12 Agustus 2019

Berita Golkar - Partai Golkar menanggapi usulan Partai Amanat Nasional (PAN) agar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut.

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kurang setuju jika aturan dalam Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) harus kembali direvisi sebelum diterapkan.

Baca Juga: PDIP Dapat Jatah Kursi Menteri Terbanyak, Ini Tanggapan Ace Hasan

"Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan kemudian diamandemen kembali," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Senin (12/8/2019).

Lebih baik kata Ace, terapkan saja terlebih dahulu UU MD3 itu dengan komposisi yang sekarang.

"Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah kembali," ujar Ace.

Saat ini, berdasarkan UU MD3 No 2/2018, pimpinan MPR periode 2019-2024 terdiri atas 1 orang ketua dan 4 wakil yang terdiri atas unsur fraksi dan perwakilan DPD.

Sementara itu, sebelumnya, pimpinan MPR berjumlah 8 orang setelah adanya revisi terhadap UU MD3 No 17/2014.

Elite PAN mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan tersebut.

Ini menyusul pernyataan PDI Perjuangan yang membuka peluang untuk membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD," Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8/2019).

Soal siapa ketuanya, kata dia, itu bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. [tribunnews]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya