Berita Golkar - Singgih Januratmoko merupakan satu dari sekian banyak pendatang baru dari Fraksi Partai Golkar DPR RI. Pria kelahiran Sleman, DIY 7 Januari 1976 ini baru kali pertama terpilih sebagai anggota DPR RI di periode 2019-2024. Singgih Januratmoko berangkat dari karirnya sebagai seorang profesional dalam bidang ternak. Pilihan hidupnya kemudian melabuhkan diri seorang Singgih Januratmoko duduk sebagai seorang legislator Partai Golkar di Senayan.

Tidak ada yang istimewa dari diri seorang Singgih Januratmoko di masa kecilnya. Ia adalah seorang anak yang berada di lingkungan keluarga sederhana. Hal itu bisa terlihat dari jenjang pendidikan yang dilewati oleh seorang Singgih Januratmoko, sejak SD hingga SMA ia selalu bersekolah di lingkungan institusi pendidikan negeri.

Pada tingkatan sekolah dasar, Singgih Januratmoko bersekolah di SD Negeri Ungaran 3, Yogyakarta sedari tahun 1983 sampai tahun 1989. Masa SMP pun ia lewatkan di sebuah institusi pendidikan negeri, SMP Negeri 5 Yogyakarta dari tahun 1989 sampai 1991. Lulus dari SMPN 5 Yogyakarta, Singgih Januratmoko masuk ke salah satu sekolah terbaik di DIY, SMA Negeri 4 Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 1994.

Baca Juga: Survei CSIS: Partai Golkar Jadi Partai Terpopuler Di Kalangan Pemilih Pemula

Singgih Januratmoko di masa remaja merupakan anak yang cerdas dalam bidang akademik. Pantas jika pendidikan tinggi seorang Singgih Januratmoko kemudian dilewatinya di sebuah universitas nomor satu di Indonesia.

Lulus dari SMAN 4 Yogyakarta, Singgih Januratmoko kemudian diterima di Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meraih gelar sarjananya. Singgih Januratmoko berhasil lulus tepat waktu saat mengenyam pendidikan di UGM, yakni masuk pada tahun 1994 dan lulus di tahun 1999.

Setelah mendapatkan gelar sarjana, Singgih Januratmoko mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya sebagai dokter hewan. Pengalaman mengetahui seluk beluk dunia perhewanan lantas membuatnya tertarik pada dunia ternak unggas.

Dari usaha kecil-kecilan, dengan kombinasi antara kedisiplinan, ketelatenan, dan ilmu pengetahuan ia berhasil mengembangkan usaha ternak unggas yang dimilikinya. Sampai kemudian di tahun 2002 ia mendirikan perusahaan sendiri dalam bidang budidaya dan ternak unggas, PT Janu Putra. Perusahaan tersebut masih berdiri hingga sekarang.

Baca Juga: Tribute to Prof. Dr. Ir. R. Octavianus Rondonuwu, M Ec oleh Rektor UN Drs. Teddy Manueke, MM

Kesuksesannya dalam bidang usaha ternak unggas kemudian membawa nama Singgih Januratmoko bertengger sebagai Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan (PINSAR) di tahun 2014-2019. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Pinsar Indonesia pada Munas IV Pinsar menggantikan Hartono.

Sebelumnya di tahun 2013, untuk memantapkan bisnis yang digelutinya, Singgih Januratmoko melanjutkan pendidikannya untuk meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pilihan mengambil jurusan yang tidak linier karena alasan kebutuhan bisnis yang butuh didalaminya dengan teori ilmu pengetahuan.

Singgih Januratmoko lantas terpilih kembali menjadi Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) periode 2019-2024, melalui forum Munas V Pinsar Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand Zuri Tangerang Selatan, pada 2020 lalu.

Di tahun 2018, Singgih Januratmoko mulai melirik organisasi di bidang politik. Ia merasa hal apapun di dunia ini selalu berkaitan dengan politik, termasuk profesinya sebagai seorang peternak.

Baca Juga: Ketua Golkar Aceh TM Nurlif Salurkan 19,4 Ton Pupuk Bantuan Airlangga Untuk Para Petani Bireuen

Kebijakan-kebijakan terkait bidang peternakan yang seringkali merugikannya dan organisasi perhimpunan yang dipimpinnya membuat Singgih Januratmoko memiliki tekad kuat untuk berkecimpung langsung dalam dunia politik. Harapannya tidak lain agar bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia yang digelutinya.

Ia kemudian berhasil menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Ormas MKGR, salah satu organisasi pendiri DPP Partai Golkar di tahun tersebut. Pada tahun 2018 pula Singgih Januratmoko duduk sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar.

Untuk mewujudkan cita-citanya agar kebijakan-kebijakan dunia ternak bisa lebih pro kepada para pegiat usaha perunggasan terutama para peternak mandiri, Singgih Januratmoko lantas memberanikan diri untuk maju dalam calon anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2019 melalui Partai Golkar. Singgih mengatakan, tujuan utamanya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat memang untuk memperjuangkan nasib peternak unggas mandiri.

Baca Juga: PKS-Gerindra Bakal Gabung KIB, Dave Laksono: Semua Keputusan di Tangan Ketum Airlangga Hartarto

Pria yang sudah berkecimpung selama 20 tahun sebagai peternak ayam ini pernah menyatakan, rendahnya harga unggas di peternakan karena kelebihan suplai. Menurutnya, hal itu terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009. Dalam UU tersebut, industri diperbolehkan beternak ayam atau budidaya baik broiler maupun layer (ayam petelur).

Menurutnya, UU ini merugikan peternak kecil. Karena dengan beleid tersebut, integrator yang selama ini hanya diperkenankan memproduksi DOC dan pakan ternak serta mengolah daging ayam, mereka kini bersaing dengan peternak kecil dengan menjual produk yang sama ke pasar tradisional.

Padahal menurutnya, dari sisi HPP perhitungannya sudah berbeda. Karena integrator pasti lebih mampu melakukan efisiensi dibandingkan peternak rakyat. Selama ini, peternak rakyat juga mendapatkan pasokan DOC dan pakan ternak dari integrator. Kondisi ini yang membuat hampir setiap tahun terjadi demonstrasi para peternak rakyat yang merasa ketidakadilan.

