21 November 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi III DPR fraksi partai Golkar Supriansa menyoroti beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Kepala BNPT Suhardi Alius, Kamis (21/11).

Menurutnya, BNPT telah kecolongan atas beberapa aksi teror yang terjadi berupa ledakan bom, penusukan dan lain sebagainya. Lantas, ia mempertanyakan kepada Suhardi Alius apakah masih perlu mempertahankan BNPT.

"Saya melihat deteksi dini yang telah dilakukan oleh BNPT menurut pengamatan saya ini kecolongan karena tidak pernah diprediksi sama sekali. Setelah Pak Wiranto di Pandeglang, muncul di Sumatera Utara berarti ini kecolongan menurut saya karena tidak deteksi dari awal," kata Supriansa.

"Kalau begitu, saya mau bertanya kepada bapak, yang menjawab adalah bapak berdasarkan analisa bapak sendiri, masih perlukah kita pertahankan BNPT dengan adanya ledakan-ledakan yang terjadi yang menurut saya telah terjadi kecolongan kita ini semuanya," tambahnya.

Baca Juga: Hindari Konflik Internal, Meutya Hafid Sarankan Pemilihan Ketum Golkar Lewat Musyawarah

Lebih lanjut, Supriansa khawatir aksi teror akan berlanjut karena tidak adanya deteksi dini oleh BNPT. Ia mengatakan BNPT merupakan lembaga terdepan yang menyusun strategi menanggulangi terorisme.

"Yang saya khawatirkan setelah kantor polisi (Mapolrestabes Medan) ini maka akan muncul lagi ke daerah-daerah timur di sana seperti yang telah digambarkan tadi bapak kepala BNPT bahwa beberapa daerah menjadi target-target mereka," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI juga mencecar Kepala BNPT Suhardi Alius terkait aksi teror yang terjadi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi partai Golkar Adies Kadir menyoroti pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT.

Adies heran penanganan dilakukan setelah ada aksi teror. "Ini kan jadi pertanyaan pak, kenapa bunyi dulu baru dikejar? Tunggu korban dulu, kenapa kok ada korban dulu baru dikejar?," kata Adies. Kemudian, Adies menyinggung kejadian aksi penusukan yang menimpa mantan Menko Polhukam Wiranto. Adies kembali mempertanyakan kinerja pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT.

Baca Juga: Pemerataan Kesejahteraan, Ahmad Doli Kurnia Dukung Pembentukan Provinsi Papua Tengah

"Bahkan ada yang barusan itu dengan pejabat, sudah dekat-dekat di situ, berarti tahu nih orang nih, dekat-dekat dengan aparat, terus tiba-tiba dibiarkan dan terjadilah teror tersebut. Ini di mana letak pencegahannya itu Pak?," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP Marinus Gea juga menyoroti peran BNPT yang seharusnya menjadi pemimpin dalam penanggulangan terorisme. "Saya baca-baca di berita BIN telah mengetahui dan mengikuti gerakan ini tiga bulan sebelum itu, tapi pertanyaannya sudah tahu kok terjadi? apakah BNPT tidak punya informasi yang sama atau BIN tidak memberikan informasi ke BNPT?" kata Marinus.

Setelah mendapat giliran berbicara, Kepala BNPT Suhardi Alius Suhardi mempersilakan Deputi Penindakan BNPT Budiono Sandi untuk memberikan penjelasan terkait kasus penusukan Wiranto di Pandeglang. Budiono menyebut BNPT sudah memberikan masukan kepada Densus 88 terkait informasi intelijen tentang jaringan teroris yang ada di Pandeglang.

Baca Juga: Sosok Almarhum Bahtiar Effendy Di Mata Akbar Tandjung

"Kami sampaikan bahwa pada kasus kejadian Pak Wiranto itu BNPT sudah memberikan masukan kita, input kepada Polri, khususnya Densus 88, baik berupa informasi intelijen atau informasi yang lainnya mengenai jaringan teroris yang ada di Pandeglang yang akan melakukan teror," ujar Budiono.

