehilangan tempat untuk menyelesaikan masalah.

“Partai Golkar akan kesulitan menyelesaikan konflik yang melanda tubuhnya karena mekanisme penyelesaian konflik yang demokratis tak pernah dilakukan… Setelah ia lengser tak ada lagi otoritas pemegang hukum besi,” tulis Kompas, 20 Agustus 1999, mengutip Aribowo MA, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Baca Juga: Mengenal Sosok Ria Norsan, Politisi Senior Golkar Kalbar Yang Menjabat Wakil Gubernur

Tokoh-tokoh utama pun keluar dari Golkar. Musyawarah Kekaryaan Gotong Royong (MKGR), organisasi penyokong Golkar pimpinan Mien Soegandhi, memisahkan diri lalu menjelma menjadi partai baru.

Partai baru bentukan kader Golkar bermunculan, biasanya setelah Munas, seperti Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan (kini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional demokrat (NasDem).

Pohon beringin tak rindang lagi, kelihatan meranggas.

Oleh: Hendaru Tri Hanggoro {sumber}

Berita Golkar - Pemilu 2024 masih dua tahun lagi akan dihelat, tetapi atmosfer pertarungan politik sudah terasa sejak sekarang. Maklum saja, di Pemilu 2024 nanti pemilihan akan berlangsung secara serentak, baik itu pemilihan presiden, legislatif di berbagai tingkatan sampai dengan kepala daerah. Partai Golkar termasuk salah satu partai yang paling siap dan serius menghadapi Pemilu 2024.

Kesiapan Partai Golkar ini dibuktikan dengan perumusan koalisi paling awal bersama PPP dan PAN yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta partai paling pertama yang sudah menyebut nama calon presiden, yakni Airlangga Hartarto.

Nama Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar memang telah digaungkan paling awal. Setidaknya sejak, Munas 2019 Airlangga Hartarto telah ditetapkan oleh pemilik suara di Munas sebagai calon presiden dari Partai Golkar.

Baca Juga: Asean Paragames 2022, Hetifah Dorong Semangat Inklusifitas

Airlangga Hartarto dirasa sebagai figur paling tepat menjadi sosok Capres dari Partai Golkar, menghitung posisinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amien. Kini mesin politik Partai Golkar bergerak secara masif untuk menyosialisasikan sosok Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar.

Elektabilitas Airlangga pun mulai terkerek naik, perlahan tapi pasti namanya dikenal publik secara perlahan. Airlangga Hartarto kini termasuk Capres paling diperhitungkan, terlebih adanya Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dengan mesin politik yang mengakar membuat figurnya diyakini akan mampu berbicara banyak di Pemilu 2024.

Lalu apa yang akan terjadi jika Airlangga Hartarto benar-benar menduduki kursi presiden? Akankah Indonesia menjadi lebih maju dari hari ini? Atau yang terjadi justru sebaliknya?

Baca Juga: Canvasing dan TOT 1.000 Orang Per Titik, Cara Erwin Aksa Melesatkan Elektabilitas Airlangga

Ekonomi Bangkit

Ekonomi di tangan Airlangga Hartarto diyakini akan berjalan secara progresif. Pasar akan memandang optimis terhadap proyeksi seorang Airlangga Hartarto saat memegang tampuk kepemimpinan sebagai seorang kepala negara.

Anggapan pasar tentu selaras dengan kinerja ekonomi Indonesia hari ini di mana buah tangannya sangat lekat menghindarkan Indonesia dari jurang resesi.

Resesi menjadi momok dan hantu di siang bolong yang menakuti banyak pihak, terlebih setelah Sri Lanka, Turki bahkan Amerika Serikat mencatatkan angka inflasi tertinggi sepanjang sejarah negara-negara itu berdiri. Indonesia relatif normal, jika pun ada inflasi, segalanya masih dalam batas kewajaran. Ekonomi juga masih bergerak positif walaupun bayang-bayang terhadap resesi masih ada, pasar memandang optimis gerak ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Tangkap Pasar Penting Ekspor Perikanan dan Pertanian, Dedi Mulyadi Dorong Pemerintah Intensif Lobi Jepang

Jika menjadi presiden, hal ini tentu akan menjadi jaminan bagi Indonesia. Saat menjadi Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terbilang tangkas dan cekatan dalam mengontrol semua risiko ekonomi. Ia bahkan turut aktif dalam melakukan kerjasama investasi dengan berbagai pihak. Terbaru, perusahaan otomotif Toyota bersedia menggelontorkan investasinya di Indonesia, berkat kemampuan lobi Airlangga Hartarto.

Politik Stabil

Stabilitas politik menjadi salah satu acuan sebuah negara akan mampu menjalankan pemerintahannya secara optimal atau tidak. Terkadang, krisis politik dapat membuat sebuah negara limbung, kehilangan arah bahkan bisa mengakibatkan krisis multidimensi yang membuat jatuhnya sebuah rezim. Kepastian stabilitas politik ini tentu akan terjadi jika Airlangga Hartarto menjadi seorang presiden Indonesia.

Alasannya, Airlangga Hartarto memiliki karakter yang egaliter, ia akan mengakomodir segala kepentingan apalagi kepentingan rakyat Indonesia. Airlangga juga tidak memiliki ‘musuh’ politik. Komunikasinya dengan lawan dan kawan akan menjadi cair, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan elit politik.

Baca Juga: Wabup Tapsel Rasyid Dongoran: Perlu Solidaritas Antarkan Putra Terbaik Tabagsel Menuju DPR RI

Faktor paling penting, Airlangga merupakan nakhoda kapal besar, Partai Golkar. Sebagai pemilik kursi legislatif yang mungkin akan menempati posisi tiga besar, adanya sokongan Golkar menjadi mutlak membuat kondisi politik stabil pada pemerintahan yang Airlangga Hartarto pegang. Kombinasi legislatif dan eksekutif yang saling bahu membahu membangun negara akan membuat pemerintahan berjalan secara efektif.