Baca Juga: Golkar Sumut Bagikan Solar Subsidi Untuk Para Nelayan dan Beras Murah Untuk Emak-Emak di Medan Marelan

Namun sejauh ini, pemerintah belum memiliki solusi yang tepat untuk menyelamatkan nasib peternak rakyat. Padahal potensi pengembangan bisnis peternak rakyat menjadi peternak mandiri terbuka lebar. Menurutnya ada perputaran uang sekitar Rp 400 triliun di penjualan unggas di Indonesia setiap tahunnya. Dengan nilai sebesar itu, seharusnya pemerintah lebih peduli pada peternak rakyat.

Sebagai contoh, Singgih sudah terjun menjadi peternak unggas sejak lulus kuliah tahun 1999. Di bawah bendera usaha PT Janu Putra Group, ia awalnya membudidayakan sekitar 1000 - 2000 ekor unggas, namun saat ini sudah cukup besar mencapai sekitar 2,5 juta ekor sekali panen dan bahkan sudah memproduksi DOC hingga bisa memasarkan dan mengolah sendiri.

Namun tidak semua peternak bisa melakukan hal tersebut tanpa dukungan regulasi dari pemerintah. Namun keberhasilannya menjadi peternak mandiri merupakan contoh bahwa peternak rakyat bisa mengembangkan bisnis unggas sehingga integrator tidak perlu lagi masuk ke bisnis budidaya broiler dan layer.

Baca Juga: Wamendag Jerry Sambuaga Optimis Surplus Perdagangan RI Tahun 2022 Pecah Rekor

Bila cita-cita tersebut tercapai, maka ia optimistis peternak unggas dapat kembali menguasai pasar tradisional. Sebab saat ini, sekitar 60% pasar ayam di Indonesia dikuasai integrator dan sisanya sektiar 40% oleh peternak mandiri.

Singgih Januratmoko maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V, yang meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Singgih Januratmoko berhasil terpilih dan menjadi satu-satunya figur Partai Golkar yang terpilih dari Dapil Jateng V. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI setelah memperoleh 96.088 suara.

Oleh Fraksi Partai Golkar DPR RI, Singgih Januratmoko ditempatkan di Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi.

Selama berkarir di DPR, banyak hal telah dilakukan oleh Singgih Januratmoko, diantaranya adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman terkait dengan masukan lintas sektor sehubungan dengan Pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Idris Laena Lantik Achmad Hijazi Pimpin Satkar Ulama Bengkulu di Taman Wisata Religius Al-Hijaz Rejang Lebong

Dalam kesempatan tersebut, Singgih Januratmoko mengatakan perlu menjadwalkan untuk program Raker gabungan dengan berbagai Kementerian dalam menyalurkan bansos program sebesar Rp 110 T untuk pangan dan perlu ada link and match Kemensos kepada pelaku usaha sehingga bantuan yang diberikan bisa membantu industri makanan dan minuman.

Selanjutnya dalam RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani terkait laporan ketersediaan bahan pangan selama Covid-19.

Dalam agenda ini Singgih Januratmoko menekankan tentang mana saja lokasi yang bisa dicapai dari mekanisme penjualan Bulog. Kemudian Bulog diharapkan segera melakukan operasi pasar agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga akibat Pandemi Covid-19. Singgih kemudian mengusulkan, agar daging ayam dijadikan prioritas sebagai cadangan pangan nasional karena mengalami over supply.

Baca Juga: Cen Sui Lan Bangun Jalan dan Homestay Untuk Kembangkan Desa Wisata Telok Buton di Natuna

Dalam RDPU Komisi 6 dengan Dirut Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan Pegadaian terkait isu aktual, Singgih Januratmoko juga menekankan sikapnya terkait kebijakan yang harusnya menguntungkan pegiat usaha peternak mandiri. Dalam RDPU itu, Singgih mengatakan bahwa salah satu sektor ketahanan pangan itu adalah ketahanan protein, jadi Singgih berharap kepada Dirut semua bank BUMN di hadapannya untuk mendukung sektor peternakan.

Singgih juga berharap bank BUMN mendukung pengusaha kelas menengah, karena jangan sampai mereka mengambil ke bank swasta. Singgih juga mengatakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan ada yang disalurkan melalui bank syariah karena 85% keluarga di Indonesia merupakan keluarga muslim, jadi mereka berharap ada KUR syariah.

Begitulah perjuangan seorang Singgih Januratmoko di DPR RI. Selain kontribusi aktifnya pada agenda-agenda pembahasan dan legislasi di DPR RI, Singgih Januratmoko juga merupakan sosok legislator yang aktif turun ke konstituen. Dalam setiap masa reses, Singgih Januratmoko juga selalu melakukan penyerapan aspirasi secara efektif agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat ia realisasikan. {redaksi}

Berita Golkar - Menjelang tahun politik Pemilu 2024 polarisasi begitu tajam menyeruak ke permukaan. Polarisasi politik ini cenderung sensitif karena melibatkan perdebatan-perdebatan SARA. Banyak masyarakat sudah jengah dengan polarisasi politik ini, selain bising, polarisasi politik juga riskan memunculkan permusuhan gaya baru.

Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya merupakan salah satu masyarakat yang merasakan kejengahan atas akrobat polarisasi politik ini. Baginya penggunaan isu-isu sensitif yang menyinggung SARA dengan tujuan memunculkan polarisasi politik sungguh tidak bermartabat. Sebab, akibatnya polarisasi politik ini tidak menguntungkan siapapun.

“Saya sebagai politisi sekaligus sebagai rakyat sudah penat dengan keterbelahan ini. Polarisasi ini tidak menguntungkan siapapun dan menghambat proses kemajuan,” sebut Tantowi Yahya kepada redaksi Golkarpedia.com (27/09/2022).

Baca Juga: Survei CSIS: Partai Golkar Jadi Partai Terpopuler Di Kalangan Pemilih Pemula

Jika polarisasi dilanjutkan bahkan dijadikan instrumen politik di Pemilu 2024, Tantowi Yahya menyebut keadaan akan semakin suram. Utamanya bagi presiden terpilih dari hasil proses demokrasi di Pemilu 2024.

“Siapapun yang akan menjadi presiden kita berikutnya tidak akan bisa bekerja maksimal ketika masyarakatnya masih terbelah, seperti, mohon maaf saya katakan sekarang ini,” tambah mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru ini.

Tantowi Yahya pun menggambarkan bahwa keadaan pasca Pemilu 2024 akan menjadi sulit terutama bagi pemimpin terpilih. Perlu adanya formulasi khusus dan pemimpin yang bersifat menyejukkan untuk membuat nuansa politik di Indonesia kembali tenang seperti sedia kala. Utamanya bisa menahan semua pihak agar tidak menggunakan isu-isu SARA dalam perpolitikan bangsa.

Baca Juga: Daffa Alifiansyah: AMPG Jakarta Pusat Siap All Out Kerja Keras Menangkan Golkar di Pemilu 2024

“Jadi tugas berat pemimpin kita di 2024, lima tahun berikutnya adalah menyatukan kembali seluruh rakyat Indonesia seperti sedia kala. Karena hanya dengan persatuan lah maka program pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Tantowi Yahya mengakhiri pernyataan. {redaksi}

Berita Golkar - Jika ingin melihat perempuan tangguh nan mandiri, maka tengoklah sosok Endang Maria Astuti. Perjalanan hidup dan politiknya hingga sekarang berada di titik ini sungguh tidak mudah. Ia mengawali segalanya dari titik nol, bukan siapa-siapa dan mungkin bagi Endang Maria Astuti sendiri, ia tidak pernah menyangka untuk menduduki kursi legislatif di Gedung Senayan, DPR RI, Jakarta.

Hampir tidak ada yang menonjol dari perjalanan hidup Endang Maria Astuti. Ia hanyalah anak yang lahir di tengah keluarga sederhana. Masa kecil ibu dua anak kelahiran Wonogiri, 16 April 1966 ini dilewati selayaknya anak pada umumnya. Ia bersekolah bersama anak lainnya di SD Wonoboyo 1 pada tahun 1974 sampai dengan 1981.

Saat beranjak remaja, Endang Maria Astuti mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Wonogiri sejak tahun 1981 sampai 1983. Masa pendidikan sekolah menengah lanjutannya pun dilalui di SMEA Sudirman, Wonogiri sedari tahun 1983 sampai 1985.

Baca Juga: Demi Kepentingan Ekonomi Rakyat, Menko Airlangga Hartarto Tunda Program Konversi Kompor Listrik

Lima tahun pasca ia menamatkan pendidikan SMA-nya, Endang Maria Astuti memutuskan untuk berkarir sebagai seorang guru di SMK Sudirman 1, Wonogiri. Cukup lama Endang Maria Astuti menjadi guru, kurang lebih dua puluh satu tahun sejak 1990 sampai tahun 2011.

Selama menjalani profesi mulia sebagai seorang pengajar, Endang Maria Astuti banyak melalui berbagai hal, mulai dari melanjutkan pendidikan tinggi sampai menggeluti berbagai organisasi.

Di tahun 1996, Endang Maria Astuti menamatkan gelar kesarjanaannya di jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Tidak hanya mengejar satu gelar, Endang Maria Astuti kemudian mengejar gelar lain dengan menjalani pendidikan di S1 Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi dan berhasil menamatkan gelar kesarjanaannya di universitas ini pada tahun 2011.

Baca Juga: Farabi Sesalkan Insiden Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri Injak Sopir Truk, Terancam Dipecat Dari Golkar

Sekelumit kesibukannya dalam mengajar dan melanjutkan pendidikan tidak cukup bagi Endang Maria Astuti. Sebab, selain menjalani kedua aktifitas tersebut, Endang Maria Astuti juga menjalani beberapa kegiatan organisasi hingga pada tahun 2006 sampai 2013 ia mendapat amanah jabatan sebagai Ketua Umum Aliansi Peduli Perempuan Sukses.

Di tahun 2007 sampai 2012, Endang Maria Astuti sempat pula menduduki amanah sebagai Pengurus Dewan Riset Daerah di Wonogiri. Kegiatan organisasi terus dijalaninya sampai di tahun 2008, Endang Maria Astuti memutuskan bergabung dengan organisasi politik praktis, Partai Golkar.

Perjalanan politik Endang justru semakin bersinar setelah bergabung dan aktif di dalam lingkungan politik Partai Golkar. Tahun 2009, atau setahun setelah bergabung dengan Partai Golkar, Endang Maria Astuti langsung diamanahi jabatan sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Wonogiri.

Baca Juga: Gubsu Edy Rahmayadi Kerap Mengolok Golkar, Musa Rajekshah: Kita Semua Bakal Pergi, Lakukan Perbuatan Baik

Jabatan demi jabatan ia tempati, di tahun 2009 sampai dengan 2014, ia tampak serius dalam dunia politik. Keseriusannya dibuktikan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Golkar. Perempuan tangguh itu pun berhasil terpilih untuk pertama kalinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pada medio tahun ia menduduki posisi sebagai anggota DPRD Jateng, Endang Maria Astuti sempat pula diamanahi jabatan sebagai Wakil Bendahara DPD I Partai Golkar Jawa Tengah. Di periode yang sama, pada medio tahun 2009 sampai 2014 Endang Maria Astuti juga diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonogiri.

Di luar Partai Golkar, Endang Maria Astuti sempat pula diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua YKUB dan Penasehat Masyarakat Peduli Perempuan Anak pada tahun 2010-2015.

Baca Juga: Golkar Sumbar Salurkan Donasi Puluhan Juta Rupiah Untuk Korban Gempa Mentawai

Tahun 2013-2014, Endang Maria Astuti mendapat tanggung jawab dari karirnya sebagai guru, ia diamanahi jabatan sebagai Pembina Persatuan Guru Swasta se-Jawa Tengah. Di tahun 2014 pula Endang Maria Astuti menamatkan pendidikan magisternya. Ia mendapat gelar master dalam bidang studi Ilmu Hukum, Universitas Surakarta.

Jejaring dunia pendidikan sebagai guru, latar belakang pendidikan, karir organisasi dan politik membuat Endang Maria Astuti memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV, yang meliputi Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri.

Tidak banyak yang menyangka Endang Astuti sebagai sosok yang hanya menamatkan pendidikan tinggi di sekitar Solo Raya bisa menjadi Anggota DPR-RI mewakili suatu Dapil yang dianggap besar dan penuh dengan calon-calon yang dikenal sebagai tokoh-tokoh nasional.

Baca Juga: Gandeng BRIN, Mukhtarudin Gelar Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Untuk Guru SMA/SMK di Kotawaringin Timur

Endang Maria Astuti berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI untuk pertama kalinya dengan raihan 44.081 suara. Ia pun ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar DPR RI di Komisi I DPR dari tahun 2014-2015. Tak lama duduk di Komisi I DPR RI, Endang Maria Astuti dirotasi ke Komisi VIII sejak 2015 sampai dengan 2019.

Saat menjalani karir sebagai anggota DPR RI, Endang Maria Astuti turut pula menjalani karir organisasi sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Perempuan MKGR untuk periode 2017 sampai dengan 2022 dan Dewan Pakar DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk periode 2020 sampai 2024.

Pemilu 2019-2024, Endang Maria Astuti kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk melanjutkan periode keduanya. Di periode keduanya ini, Endang Maria Astuti memperoleh 76.723 suara dari Dapil yang sama, Dapil Jateng IV. Peningkatan suaranya menanjak seiring kinerja legislasi dan fungsinya sebagai anggota DPR RI dirasakan benar oleh rakyat.

Baca Juga: Kader Golkar Nurul Hakim Bangkitkan UMKM Penjahit Daster di Kota Tangerang

Pada periode keduanya, Endang Maria Astuti menduduki kembali kursi anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan. Komisi ini memang merupakan komisi yang paling cocok dengan Endang Maria Astuti menimbang bahwa dirinya memiliki peran penting dan visi dalam urusan pemberdayaan perempuan.

Selama duduk di DPR RI, Endang Maria Astuti termasuk anggota DPR RI yang sangat aktif dalam menjalani berbagai rutinitas seperti turut aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Kemudian Endang Maria Astuti juga berkontribusi aktif dalam pembahasan Undang-Undang tentang Penjaminan, lalu pembahasan RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, Harmonisasi RUU tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Lalu Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan, serta yang paling membanggakan untuknya saat meloloskan UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dari mulai pembahasan sampai pengesahan.

Baca Juga: Bertemu Dirjen UNIDO Gerd Muller, Menko Airlangga Bahas Peningkatan Kinerja Sektor Industri

Selain itu, Endang Maria Astuti juga turut aktif dalam rapat-rapat bersama mitra kerja sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR yang melekat padanya, seperti saat menghadiri pembahasan Persoalan Perlindungan Anak antara Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas.

Ada pula pembahasan Realisasi Bantuan Sosial antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan kementerian dan badan mitra kerja Komisi VIII DPR RI, rapat pembahasan Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam dengan Kementerian agama dan masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh Endang Maria Astuti di DPR RI.

Endang Maria Astuti merupakan salah satu perempuan dari Partai Golkar yang menepikan pemberitaan untuk dirinya. Ia lebih banyak bekerja dalam tenang, mengikuti sosoknya yang keibuan dan memang menenangkan. Tetapi di luar itu, Endang Maria Astuti selalu memiliki prinsip yang tegas dan amat berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. {redaksi}

Berita Golkar - Firman Soebagyo adalah anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang telah duduk sebagai legislator selama tiga periode berturut sejak 2009–2014, 2014–2019, dan periode 2019–2024. Sebelumnya di era reformasi atau pada periode 1997-1999, Firman Soebagyo juga pernah duduk di MPR RI.

Firman Soebagyo lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 2 April 1953. Politisi senior Partai Golkar ini dibesarkan di lingkungan keluarga petani. Ayahnya, selain bertani juga merupakan kepala desa di kabupaten Pati sedangkan ibunya, hanya seorang ibu rumah tangga biasa.

Kepala desa di era Orde Baru dengan jaman sekarang jelas berbeda. Dahulu, kala jabatan kepala desa merupakan sebuah posisi yang terhormat, posisi yang bergengsi. Sebab seorang kepala desa adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkatan desa.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Makin Lengket Dengan Prabowo di Kabinet Jokowi, Berlanjut Koalisi?

Firman Soebagyo semasa kecilnya tumbuh dan besar dalam lingkungan kultur Jawa yang cukup kental. Tradisi Jawa itu diwariskan secara turun temurun dari kedua orang tuanya, terutama sekali dari ayah. Hingga kini, sangat terasa kental kultur Jawa yang terlihat dari seorang Firman Soebagyo, utamanya kebijaksanaan di gurat wajahnya.

Begitupun lingkungan pendidikan formalnya di masyarakat tempo dulu, yang seiring sejalan dengan kehidupannya selalu memberikan pengaruh yang tidak kecil bagi perkembangan kejiwaannya.

Setelah tamat SMA, Firman kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Firman yang sebelumnya kental dengan identitas Jawa dari tempat tinggalnya di Jawa Tengah, perlahan mengalami perubahan.

Firman mulai mengenal identitas yang sangat beragam dengan berbagai latar belakang, meski begitu adanya akulturasi kebudayaan di perjalanan hidup seorang Firman Soebagyo tidak melunturkan kultur Jawa yang menjadi kesejatian dirinya.

Baca Juga: Firman Soebagyo Soroti LSM Asing Yang Kerap Bikin Gaduh di Indonesia

Selain itu, di sanalah, di masa ia mengenyam pendidikan tinggi, Firman mulai mengenal dunia organisasi yang akan menuntunnya untuk terjun ke kancah politik. Firman lantas bergabung dengan Partai Golkar. Dia terus berkarya di partai beringin rindang hingga akhirnya dia menjabat amanat pertamanya yakni sebagai Ketua Korwil II DPP Partai Golkar untuk Riau dan Kepri.