Menurut Budiono, Densus 88 memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan penindakan. Masalah penindakan itu disebut Budiono sepenuhnya menjadi kewenangan Densus. "Namun demikian, Densus mempunyai mekanisme tersendiri dalam melakukan penindakan atas masukan dari berbagai pihak. Sehingga penanganan untuk penindakan sepenuhnya ada pada Densus," katanya.

Mendukung pernyataan Budiono, Suhardi menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk memonitor gerakan yang ada di Banten. "Kegiatan kami banyak sekali juga yang turun melihat fisik. Untuk potensi yang kami katakan itu kami juga turun ke lapangan," ujarnya.

Suhardi mengatakan insiden yang menimpa Wiranto menjadi pembelajaran ke depan. Ia ingin adanya evaluasi menyeluruh dan koordinasi yang lebih baik lagi.

Baca Juga: Hendra Budian Minta BKSDA dan Bupati Bener Meriah Tuntaskan Konflik Gajah Masuk Kampung

"Sekarang kaitannya dengan masalah yang Banten itu ditindaklanjuti sebagai pelajaran juga ke depan. SOP (Standar Operasional Prosedur) pejabat yang harus kita benahi juga pak. Ada seorang pejabat di situ yang akan melaksanakan kunjungan juga harus menjadi perhatian," katanya.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri tersebut juga menjelaskan bahwa pihaknya mewaspadai cara-cara baru aksi teror setelah insiden bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Suhardi menyatakan saat ini para teroris mulai bergerak hati-hati.

"Jadi sekarang ini kita masih bekerja sama terus sama Densus 88. Kan sudah 70 lebih kan diambil. Jadi sekarang dari satu sel itu mereka sekarang tentunya agak hati-hati bergerak. Mereka bergerak kelompok-kelompok dan dia tidak bunyi, dan kalau bunyi pasti akan segera diambil," kata Suhardi.

"Ini jadi modus-modus baru yang harus kita waspadai, sel-sel itu semuanya kita monitor. Tapi kan ada juga modus-modus yang berubah karena kewaspadaan mereka juga," imbuhnya.

Baca Juga: Bamsoet Lantik Ade Angga Pimpin Depidar SOKSI Kepri

Ia mengatakan saat ini telah dibangun koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Suhardi berharap kementerian dan lembaga turut aktif dalam penanganan terorisme.

"Saya bersyukur kemarin Pak Mendagri dan saya juga sudah dipanggil oleh Bapak Wapres untuk lebih mengaktifkan semua lintas kementrian. Nanti kita akan bertindak sebagai koordinator lagi. Ini harapan kita sebetulnya BNPT, semua kementerian itu aktif," katanya.

Lebih lanjut, Suhardi mencontohkan program-program penanggulangan terorisme yang sudah dilakukan yakni program deradikalisasi dengan mengundang mantan teroris.

"Ketika kita bikin peace ambasador namanya, duta damai. Kok terpikirkan? Banyak menteri-menteri telepon dari luar negeri, telepon kenapa kok bisa terpikirkan? Loh yang sasaran brain washing sekarang siapa? Usia muda. Kadang dia masih itu, nah itu yang kita mainkan," katanya.

Baca Juga: Aziz Syamsuddin Minta Rakyat Laporkan Kesewenangan Oknum Pejabat dan Aparat

Bubarkan BNN

Selain rapat dengan BNPT Komisi III DPR juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar BNN lantaran tidak ada kemajuan dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Anggota Komisi III fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Padahal, kata Masinton, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.

"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya Pak terus kita setiap saat kita dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini," kata Masinton.

Masinton mengatakan seharusnya alat-alat canggih yang dibeli dengan biaya triliunan dan sumber daya yang digaji negara, harus bisa digunakan dalam perang menghadapi narkoba. Lantas Masinton mempertanyakan kinerja BNN. Menurutnya, jika kinerja BNN masih belum ada progres, ia meminta BNN dibubarkan.

Baca Juga: Zulfikar Arse Sadikin Nilai Kembalikan Pilkada ke DPRD Sama Dengan Merampas Hak Rakyat

"Kalau memang ini jadi rutinitas saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-undang narkotika. Dilebur saja engga perlu lagi. Engga ada progres," katanya.

Senada dengan Masinton, anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding menilai seharusnya BNN menjadi lembaga terdepan dalam upaya memerangi narkoba. Namun, ia melihat BNN tak kunjung memiliki terobosan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Padahal, kata Sudding, Indonesia masuk dalam lingkaran darurat narkoba."Negara kita sudah darurat narkoba, tapi untuk mengatasi darurat itu tidak ada langkah yang luar biasa sebagai leading sector BNN ini. Sehingga saya lihat juga ini lembaga ini dari dulu saya enggak terlalu optimis," ujar Sudding.

"Jadi gimana supaya betul-betul kita harapkan BNN ini apakah lembaga ini masih tetap dipertahankan atau kita lebur aja satu institusi di kepolisian," tambahnya.

Baca Juga: Garap Generasi Milenial, Ibnu Munzir Sebut Golkar Bakal Maksimalkan Medsos

Mantan politikus partai Hanura itu juga mengatakan BNN tak menunjukkan langkah konkret dalam memberantas narkoba di Indonesia. Bahkan ia menyebut, BNN hanya seperti tempat penampungan jenderal non-job.

"Saya lihat lembaga ini jadi tempat penampungan jenderal non-job saja. Kalau Kombes mau jadi Brigjen, ya masuk BNN dulu. Jadi banyak perwira-perwira polisi yang di Mabes diparkir dulu di BNN supaya dapat bintang Brigjen," kata Sudding.

Menurutnya, sikap dan kinerja BNN tidak seperti sedang menghadapi ancaman narkoba."Saya katakan kejahatan ini sungguh sangat luar biasa, extraordinary. Dan memang pola-pola penanganannya juga harus luar biasa. Jadi tidak hanya biasa," ucapnya.

"Kejahatan narkoba ini kejahatan transnasional, sampai anak SD pun kena lewat berbagai bentuk macam narkoba. Ini ancaman bagi generasi bangsa kita," imbuhnya. 

Baca Juga: Alham Habibie Jadi Kuda Hitam di 3 Pilkada Sekaligus di Gorontalo

Lantas, Sudding meminta BNN menunjukkan data yang mencerminkan kinerja BNN selama ini. "Coba beri data konkret, berapa jaringan narkoba yang bapak putus mata rantainya? Berapa jumlah narkoba yang bapak rampas? Berapa banyak uang negara yang bapak selamatkan?," kata Sudding.

Kinerja

Usai dicecar dan dikritik, Kepala BNN Komjen Heru Winarko justru menjelaskan capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama ini. Heru awalnya mengatakan tugas di BNN sudah dibagi dalam sejumlah klaster dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, TNI, dan pihak Bea-Cukai. Heru juga menyebut peran BNN dalam menangkal narkoba masuk ke Indonesia.

"Dan juga yang luar jaring-jaring informasi, dan banyak yang kita tangkap, tapi juga ditangkal. Kami menangkal bagaimana narkoba ini masuk ke Indonesia. Ini bisa kita tangkal, itu yang kita lakukan. Dan tadi kita sudah sampaikan ke DPR dan itu akan memperkuat itu," ujar Heru.

Heru juga menjelaskan masalah asesmen yang dilakukan BNN. Menurutnya, tidak semua pengguna narkoba yang tertangkap itu divonis rehabilitasi. "Yang ditangkap-tangkap itu kita asesmen dan dia masuk jaringan apa, bagaimana ketergantungannya.

Baca Juga: 91 Loyalis Bamsoet Dicoret Dari Panitia Munas Golkar

Jadi memungkinkan di sini Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, dan Mahkamah Agung, BNN. Jadi tidak semua pengguna-pengguna itu vonisnya bisa direhabilitasi," jelasnya.

Heru Winarko juga membantah pernyataan anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding yang menyebut BNN tempat penampungan jenderal non-job. "Enggak," ucapnya. Heru mengatakan semua orang yang bekerja di BNN telah melalui seleksi dan penilain yang cukup ketat.

"Kita masuk ke BNN itu ada seleksinya, ada asessment (penilaian), itu tidak semuanya masuk, banyak juga yang tidak masuk," ujarnya. {manado.tribunnews.com}

fokus berita : #Supriansa #Adies Kadir #Suhardi Alius


Kategori Berita Golkar Lainnya