Tidak Ada Pembelahan Sosial

Dalam beberapa kali konsolidasi dan acara yang diselenggarakan oleh KIB, Airlangga senantiasa mengusung narasi persatuan. Narasi yang hendak menghindarkan polarisasi dan pembelahan di dalam masyarakat. Airlangga Hartarto konsisten dengan ucapannya, setidaknya itu diperlihatkannya dalam narasi-narasi yang dibawa Partai Golkar.

Hampir tidak pernah Partai Golkar membawa narasi SARA. Golkar berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi-narasi persatuan dan permasalahan yang menggenapi cara masyarakat memandang bangsa dan negara.

Baca Juga: Meutya Hafid: Ekonomi Digital Untuk UMKM, Kegiatan Konkrit Hadirkan Benefit

Selain itu, sebagai figur capres alternatif dan memiliki ideologi jalan tengah, Airlangga Hartarto diyakini mampu meretas pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat. Solusi yang ditawarkan Airlangga jelas dan konkret, berbicara masa depan bangsa, berbicara ketahanan pangan, kemajuan ekonomi dan peradaban Indonesia, alih-alih membawa pembahasan agama ke dalam politik.

Jangkar Tiga Daerah

Hal paling menarik jika Airlangga Hartarto menjadi presiden adalah munculnya nama-nama kader Partai Golkar dalam Pilkada 2024 sebagai calon kepala daerah yang diunggulkan. Ada nama Dedi Mulyadi yang kemungkinan besar akan berbicara banyak di Pilkada Jabar. Lalu nama Airin Rachmi Diany dan Andika Hazrumy yang akan menjadi figur penting di Pilkada Banten. Terakhir Ahmed Zaki Iskandar sebagai kuda hitam di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Nama-nama di atas memiliki prestasi gemilang ketika memimpin daerahnya masing-masing. Dedi Mulyadi pernah sangat berhasil memimpin Kabupaten Purwakarta selama dua periode berturut. Sementara Airin Rachmi juga berhasil memimpin Kota Tangerang Selatan, dan Andika Hazrumy figur muda yang juga berhasil memimpin Banten sebagai Wagub. Lalu Ahmed Zaki Iskandar dengan kecemerlangannya memimpin Kabupaten Tangerang selama dua periode beruntun.

Baca Juga: Ketua AMPG Riau Taufiq Erman: Haris Pertama Jangan Coba-Coba Ganggu Ketua Umum Partai Golkar

Apa kaitan dengan Airlangga Hartarto? Para calon pemimpin yang tadi disebutkan akan semakin mudah duduk di kursi kepala daerah jika Airlangga terpilih sebagai presiden. Keterpilihan Airlangga diyakini akan mendongkrak suara Partai Golkar di daerah, termasuk di DKI Jakarta, Jabar dan Banten.

Terlebih Pilpres 2024 akan dilaksanakan lebih dahulu daripada Pilkada 2024, meskipun ada di dalam tahun yang sama. Airlangga Hartarto effect akan menjungkit suara para calon kepala daerah yang hendak bertarung di Pilkada 2024. Tidak hanya di tiga daerah tersebut, daerah lainnya pun akan ikut terdongkrak dengan popularitas yang dimiliki Airlangga Hartarto. 

Rezha Nata Suhandi, Pemimpin Redaksi Golkarpedia

Berita Golkar - Bambang Patijaya atau akrab disapa BPJ merupkan anggota DPR RI periode 2019-2024, ia terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Bangka Belitung dengan suara mencapai 48.289 suara. Bambang Patijaya menjadi Caleg peraih suara tertinggi kedua di Dapilnya.

Sosok Bambang Patijaya merupakan figur yang dikenal akrab oleh masyarakat Babel, maka pantas jika kemudian ia terpilih sebagai corong suara rakyat pada Pemilu 2019-2024. Pria kelahiran Sungailiat, 11 Juli 1977 ini memang sangat dikenal dengan rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi.

Hal tersebut yang memotivasi BPJ untuk duduk sebagai anggota DPR RI agar ia bisa lebih banyak membantu masyarakat. Dengan duduk di kursi DPR RI, BPJ berharap akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberi manfaat untuk masyarakat.

Baca Juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Golkar di Jatim Nomor 4 Dengan 9 Persen

Sebelum ia memutuskan berkiprah di dunia politik, BPJ merupakan seorang profesional. Ia pernah bekerja sebagai Divisi Humas di PT. Bangka Cakra Raya dan Komisaris di PT Bahana Pratama Konstruksi.

Karier seorang BPJ terbilang cukup cepat, ia menamatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara pada tahun 2000. Di tahun 2004 atau empat tahun selang ia menamatkan gelar sarjana, BPJ langsung diamanahi jabatan sebagai Bendahara Umum AMPG. PP AMPG sekaligus menjadi organisasi pertama politik pertama yang ia masuki.

Di tahun 2006 sampai 2008, BPJ menjabat sebagai Ketua Gemabudhi Kepulauan Bangka Belitung. Gemabudhi merupakan organisasi untuk penganut agama Budha. Selesai masa jabatan di Gemabudhi, BPJ mendapat jabatan lain dari PHRI Babel sebagai ketua harian sampai tahun2016.

Baca Juga: Golkar Kota Cirebon Targetkan 8 Kursi DPRD, Andrie Sulistio: Yang Tidak Siap Kerja Harap Minggir!