Di bawah kepemimpinannya, kedua provinsi tersebut dalam Pilkada meraih kemenangan di atas 80% melampaui kemenangan kemenangan lain pilkada di seluruh Indonesia. Firman Soebagyo ingin menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk memberdayakan kesejahteraan rakyat. UKM menjadi basis utama implementasi dari rasionalitas politik mantan anggota MPR RI periode 1997-2002 ini.

Selaras dengan slogannya "Membangun Indonesia dari Desa" tidak lain bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang pada umumnya petani, nelayan dan berorientasi pada UKM.

Baca Juga: Akbar Tandjung: Demi Kemajuan Bangsa, Partai Golkar Harus Menang Pemilu 2024

Bersamaan dengan misinya ini, Firman kemudian dipercaya menjadi Vice President Direktur Lembaga Pusat Pengembangan UKM, kerjasama Kadin Indonesia, BRI dan PT. Telkom. Selain itu, karir profesional seorang Firman Soebagyo juga tercatat pernah menjadi Komisaris Utama, PT. Merlina Paluansa Line pada tahun 2013-2014.

Firman sendiri oleh teman-temannya dikenal sebagai sosok politisi santun yang selalu mengedepankan rasional dalam berpolitik. Artinya setiap keputusan dalam politik, harus terlebih dahulu melalui pertimbangan yang matang.

Logika politik baginya tidak cukup didasarkan pada rasa suka atau tidak suka. Politik harus melampaui itu. Melampaui sentimen-sentimen parokial dan komunal, bahkan melampaui kepentingan-kepentingan pragmatis.

Atas dasar nilai politiknya Firman Soebagyo kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPP Bidang Kesejahteraan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Lalu dilanjutkan dengan jabatan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemilu di tahun 2010 sampai 2015.

Baca Juga: Maman Abdurrahman Nilai Proyek Smelter PT BAI Sangat Strategis Bagi Masyarakat Kalbar

Pada periode 2009-2014 melalui daerah pemilihan Jawa Tengah III Firman Soebagyo maju sebagai calon anggota legislatif dan berhasil terpilih pertama kali melalui jalur kepartaian untuk duduk sebagai anggota legislatif di Gedung Senayan.

Oleh fraksi Partai Golkar, Pada periode itu, Firman Soebagyo kemudian dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah Pertanian, Kelautan, Bulog dan Kehutanan.

Firman Soebagyo berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dari Dapil Jawa Tengah III setelah memperoleh 90.757 suara. Dapil Jawa Tengah III meliputi daerah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati yang merupakan tanah tempat kelahirannya.

Pada masa kerja 2014-2019 Firman bertugas di Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan dan pangan. Firman juga sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg). Di Maret 2018 terjadi mutasi internal di Partai Golkar dan Firman berpindah tugas ke Komisi 2 yang membidangi reformasi aparatur negara, kepemiluan dan otonomi daerah.

Baca Juga: Bamsoet Bangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Raih Banyak Penghargaan Nasional Maupun Internasional

Selain menduduki jabatan di DPR RI, pada periode 2014, di DPP Partai Golkar Firman Soebagyo juga mendapat amanah jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II Partai Golkar.

Kembali ke DPR RI, terhitung sejak 2 April 2018, Firman Soebagyo tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI pasalnya Fraksi Golkar memutuskan jabatan tersebut digantikan oleh Sarmuji.

Firman Soebagyo pada periode 2019-2024, kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar untuk mewakili Dapil Jateng III dengan perolehan suara 110.097. Ia kemudian ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar untuk bertugas di Komisi 10 dan Bamus DPR RI.

Selama duduk di DPR RI, kinerja Firman Soebagyo patut diteladani. Sebab ia merupakan salah seorang legislator yang cukup disiplin dan rajin dalam bekerja. Banyak aturan perundang-undangan yang telah lahir dari tangan dinginnya di antaranya adalah penyusunan dan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Baca Juga: Mengenal Sosok Nusron Wahid, Legislator Partai Golkar DPR RI Asal Jawa Tengah

Lalu harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pembahasan terhadap Harmonisasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, RUU Pemberdayaan Budidaya Perikanan, RUU Pertanahan.

Dan kemudian, pembahasan harmonisasi RUU Disabilitas, RUU Sistem Perbukuan, RUU Jabatan Hakim, RUU tentang Karantina Kesehatan, RUU Perkelapasawitan, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harmonisasi atas revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selanjutnya ikut berkontribusi aktif dalam RUU Penyiaran, pengayaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, terlibat pula dalam rancangan Undang-Undang Pertembakauan, RUU Permusikan, RUU Cipta Kerja, kemudian RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Baca Juga: Penuhi 3 Kriteria Majelis Syura, Airlangga Hartarto Masuk Daftar 1 Dari 6 Capres PKS

Ada pula kontribusi aktifnya dalam rancangan Undang-Undang Migas, RUU Sumber Daya Air, Panja peraturan DPR dan pengesahan RUU POM serta pandangan mini fraksi, RUU Minerba, pembahasan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Kemudian, Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Harmonisasi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pembahasan RUU Arsitek, pembahasan RUU Penjaminan, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), revisi Undang-Undang Narkoba, RUU Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, RUU Konsultan Pajak dan masih banyak lagi kinerja legislasi lainnya.

Baca Juga: Menpora Zainudin Amali Sebut Bulutangkis Layak Masuk Cabor Unggulan Dalam DBON

Sebagai anggota DPR RI dan seorang politisi, Firman Soebagyo memang layak dijadikan sebagai teladan dan contoh tentang bagaimana profesionalnya politisi dalam bekerja. Kebijaksanaannya dan kecerdasannya menjadi salah satu yang menonjol di antara politisi lainnya.

Selain itu, Firman Soebagyo juga merupakan figur yang loyal terhadap konstituen. Setiap kali masa reses, Firman Soebagyo selalu memberikan yang terbaik bagi para konstituen, baik berupa aspirasi ataupun materi pembekalan sosialisasi mengenai produk perundang-undangan yang sedang dibuatnya. Partai Golkar beruntung memiliki seorang Firman Soebagyo, kini tinggal bagaimana ia mendidik generasi muda Partai Golkar agar bisa meregenerasi dirinya di kemudian hari. {redaksi}

Berita Golkar - Nusron Wahid merupakan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah II. Dapil Jawa Tengah II meliputi Jepara, Kudus, dan Demak. Serupa dengan Mujib Rohmat, Nusron Wahid juga merupakan kader Nahdlatul Ulama. Ia sedari kecil sudah dekat dengan lingkungan NU mulai dari lingkungan sekolah hingga didikan keluarga.

Masa sekolah dasar seorang Nusron Wahid dilewatinya di sebuah sekolah yang berbasis agama Islam, yakni Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Tholibin Mejobo Kudus dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1985. Selanjutnya, pendidikan SMP-nya pun ia lewati di institusi pendidikan Islam dengan bersekolah di MTS Qudsiyyah Kudus pada tahun 1987-1990.

Lingkungan keagamaan memang sudah menjadi kewajaran bagi seorang Nusron Wahid sampai-sampai pendidikan sekolah menengah atasnya pun kembali ia lanjutkan di institusi pendidikan berbasis agama MA Qudsiyyah Kauman Kudus pada tahun 1990 sampai 1993.

Baca Juga: HUT Ke-58, Golkar Lampung Bakal Gelar Jalan Sehat Berhadiah Mobil

Nusron Wahid baru lepas dari lingkungan pendidikan keagamaan ketika ia memutuskan melangkah jauh ke Jakarta ketika diterima oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di tahun 1993. Meski masuk ke universitas bergengsi di tanah air ini, Nusron Wahid tidak meninggalkan NU di belakangnya. Sembari berkuliah, ia juga turut aktif sebagai kader organisasi underbow NU, PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia).

Selain itu di masa menjelang ia lulus kuliah pada tahun 1995-1999, Nusron Wahid juga sempat berkarier secara akademik dan profesional sebagai Peneliti Lembaga Pratana Pembangunan VI serta Wartawan Bisnis Indonesia. Kedua kariernya ini dijalani pada medio tahun yang sama.

Tidak hanya dua pekerjaan, Nusron Wahid juga mengambil kesempatan sebagai asisten dosen dan mengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI sejak tahun 1996 sampai 1997. Di tahun 1998 atau bertepatan dengan era reformasi Nusron Wahid berhasil meraih gelar sebagai sarjana sastra Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI.

Baca Juga: Gencar Konsolidasi Internal, Golkar Sulut Targetkan 3 Kesuksesan di Pemilu 2024

Selang dua tahun kemudian, Nusron Wahid atas latar belakang keilmuan dan jejaring organisasinya, Nusron Wahid mendapatkan pekerjaan sebagai Staf Ahli Kementrian BUMN pada tahun 2000-2001. Pekerjaan itu tidak lama dilakoninya, sebab pada tahun yang sama atau pada tahun 2000, dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII untuk periode masa jabatan 2000-2003.

Menjalani amanah jabatan sebagai pucuk pimpinan organisasi mahasiswa Nahdlatul Ulama PMII, keuletan seorang Nusron Wahid membuatnya tidak hanya menjalani satu aktivitas. Terbukti, di selang waktu ia memimpin PMII, Nusron Wahid juga bekerja di dua lembaga yakni sebagai Konsultan Peneliti PT Arzka Dian Kobar pada tahun 2000-2002 dan Staf Ahli Sekretariat Jenderal Kemenkeu di tahun 2001-2002.

Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada 12 Oktober 1973 ini kemudian masuk ke politik praktis di medio tahun 2001. Walaupun ia adalah kader NU, alih-alih memilih partai yang berbasis NU secara kuat, Nusron Wahid justru memilih Partai Golkar sebagai pilihan politiknya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Tegaskan Pentingnya Digitalisasi Untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Sebagai afirmasi dari pilihan politiknya, di tahun 2004, Nusron Wahid mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar di Dapil Jateng II. Nusron Wahid berhasil terpilih hanya dengan meraih 13.157 suara. Meski terlihat kecil, angka pilihan partai di Dapil ini sangat besar, hingga Nusron Wahid melenggang ke Senayan.

Karir politiknya terus berlanjut ketika ia berhasil terpilih kedua kalinya pada periode 2009-2014. Di periode ini jumlah suara Nusron Wahid melonjak drastis dengan raihan mencapai 130.542 suara. Pada periode pertama dan keduanya ini, Nusron Wahid ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar di komisi VI di DPR RI.

Di komisi ini ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional.

Pada Bulan Januari 2011 namanya semakin dikenal karena ia berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang memiliki afiliasi dengan organisasi agama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Pemilihan ketua organisasi pemuda NU tersebut dilangsungkan sebanyak dua putaran. Putaran pertama terdapat sepuluh kandidat yang maju.

Baca Juga: Ogah Jadi Presiden, Bamsoet: Saya Hanya Ingin Jadi Ketua Umum Partai Golkar

Hasilnya, Nusron memperoleh 257 suara, Marwan Ja’far 183 suara, Khatibul Umam Wiranu 40 suara, Syaifullah Tamliha 24 suara, Anwar 1 suara, Choirul Sholeh 1 suara, Malik Haroemen 1 suara, Munawar Fuad 3 suara, dan Yoyo Arifianto 1 suara. Dari hasil itu hanya Nusron dan Marwan yang layak lolos melanjutkan putaran kedua.

Di putaran selanjutnya, Nusron Wahid akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PP GP Ansor setelah mengalahkan Marwan Jakfar yang juga merupakan seorang politisi dari PKB. Nusron Wahid mengungguli Marwan Jafar dengan 345 dari jumlah total suara 506 suara.

Kemenangannya menimbulkan polemik setelah sebelumnya terjadi perdebatan tentang aturan batasan usia calon ketua umum yang maksimal 40 tahun. Namun masalah tersebut dapat ditangani ketika Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, turun tangan.

Setelah resmi terpilih, ia mencoba untuk mengembangkan unit usaha sebagai pondasi ekonomi dalam menjalankan organisasi. Oleh karena itu, semua unit usaha yang dilakukan oleh kader Ansor digalakkan untuk membangun organisasi yang maksimal.