Karier organisasi BPJ terus berlanjut, ia pernah mendapat jabatan sebagai Ketua OKK DPP Gemabudhi di tahun 2008 sampai 2016, wakil bendahara DPP KNPI di tahun 2008-2011, Wakil Ketua Pengurus Provinsi PERBASI Babel tahun 2009-2017.

Dan di tahun 2009 pula ia pertama kali mendapat jabatan fungsional dari Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara DPD 1 Partai Golkar Babel sampai dengan tahun 2013. Di tahun yang sama, BPJ sempat pula menjadi Bendahara Umum PSSI Babel sampai dengan 2013.

Kariernya di Partai Golkar kemudian menanjak ketika periode jabatan 2011-2015 BPJ ditunjuk sebagai Bendahara Umum Partai Golkar Babel, lalu 2014-2020 menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Babel, dan puncaknya di periode 2020-2025. BPJ diputuskan oleh pemilik suara untuk menahkodai DPD 1 Partai Golkar Babel sebagai ketua.

Baca Juga: Apresiasi Kejagung Periksa Eks Mendag Lutfi, Adies Kadir: Kasus Migor Harus Dibongkar Hingga Ke Akar

Selain itu, BPJ juga sempat menjadi orang nomor satu di beberapa organisasi, antara lain organisasi Gemabudhi di mana ia menjadi Ketua Umum pada periode 2016-2019 dan mengetuai OKK KADIN Babel sejak tahun 2015 sampai 2020.

Daftar organisasi yang pernah diikuti oleh Bambang Patijaya membuatnya kenyang dengan berbagai pengalaman interaksi sosial di dalam organisasi. Semua itu menempa diri seorang Bambang Patijaya hingga ia matang dalam organisasi dan memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024.

Hal yang utama dan selalu dipegangya sebagai prinsip selama berorganisasi adalah agar bermanfaat untuk orang lain, karenanya ia memiliki bekal motivasi ingin bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Di masa-masa itu, sebelum BPJ menjajaki kursi DPR, dirinya juga sudah seringkali melakukan kegiatan sosial ke masyarakat dan turun langsung ke masyarakat.

Baca Juga: Hadirkan Wantimpres Pakde Karwo, Golkar Jatim Gelar FGD Bahas Tantangan Krisis Pangan Global

Dari situ dirinya melihat banyak orang-orang yang kurang mampu yang perlu bantuan/uluran tangan. Hatinya tergerak, menguatkan tekadnya untuk terus maju menjadi corong suara rakyat di daerah pemilihannya.

"Sebelum menjadi anggota dewan, saya sering membantu masyarakat yang membutuhkan dari dana pribadi saya sendiri dan penyalurannya bisa dari mana saja baik organisasi kepemudaaan, kepartaiaan, yayasan dan yang lainnya. Disinilah tergerak hati saya ingin lebih berkontribusi kepada masyarakat Bangka Belitung pada jalur yang lebih formal agar ini bisa terkoordinir dengan baik dan tepat sasaran," kata Bambang Patijaya dikutip dari pemberitaan TeropongSenayan 4 Juni 2020.

Kini ia telah duduk di kursi DPR RI, Fraksi Partai Golkar menempatkannya di Komisi VII DPR selang beberapa lama ia lalu dipindahkan ke komisi VI DPR RI. Proses ia duduk di DPR tentu menarik untuk dibahas dan bukanlah hal yang mudah. BPJ perlu bekerja keras agar mendapat satu kursi DPR RI dari Dapil Babel.

Baca Juga: Buku Yuddy Chrisnandi “Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina” Penting Bagi Para Diplomat

Maklum saja, sebab, kondisi geografis Babel yang terdiri dari beberapa pulau membuat masalah transportasi menjadi tantangan tersendiri. Provinsi Babel terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota dengan luas16.424,23 Km2. DPT saat Pemilu 2019 kemarin yaitu 932.569 DPT yang tersebar di 3.800 TPS di 7 Kabupaten/Kota se Provisni Kepulauan Bangka Belitung.

"Kita terletak dibagian timur pulau Sumatra dekat dengan provinsi Sumatra Selatan. Dulu kita masih satu provinsi dengan Sumatra Selatan tapi tepat pada tahun 2000 kita berdiri sendiri menjadi provinsi sendiri," urai BPJ lagi.

Etnografis penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat yang beragam, hebatnya, kehidupan sosial di Babel sangat menjunjung tinggi kerukunan beragama. Hampir tidak ada persoalan dan konflik beragama di sana. Hal itu diperkuat dengan slogan Bangka Belitung Serumpun Sebalai.

Baca Juga: Bamsoet Segera Luncurkan Buku ke-23: 'Indonesia Era Disrupsi'

"Kami juga punya slogan yang pernah dipopulerkan oleh Mantan Gubernur Bangka Belitung periode 2002 – 2007 yaitu “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang artinya Melayu, Tionghoa sama saja yang mana istilah ini menjadi cermin eratnya symbol kebhinekaan di Bangka Belitung," cetusnya.

Untuk mata pencarian masyarakat di Babel, Bambang mengatakan, rata-rata masyarakat disana banyak mengandalkan sektor pertanian, pertambangan dan perikanan.

Pada sektor pertanian, kata Bambang, Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil Lada, sementara di sektor pertambangan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil Timah dan untuk perikanan masyarakat memanfaatkan sumber daya laut yang begitu kaya.

Baca Juga: Andika Hazrumy Konsolidasi Dengan Ratusan Kader Golkar di Sepatan, Tangerang

Kedepanya, kata ia, banyak tugas yang harus dirinya perbaiki dan perjuangkan untuk masyarakat Bangka pertama yaitu masalah sosial. "Kita harus menjaga kemajemukan atau pluralisme di masyarakat Bangka Belitung yang mana dari dulu Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang kondusif," kata Bambang.