Baca Juga: Gandeng BI, Dito Ganinduto Serahkan 20 Hand Tractor Untuk Petani di Banyumas dan Cilacap

Selain ranah ekonomi, Nusron juga memperkuat kaderisasi anggotanya untuk mempersiapkan kader-kader penerus di organisasinya tersebut. Selain itu, Majelis Dzikir juga ditingkatkan keberadaannya oleh politisi muda dari partai Golkar ini.

Pada Pemilu 2014, Nusron Wahid memiliki masalah dengan internal Partai Golkar. Sebab ia memiliki pilihan politik berbeda dengan partai tempatnya bernaung pada Pilpres 2014. Saat itu, Partai Golkar secara kelembagaan memilih untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tetapi Nusron Wahid bersama Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang Kartasasmita memilih menyeberang.

Mereka bertiga mendukung pasangan lawan Jokowi-Jusuf Kalla dan berakhir dipecat oleh kepengurusan DPP Partai Golkar saat itu. Pada akhirnya, Jokowi-Jusuf Kalla berhasil memenangkan Pilpres 2014 hingga Nusron Wahid menuai hasil pilihannya meskipun sempat dipecat oleh Partai Golkar.

Baca Juga: Mengenal Sosok Ferdiansyah, Legislator Partai Golkar DPR RI Asal Jawa Barat

Gejolak dinamika politik di Partai Golkar atas kemenangan Jokowi-JK di Pemilu 2014 membuat pemecatan tiga kader itu dibatalkan dan keanggotaannya di partai beringin ini dipulihkan.

Tidak hanya itu, pada 27 November 2014, Nusron Wahid pun kemudian mendapat jabatan strategis sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atas imbal mendukung pemenangan Jokowi-JK.

Jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI berakhir seiring periode kepemimpinan Jokowi-JK usai. Ia kembali lagi ke Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019 dari Dapil Jateng II. Pada Pemilu 2019, Nusron Wahid mendapat raihan sebanyak 122.571 suara dan berhasil melenggang ke Gedung DPR, Senayan. Periode 2019-2024, menggenapi keterpilhan Nusron Wahid di DPR RI hingga sebanyak 3 kali.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Harap SBY Tak Ciptakan Isu Pancing Keterbelahan Jelang Pemilu 2024

Berbeda dari periode-periode sebelumnya, di periode 2019-2024, Nusron Wahid oleh Fraksi Partai Golkar ditempatkan di Komisi VI dan kini dirotasi untuk menempati Komisi XI DPR yang membidangi urusan Keuangan dan Perbankan.

Selama berkarier di Gedung Senayan DPR RI ini, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Nusron Wahid diantaranya adalah pembahasan restrukturisasi anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), rapat pendalaman pada perusahaan BUMN penerima dana pinjaman Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero).

Lalu rapat pembahasan pendalaman terkait penerima dana talangan tahun anggaran 2020 PT. Garuda Indonesia, kemudian rapat pembahasan program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance serta rapat-rapat dan kerja-kerja legislasi lainnya. {redaksi}

 

Berita Golkar - Mujib Rohmat merupakan salah satu kader Nahdlatul Ulama yang memilih Partai Golkar sebagai pelabuhan politiknya. Selama ini publik hanya mengenal Nusron Wahid sebagai kader NU yang berada di Partai Golkar, tapi ternyata ada pula nama Mujib Rohmat, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang telah duduk di Gedung Senayan selama lima periode.

Hanya saja, lima periodenya Mujib Rohmat duduk di DPR RI tidak berturut-turut, ia sempat absen pada periode 2009-2014. Sisanya, sejak era reformasi atau pada tahun 1997-1999, lalu 2003-2004 sebagai PAW, dilanjutkan pada 2004-2009, kemudian 2014-2019, dan kini periode 2019-2024.

Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 21 November 1960 ini lahir dari keluarga sederhana selayaknya anak Jawa Tengah pada umumnya. Tidak ada yang spesial dari masa kecilnya, ia hanya dibesarkan dari keluarga yang taat pada agamanya. Oleh sebab itu, Mujib Rohmat sangat dekat dengan lingkungan pesantren.

Baca Juga: Kunjungi Ponpes Darul Lappae Bone, Taufan Pawe Beri Hadiah Para Santri Penghafal Al-Qur’an

Pendidikan tingkat dasarnya dilewati di sekolah umum, SD Kaliwungu sejak tahun 1966–1972. Baru di pendidikan tingkat menengah, ia disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah yang berbasis agama, yakni MIM Kaliwungu, Kendal pada tahun 1973–1977. Pendidikan agama yang sudah dienyamnya sejak SMP dilanjutkan di MA Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dari tahun 1977 sampai tahun 1981.

Pendidikan agama terus dilalui oleh Mujib Rohmat, tetapi ia memilih melangkah jauh dari tempat kelahirannya. Jakarta menjadi tujuan Mujib Rohmat selanjutnya. Ia mengenyam pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar S1 Syariah di Institut PTIQ Jakarta. Mujib Rohmat enam tahun menamatkan jenjang pendidikannya di Institut PTIQ Jakarta yakni sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1988.

Maklum saja ia cukup lama menyelesaikan pendidikan tingginya, sebab selain belajar, Mujib Rohmat juga mulai tertarik pada dunia organisasi. Ia masuk sebagai kader PMII, salah satu organisasi underbow Nahdlatul Ulama di tingkatan mahasiswa. Sampai tahun 1986 sampai dengan 1988 karir organisasinya melesat cepat ketika ia didapuk jabatan sebagai Sekretaris PB PMII.

Baca Juga: Mukhtarudin Dukung Jokowi Jadikan Indonesia Produsen Utama Produk Berbasis Nikel

Lulus dari PTIQ Jakarta, karir organisasi Mujib Rohmat berlanjut dan semakin menanjak. Pada tahun 1990 sampai tahun 1995, Mujib Rohmat mendapat jabatan bergengsi sebagai Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor.

Di selang ia memimpin GP Ansor, Mujib Rohmat sempat masuk kepengurusan KNPI sebagai ketua bidang di tahun 1993. Tidak hanya sebagai ketua bidang, Mujib Rohmat juga sempat menjadi orang nomor dua di organisasi kepemudaan itu, pada tahun 1993–1996.