Yang kedua, lanjut ia, permasalah ekonomi saat ini. Dirinya tidak ingin melihat taraf kehidupan masyarakat Babel berada di bawah garis kemiskinan. Sudah menjadi tugasnya sebagai legislator untuk mewujudkan hal ini.

"Kita menyadari keadaan ekonomi saat ini sangat terburuk terkhususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana masyarakat di Babel sangat tergantung kepada komoditas baik itu pertanian, perkebunan dan pertambangan yang mana secara global harga beberapa komoditi ini sedang berada dalam keadaan yang tidak baik," tambahnya.

Baca Juga: Yunus Serang Segera Dilantik Jadi Anggota DPRD Maluku, PAW Almarhum Freddy Rahakbauw

Solusi yang ia kemukakan untuk persoalan ekonomi guna menstabilkan harga komoditi unggulan yang ada di Bangka Belitung, melalui fungsi kerjanya di Komisi VI DPR RI. Ia pun hendak mengusulkan Panja (Panitia Kerja) Perdagangan Komoditas Ekspor.

"Pada Panja ini diharapkan pada komoditi unggulan seperti lada dan lainnya dapat dipantau lebih mendalam dan kemudian dapat dicarikan solusi terhadap bagaimana perdagangan komoditas tersebut sehingga dapat terkontrol dengan baik dan harga pun kembali membaik," tegasnya.

Kinerjanya selama di DPR RI pun terbilang aktif. Seperti dalam pembahasan mengenai rencana penetapan wilayah pertambangan 10 provinsi dan program Kementerian ESDM tahun 2022, serta kebijakan pemenuhan DMO batubara.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Indonesia Butuh 28 Juta Dosis Vaksin Untuk Tangani PMK

Lalu turut aktif dalam pembahasan kondisi aktualisasi terkait dampak COVID-19. Kemudian ikut dalam rapat pembahasan mengenai pandangan dan masukan terkait Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan lainnya.

Bambang Patijaya merupakan legislator yang matang, ia memiliki kapasitas dan kecerdasan untuk menjadi corong suara rakyat Babel. Partai Golkar dan DPR RI menjadi sandarannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Babel.

Berita Golkar - Hanan A. Rozak merupakan satu sosok lagi anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan Lampung selain Riswan Tony yang baru saja dilantik sebagai pengganti Azis Syamsuddin di gedung parlemen, Senayan. Sosok satu ini merupakan politisi tulen yang malang melintang di tanah kelahirannya. Hingga Hanan A. Rozak tidak mengalami kesulitan berarti ketika ia menapaki karir politiknya dari lingkup terbawah.

Hanan A. Rozak adalah putra Provinsi Lampung. Ia lahir pada 25 Desember 1960 di Bandar Lampung. Masa kecil hingga remajanya banyak dihabiskan di daerah Kecamatan Tanjung Karang yang masih merupakan daerah Kota Bandarlampung.

Baru pada tahun 1979 ia berani keluar dari Lampung setelah kepastian mendapatkan satu kursi untuk duduk sebagai mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) pada jurusan Teknik Hasil Pertanian.

Baca Juga: Wayan Suyasa Siap Lahir Bathin; Otak, Otot dan Ongkos Maju Pilkada Badung 2024

Kelulusannya tepat waktu, 4 tahun mengenyam bangku kuliah ia kemudian menamatkan gelar sarjananya tersebut pada tahun 1983. Sembari berkuliah, Hanan A. Rozak tak lupa juga untuk berogranisasi sebagai sarana mengisi waktu luang sebagai mahasiswa di IPB. Pada tahun 1982-1983, Hanan A. Rozak diamanahi jabatan organisasi internal kampus sebagai Sekretaris Imalosita Fateta Institut Pertanian Bogor.

Selepas lulus dan berhasil mendapatkan gelar sarjana bidang teknik pertanian, Hanan A. Rozak kembali pulang ke kampung halamannya di Lampung. Ia mencoba peruntungan lain di sana, yakni memasuki dunia organisasi yang pernah dicicipinya semasa kuliah.

Menjadi anggota Karang Taruna dan berhasil terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Fakta Pahoman untuk periode 1985-1989 menjadi jejak awalnya dalam meniti karir organisasi.

Baca Juga: Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi, Mukhtarudin: Kita Harus Bersyukur Ekonomi Nasional Cepat Pulih

1987, di masa Orde Baru, di mana Partai Golkar mengenyam masa kejayaan, Hanan A. Rozak mulai berpikir untuk berkiprah di dunia politik. Baginya tiada batasan dalam mengabdi. Selama itu untuk Lampung tanah yang dicintainya, maka pilihan berkiprah di partai politik menjadi panggilan untuknya. Hanan A. Rozak yang masih belia itu lantas memilih Partai Golkar sebagai sarana untuknya mengabdi.

Bersamaan ketika ia menjalani tugas sebagai Ketua Karang Taruna di Fakta Pahoman, pada tahun 1987–1992 Hanan kemudian juga diamanahi jabatan sebagai Sekretaris Satuan Tugas DPD II Golkar Kota Bandar Lampung. Ini merupakan jabatan pertamanya di Partai Golkar sekaligus menjadikannya sebagai sosok yang loyal untuk partai.

Tidak puas menjalani satu kehidupan organisasi, Hanan A. Rozak yang merupakan anak seorang purnawirawan TNI Polri lantas tergabung dalam organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri). Pada periode 1990-19994, saat ia menjalani aktifitas politiknya di Partai Golkar, Hanan A. Rozak diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua PD VIII FKPPI.

Baca Juga: Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Restui IAS Maju Pilgub Sulsel, Ini Syaratnya

Karir organisasinya terus berlanjut dan berkembang, kali ini DPD 1 Provinsi ia tapaki ketika di tahun 1993-1997 Hanan A. Rozak ditunjuk sebagai Kepala Biro Pemuda DPD I Golkar Lampung. Setelah selesai masa jabatannya di tahun 1997 Hanan A. Rozak mendapat amanah baru yakni sebagai Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 1997 sampai 1998.

Hanan A. Rozak sempat alfa beberapa tahun. Selepas 1998, ia tidak lagi menjalani karir politik di Partai Golkar. Mungkin ada pilihan lain untuknya. Meski begitu, Partai Golkar tetaplah berada di hatinya.

Sampai kemudian di tahun 2011, namanya kembali beredar dan statusnya pun sudah berubah menjadi abdi negara dengan memegang amanah jabatan sebagai Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Baca Juga: Ace Hasan Dukung Usul Kenaikan Anggaran Badan Amil Zakat Nasional

Tidak sampai di situ, kelihaiannya dalam berkomunikasi dan pengalamannya berorganisasi kemudian membuatnya ditunjuk sebagai Pj. Bupati Tulang Bawang Barat di tahun 2011. Hanan A. Rozak lantas ditarik kembali ke Provinsi Lampung ketika telah menyelesaikan tugasnya di Tulang Bawang.

Ia mendapat promosi jabatan sebagai kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di tahun 2012. Tentu hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikannya di bidang pertanian.

Satu tahun menjabat sebagai kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ditambah banyak jejak yang ia tinggalkan sewaktu menjabat sebagai Pj. Bupati Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tulang Bawang di medio tahun 1987, Hanan A. Rozak memberanikan diri maju dalam pemilihan kepala daerah di Tulang Bawang bersama Heri Wardoyo S.H.

Baca Juga: Ivan Wirata Berharap Islamic Center Jambi Bisa jadi Ikon Keagamaan yang Representatif

Pasangan tersebut berhasil terpilih dan duduk sebagai Bupati serta Wakil Bupati Tulang Bawang periode 2012-2017. Di tahun 2017 bersamaan dengan hampir selesai masa jabatannya sebagai bupati, Hanan A. Rozak kembali melangkah masuk ke rumahnya dahulu, rumah yang pernah membesarkan dirinya, Partai Golkar.

Dirinya lantas diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Pengembangan SDM DPD I Partai Golkar Lampung di tahun 2017.

Merasa sudah kenyang makan asam garam kehidupan politik di Lampung dan Tulang Bawang, Hanan A. Rozak lantas mencoba peruntungan ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar di Pemilu 2019.

Ia maju dari daerah pemilihan Lampung 2 yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulungbawang, Tulungbawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji. Dirinya berhasil terpilih setelah berhasil meraup 31.016 suara.

Baca Juga: Gus Adhi Bangga Ada Orang Bali Wiarsa Raka Sandi Duduk di DKPP

Pengalamannya sebagai abdi negara membuatnya ditempatkan di Komisi 2 DPR RI oleh Fraksi Partai Golkar. Komisi memiliki lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Selama bertugas di Komisi 2 DPR, Hanan A. Rozak tercatat aktif dalam rapat dengan mitra kerja seperti KPU RI untuk membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ia juga turut aktif dalam pemilihan serta proses fit and proper test anggota komisioner KPU dan Bawaslu RI.

Lalu melakukan berbagai agenda rapat dengan Menteri Dalam Negeri , Menteri ATR BPN dan Kemensekneg untuk membahas berbagai persoalan menyangkut peran dan fungsi anggota DPR seperti pembahasan anggaran, rencana kerja dan evaluasi Kemendagri.

Baca Juga: Golkar Kepri Bagikan Rp.500 Juta Untuk Proposal Terbaik Golkar Young Entrepreneur

Selain itu, Hanan A. Rozak juga berkontribusi penuh memberi masukkan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu rencana revisi atau pembaharuan ataupun dalam rangka pengaplikasian praktik perundangan.

Selama di DPR RI, meskipun agendanya cukup padat untuk mengerjakan serta membahas beberapa persoalan penting kenegaraan, Hanan A. Rozak tetap tidak lupa tanah yang dipijaknya. Setiap kali masa reses atau kunjungan kerja, Lampung selalu mendapatkan perhatiannya.

Berbagai program aspirasi yang disampaikan masyarakat kepadanya pun terpenuhi. Alhasil, masyarakat mengakui kinerja serta kontribusi seorang Hanan A. Rozak terhadap Lampung. 

Berita Golkar - Riswan Tony Dalem Kiay atau biasa disapa Riswan Tony baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI terhitung 14 Juni 2022. Ia dilantik sebagai anggota DPR RI sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Azis Syamsuddin yang tersandung kasus hukum. Riswan Tony sendiri merupakan peraih suara terbanyak ke-3 setelah Azis Syamsuddin dan Hanan A.Rozak. Pada Pemilu 2019, Riswan Tony mendapatkan suara sebanyak 15.774 suara.

Selain Riswan Tony, ada juga nama Ravindra Airlangga yang menggantikan posisi almarhum Ichsan Firdaus. Riswan Tony dilantik sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Pelantikannya pun dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Keputusan PAW Riswan Tony bersama anggota DPR lainnya tercantum dalam Petikan Keputusan Presiden RI No.62/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada 7 Juni 2022.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Teknologi, Market Hingga Green Financing Jadi Komponen Penting Transisi Energi

Riswan Tony memiliki latar belakang profesional. Pria yang menamatkan gelar sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Krinadwipayana (UNKRIS). Setelah itu, ia pun mulai meniti karir sejalan dengan ilmu yang telah didapatkannya semasa kuliah di kampus. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai bankir.