Selain GP Ansor, Mujib Rohmat mulai melirik Partai Golkar sebagai pilihan politiknya. Pilihan politik Mujib Rohmat ini tidak lepas dari bagaimana Partai Golkar menjadi saluran politik yang berada di tengah, apalagi sebelum masa reformasi, belum ada partai yang secara khusus mengakomodir kader NU seperti PKB sekarang.

Ada PPP sebagai partai yang berbasis Islam, tetapi hal itu tidak cukup bagi Mujib Rohmat. Jika hanya agama sebagai indikator pilihannya tentu PPP yang akan ia pilih, tapi Partai Golkar lebih menarik bagi Mujib Rohmat. Di tahun 1990-1995 bersamaan dengan ia menjadi Ketua GP Ansor dan KNPI, ia turut menjadi pengurus di DPP MDI sebagai Departemen Pemuda.

Baca Juga: Edi Rusyandi: AMPI KBB Siapkan 5.000 Pasukan Cyber Untuk Menangkan Airlangga Hartarto

Pilihan politiknya benar, lepas dari reformasi, pada tahun 1997 Mujib Rohmat ditunjuk mewakili Partai Golkar sebagai anggota DPR RI. Pada tahap ini Mujib Rohmat merupakan salah satu figur muda yang berada di Partai Golkar. Tetapi ia sudah cukup matang untuk menjalani karir sebagai seorang legislator DPR RI. Mujib Rohmat pun menasbihkan diri untuk Partai Golkar sejak saat itu hingga kini.

Mujib Rohmat kemudian diamanahi sebagai Departemen Pemuda DPP Golkar di tahun 1998-2004. Pada tahun 2000 sampai 2005, karir politiknya di Partai Golkar terus berlanjut ketika Mujib Rohmat mendapat amanah jabatan sebagai Departemen Koperasi/Wirausaha PPK Kosgoro 1957 salah satu organisasi pendiri Partai Golkar.

Di tahun 2003-2004, Mujib Rohmat sempat kembali duduk di kursi DPR RI sebagai PAW. Selain itu, ia juga masih terus menjalani karir organisasinya, ketika di dua periode kepengurusan yakni pada tahun 2002–2004, 2004–2009, Mujib Rohmat mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Jenderal PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Baca Juga: Prof Azyumardi Azra Wafat, Christina Aryani: Indonesia Kehilangan Tokoh Pluralisme

Lalu di tahun 2006-2011 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, tahun 2009-2015 mendapat amanah jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang UKM & Koperasi DPP Partai Golkar, dan Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar pada periode kepengurusan 2016-2019.

Mujib Rohmat pernah pula melewati masa kosong sebagai anggota DPR RI di periode 2009-2014. Pada masa-masa kosong ini ia memanfaatkan waktu untuk menduduki jabatan sebagai Pembantu Rektor IV Institut PTIQ Jakarta dari tahun 2010-2014 dan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2011-2014.

Di sela Mujib Rohmat menjalani karir sebagai pembantu rektor dan staf kementerian, ia juga melanjutkan pendidikan tinggi magister S2 Hukum Tata Negara, Universitas Jayabaya dari tahun 2013-2016 dan langsung melanjutkan pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung dari tahun 2016-2018.

Baca Juga: Berduka Atas Wafatnya Prof Azyumardi Azra, Airlangga: Beliau Berperan Besar Bagi Demokrasi Indonesia

Selain menjalani tanggung jawab menyelesaikan pendidikan doktoralnya, di periode 2014-2019, ia juga duduk kembali di DPR RI. Pada periode tahun ini juga Mujib Rohmat mendapat amanah di DPP Partai Golkar untuk mengisi posisi Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar.

Pada periode 2014-2019 Mujib Rohmat bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan. Pada April 2015 banyak terjadi mutasi di Fraksi Golkar dan Mujib Rohmat bertugas di Komisi X DPR RI.

Sebagai seorang politisi wajar apabila seorang Mujib Rohmat mempunyai sebuah sikap politik. Seperti pada saat UU Pilkada 2015, Mujib Rohmat mewakili Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju atas UU Pilkada 2015.

Lalu pada saat Perppu Pilkada, Mujib Rohmat mewakili Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada.

Baca Juga: Dukungan Swasembada Gula Belum Maksimal, Sarmuji Harap Persoalan Perhutani Segera Selesai

Pada tanggal 16 Januari 2015, Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa pada raker ini konteksnya adalah untuk membahas Perppu bukan mengesahkan langsung.

Pada periode 2019-2024, Mujib Rohmat kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil (Daerah Pemilihan) Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Dari Dapil ini Mujib Rohmat mendapatkan raihan 41.821 suara.

Mujib Rohmat lantas ditugaskan oleh Fraksi Partai Golkar di Komisi X DPR RI. Komisi X DPR merupakan komisi yang membidangi urusan terkait Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Selama duduk di Komisi X DPR RI ini, Mujib Rohmat memiliki peran aktif dalam kerja-kerja legislasi dan fungsi anggota DPR RI lainnya seperti pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, lalu berkontribusi aktif dalam pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Baca Juga: Bamsoet Optimis Pariwisata dan Ekonomi Bali Bakal Segera Bangkit

Kemudian ikut aktif dalam pembahasan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran, pembahasan mengenai RUU Pariwisata dan Kepariwisataan.

Mujib Rohmat juga ikut berkontribusi aktif dalam Panja Perfilman, Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan RUU tentang Kebudayaan. Selain itu masih banyak lagi kontribusi aktif Mujib Rohmat selama berkantor di DPR RI.

Mujib Rohmat bisa menjadi contoh tentang bagaimana loyalitas terbentuk. Di Partai Golkar, ia adalah figur yang jauh dari hingar bingar gimmick politik. Mujib Rohmat adalah figur yang lurus, tidak pernah terseret hitamnya dunia politik. Partai Golkar butuh orang-orang seperti Mujib Rohmat untuk mendidik generasi muda Partai Golkar agar memiliki loyalitas dan kapabilitas seperti Mujib Rohmat. {redaksi}