Di tahun 1979, karirnya mulai menanjak ketika mendapatkan jabatan sebagai Kabag Operasional di Bank Umum Majapahit Jaya Jakarta. Riswan Tony menjalankan amanah jabatannya itu sampai dengan tahun 1981 sebelum ia pindah profesi ke Bank BCA dan mendapat jabatan sebagai Wakil Pimpinan Bank BCA Cabang Melawai, Jakarta sampai dengan tahun 1994.

Di tahun 1994, karirnya kembali menanjak ketika ia mendapatkan amanah jabatan sebagai Direktur Utama PT. Armidian Karyautama. Sejak dari situ, jabatan demi jabatan sebagai orang pertama di perusahaan mulai tersemat di bahunya. Riswan Tony dirasa berhasil dalam mengembangkan perusahaan dan mengemban amanah jabatan.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia: Anggaran Pemilu Rp.76,6 Triliun Lebih Baik Diefisiensikan

Ia lantas diamanahi kembali jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Trikarya Tatapola Usaha, Jakarta juga di tahun 1994, lalu Direktur Utama PT. Tribina Satia Usaha Jakarta tahun 1995, Direktur Utama PT. Skala Cipta Indah Jakarta tahun 1996, Direktur Utama PT. Risnisia Propertindo Jakarta di tahun 1997, Komisaris PT. Risnisia Tulang Bawang Makmur, Lampung tahun 2000, dan Komisaris PT. Tulang Bawang Kemala Abadi, Lampung juga di tahun 2000.

Di tahun 1996 ketika ia memegang jabatan sebagai Direktur Utama PT. Skala Cipta Indah Jakarta, Riswan Tony mulai mengawali karir organisasinya. Secara kebetulan, dari seorang bankir ia beralih dan belajar banyak mengenai usaha konstruksi, perumahan dan real estate hingga terpilih sebagai Wakil Bendahara DPD REI (Real Estate Indonesia) DKI Jakarta. Jabatan ini dipegangnya sampai dengan tahun 2000.

Dunia organisasi membuatnya merasa ketagihan dan ingin mencoba yang lebih lagi hingga di tahun 2000 ia memutuskan masuk ke organisasi politik pertamanya, yakni AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Jakarta, yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar. Saat itu Rswan Tony didapuk jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum PP AMPG DKI Jakarta.

Baca Juga: Survei Terbaru Charta Politica, Elektabilitas Golkar Alami Lonjakan Kenaikan

Partai Golkar menempa dirinya dalam banyak hal, sejak masuk AMPG karir organisasinya pun menanjak. Bertahun berkiprah di Jakarta, Riswan Tony mulai berpikir panjang, termasuk karir politik dan organisasinya. Karena itu ia kembali melangkah ke daerah asalnya. Di sana ia membangun basis massa dan pemilih ketika ditunjuk menjadi Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.

Bersamaan dengan itu, periode 2000-2009 Riswan Tony menjalani beberapa jabatan yang sama di internal Partai Golkar maupun organisasi Tri Karya pendiri Partai Golkar. Di antaranya sebagai Penasehat SOKSI Provinsi Lampung, Penasehat MKGR Provinsi Lampung, Anggota Pokja Perhubungan, Telekomunikasi, Kimpraswil dan ESDM DPP Partai Golkar, dan Wakil Sekretaris PP AMPG.

Di periode tahun 2008- 2014 Riswan Tony juga tercatat memegang beberapa jabatan di Partai Golkar, yakni sebagai Anggota Desentralisasi & Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar dan Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957 di tahun 2008.

Baca Juga: Riswan Tony dan Ravindra Airlangga Dilantik Jadi Anggota DPR RI Gantikan Azis Syamsudin dan Ichsan Firdaus

Meski sudah aktif dalam dunia politik, karir organisasi profesionalnya tidak ia tinggalkan. Riswan Tony sempat menjabat sebagai Ketua Korwil Jakarta Timur DPD REI DKI Jakarta pada periode 2000-2004, Wakil Ketua Komtap Permodalan DPP Kadin di periode 2004-2009 dan Dewan Pertimbangan DPP REI di tahun 2009.

Dengan latar belakang sekaliber itu, Riswan Tony jelas bukanlah figur baru di dunia politik. Pengalaman dan pengetahuannya di dunia organisasi membuatnya berani mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada tahun 2004. Riswan Tony lantas terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 dan ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar DPR di Komisi V DPR.

Pun saat maju kembali sebagai anggota DPR RI pada periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II dengan meraih 58.693 suara. Riswan Tony kembali ditempatkan di Komisi V DPR ketika itu.

Baca Juga: Henry Indraguna Gelar Program Tebus Minyak Goreng Rp.15 Ribu per Liter di Solo Raya

Selama menjadi anggota DPR RI pada dua periode tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Riswan Tony, di antaranya ia terlibat dengan berbagai Panja dan Pansus berbagai RUU. Di antaranya sebagai anggota Pansus & Panja RUU Penataan Ruang, lalu menjadi anggota Pansus & Panja RUU Perseroan Terbatas, sempat juga terlibat aktif sebagai anggota Pansus & Panja RUU Pajak Daerah dan Distribusi Daerah.

Lalu anggota Pansus & Panja RUU Perkeretaapian, anggota Pansus & Panja RUU Pelayaran, anggota Pansus & Panja RUU Penerbangan, anggota Pansus & Panja RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anggota Pansus & Panja RUU Kawasan Ekonomi Khusus, anggota Pansus & Panja RUU Perumahan dan Permukiman, kemudian anggota Pansus & Panja RUU Rumah Susun serta anggota Pansus & Panja RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Selain terlibat dengan berbagai Panja dan Pansus di DPR, pada periode tahun 2009-2014 Riswan Tony juga diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI. Ia membuktikan bahwa keberadaannya di lembaga legislatif tersebut cukup penting, pasalnya Riswan Tony selalu dipercaya menempati posisi strategis.

Baca Juga: Bamsoet Tegaskan Pimpinan MPR RI Solid Jaga Suhu Politik Kondusif Jelang 2024

Selamat untuk Riswan Tony yang telah dilantik untuk sisa masa jabatan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Semoga di waktu yang tidak terlalu lama ini, Riswan Tony dapat berkiprah dengan maksimal, memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa juga daerah pemilihannya, Lampung. Harapan lebih jauh tersemat, semoga kehadiran Riswan Tony kelak akan mendongkrak raihan suara Partai Golkar di Lampung pada Pemilu 2024. 

Berita Golkar - Bernama Lodewijk Friedrich Paulus atau Lodewijk Paulus dan lahir di Manado pada 27 Juli 1957, banyak yang langsung menyimpulkan jika pemilik nama tersebut merupakan non muslim. Nyatanya Friedrich Paulus, merupakan figur muslim yang taat. Lodewijk Paulus memang merupakan seorang mualaf, ia lahir dari keluarga non Islam, hingga dinamai Lodewijk Friedrich Paulus.

Lodewijk, dikutip dari tribunnews.com menjelaskan bagaimana perjalanannya hingga kemudian melabuhkan keyakinannya pada agama Islam. "Saya menjadi mualaf (berpindah agama menjadi Muslim) ketika (berpangkat) mayor," jawab Lodewijk, mengawali kisah menjadi mualaf dari agamanya terdahulu.

Menurut Lodewijk, dorongan untuk memeluk agama Islam berawal kedekatannya dengan seorang gadis Muslim yang kala itu ditaksirnya dan kini telah menjadi pendamping hidup setia di sisi Lodewij Paulus, Meria Agustina.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Teknologi, Market Hingga Green Financing Jadi Komponen Penting Transisi Energi

Hubungannya yang semakin dekat dan menjejaki tahap keseriusan, Lodewijk Paulus mencoba berbicara dengan orangtuanya untuk meminta pertimbangan. Terlebih lagi ia menjalani hubungan dengan perempuan yang berbeda agama. Atas dasar dorongan cinta dan keinginan kuat dari dalam dirinya Lodewijk Paulus kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah sekaligus keinginannya kepada sang ibu.

Masalah yang dimaksud adalah hubungan berbeda agama, sementara keinginan yang dimaksud adalah berpindah agama. Keinginan tersebut muncul bukan sekadar sarana agar bisa menikahi perempuan yang menjadi pujaan hatinya, tapi tekad untuk berpindah agama sebenarnya sudah terpatri sejak lama karena keseriusannya untuk mencari kesejatian hidup dengan cara mempelajari agama Islam.

Ketika hal itu disampaikan kepada seorang ibu yang merupakan kerabat dekatnya, perempuan yang dihormatinya itu terang-terangan menolak, dan mengatakan kalau Lodewijk Paulus tidak memiliki pendirian. "Saya selalu dikatakan tidak memiliki pendirian, tidak tegas, dan seterusnya," katanya tanpa bersedia mengungkap siapa yang dimaksudkan dengan ibu itu.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia: Anggaran Pemilu Rp.76,6 Triliun Lebih Baik Diefisiensikan

Perlahan, semakin banyak mendapat pertentangan, semakin intens Lodewijk Paulus belajar dan bersentuhan dengan agama Islam. Tidak hanya kerabat, keluarga pun menolak dan menentang pilihan yang hendak diambil Lodewijk Paulus untuk masuk agama Islam. "Saya (kalau memeluk Islam) dikatakan akan masuk neraka," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, jika berpindah agama menjadi Islam, bisa menghambat kariernya di militer. Apalagi, ketika itu, atasannya juga nonmuslim.

Banyak alibi dan isu yang disebarkan untuk membuatnya berpikir seribu kali, namun Lodewijk Paulus tak kehilangan asa. Hidayah sudah berada di ujung rambutnya, hanya tinggal selangkah lagi masuk ke hatinya. Beragam ancaman dan tentangan itu tak menyurutkan langkah Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim, yang dipeluknya sekitar dua tahun sebelum dia menikah.

Baca Juga: Survei Terbaru Charta Politica, Elektabilitas Golkar Alami Lonjakan Kenaikan

Dalam perjalannya setelah memeluk agama Islam, Lodewijk Paulus mengaku bersyukur karena banyak nikmat dan kemudahan yang diperoleh, termasuk perjalanan kariernya di militer. Sekaligus menunjukkan apa yang dikhawatirkan orang lain ketika dia akan berpindah agama, tidak terbukti.

Perjalanan Karir Militer

Lodewijk Paulus merupakan seorang purnawirawan, ia tumbuh dalam lingkungan militer sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1976 di SMAN Palu, Lodewijk Paulus langsung mendaftarkan diri ke akademi militer (Akmil). Ia diterima dan lulus dari akademi militer serta dilantik sebagai TNI Angkatan Darat pada tahun 1981.

Setelah resmi menjadi TNI-AD Lodewijk Paulus menjalani kursus singkat dalam bidang infanteri selama beberapa bulan. Pasca selesai kursus infanteri, Lodewijk Paulus ditempatkan dengan kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha, sekarang Kopassus), di sana Lodewijk Paulus diberikan jabatan sebagai komandan pleton.

Baca Juga: Minimalisir Kelelahan Penyelenggara Pemilu, Agung Widyantoro: KPU Persiapkan Matang Pemilu 2024

Sejak saat itu, kariernya di Kopassus menanjak, mulai dari komandan sub tim, tim, batalyon, dan grup, hingga ia diangkat sebagai Komandan Detasemen Khusus 81 pada tahun 2001. Sempat pula menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Daerah Militer (Asops Kasdam) dari tahun 2003 hingga 2005 dan Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) dari tahun 2005 hingga 2006 di Kodam Bukit Barisan, Sumatera Utara.

Pada tanggal 23 Oktober 2009, Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan yang mengangkat Paulus sebagai Komandan Jenderal Kopassus, menggantikan Pramono Edhie Wibowo. Ini merupakan puncak karir bagi seorang Lodewijk Paulus.

Berbagai catatan kiprah dan prestasi ditorehkannya, seperti berhasil melakukan lobi kepada Amerika Serikat untuk mencabut Hukum Leahy yang membuat Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada satuan militer yang terlibat pelanggaran HAM termasuk KOPASSUS TNI.

Baca Juga: Gonjang-Ganjing Golkar Solo, Ini Arahan Ketua Golkar Jateng Panggah Susanto

Karir Politik

Setelah pensiun dari dunia militer pada tahun 2015, dengan jabatan terakhirnya sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Lodewijk Paulus langsung melirik duni a politik sebagai sarana pengabdian berikutnya.

Ia memilih afiliasi politiknya pada Partai Golkar di tahun 2016. Atas pengalaman dan kapasitasnya, Lodewijk Paulus langsung mendapatkan jabatan strategis di DPP Partai Golkar, yakni sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis enam bulan setelah bergabung.

Karir politiknya juga berjalan mulus, kurang lebih satu setengah tahun dari masa ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Lodewijk Paulus ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar pada tanggal 22 Januari 2018, menggantikan Idrus Marham yang menjadi Menteri Sosial.

Baca Juga: Riswan Tony dan Ravindra Airlangga Dilantik Jadi Anggota DPR RI Gantikan Azis Syamsudin dan Ichsan Firdaus

Lodewijk Paulus kembali ditunjuk sebagai sekretaris jenderal setahun kemudian dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang diadakan pada awal bulan Desember 2019 mendampingi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.

Melalui Partai Golkar pula pada Pemilu 2019 ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1. Lodewijk Paulus mendapatkan 35.199 suara di Pemilu 2019. Oleh Fraksi Partai Golkar DPR, Lodewijk Paulus berdasarkan kapasitas serta latar belakangnya kemudian ditempatkan di Komisi 1 DPR dengan ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Meski jabatannya Sekjen DPP Partai Golkar, tetapi di DPR ia hanya menjadi anggota Komisi 1 DPR, sampai ketika rekan sejawatnya yang kala itu duduk di pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR tersandung masalah hukum. Nama Lodewijk Paulus kemudian mencuat bersama Adies Kadir sebagai pengganti untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Baca Juga: Henry Indraguna Gelar Program Tebus Minyak Goreng Rp.15 Ribu per Liter di Solo Raya

Lodewijk Paulus saat itu bahkan menyarankan politisi senior Partai Golkar yang duduk di DPR RI, Kahar Muzakir untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR. Nyatanya, dirinyalha yang dipilih oleh Fraksi Partai Golkar untuk duduk di kursi pimpinan DPR. Lodewijk Paulus secara resmi diumumkan sebagai pengganti Wakil Ketua DPR oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers pada tanggal 29 September 2021. Sehari setelahnya, ia kemudian dilantik sebagai Wakil Ketua DPR.

Segalanya berjalan mulus dan seperti sangat dimudahkan. Pertama kali ia maju ke DPR RI, pertama kali terpilih, pertama kali duduk di kursi anggota DPR RI, langsung mendapat jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tentu semua itu didapatkan oleh Lodewijk Paulus dengan kerja keras. Ia membuktikan bahwa dirinya pantas berada di posisi sekarang ini.

Selain kapasitas serta kemampuan dirinya, Lodewijk Paulus sepertinya cukup lihai dalam berpolitik. Setidaknya ada satu hal penting dalam politik yang ia sangat kuasai, yakni penguasaan data informasi dan pengambilan keputusan yang sudah sering dilakukannya sewaktu di militer dahulu.

Baca Juga: Seniman Asal Porong Sidoarjo Lukis Wajah Airlangga Hartarto dengan Ampas Kopi

Selama duduk di Komisi 1 DPR, berbagai kegiatan legislasi diikuti secara aktif oleh Lodewijk Paulus. Tercatat, ia berkontribusi dalam pembahasan dan perumusan RUU Penyiaran, Lodewijk Paulus juga terlibat aktif dalam pembahasan materi RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, Lodewijk Paulus selama di Komisi 1 DPR RI juga tidak pernah absen dalam pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai mitra kerja, seperti BAKAMLA RI guna menjalankan fungsi pengawasan. Lalu dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk membahas rencana kerja serta anggaran.

Turut aktif dalam rapat kerja dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pembahasan progress revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pantauan terhadap penyiaran berbasis digital di daerah perbatasan, pengawasan media baru dan isi siaran. Rapat kerja bersama mitra seperti Kemenkominfo RI, Kemenhan serta LPP RI.

Baca Juga: Kahar Muzakir: Komisi XI Setujui Tambahan Anggaran Bappenas Rp.400 Miliar Tahun 2023

Lodewijk Paulus dewasa ini telah menjelma menjadi politisi tulen. Tanpa harus menanggalkan nasionalisme yang lekat di hatinya sejak ia menjadi prajuritTNI. Bagi Lodewijk Paulus, tidak ada yang lebih penting untuknya dibanding dengan keutuhan NKRI. Melalui Partai Golkar, Lodewijk Paulus berkiprah, membela kepentingan bangsa, negara dan agama yang telah menjadi pilihan dalam kehidupannya.