27 November 2019

Berita Golkar - Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menyatakan, potensi internal partainya kembali pecah semakin mendekati kenyataan. Demikian disampaikan Taufik Hidayat, Rabu (27/11/2019) di Jakarta.

Pasalnya, kata Taufik, DPP akan memutuskan bahwa syarat dukungan 30 persen suara kepada bakal calon ketua umum harus dinyatakan dalam bentuk surat tertulis.

“Ketentuan ini akan menjadi sumber masalah. Karena menguntungkan incumbent dan menciptakan persaingan yang tidak setara antar kandidat,” jelas Mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Baca Juga: Agun Gunandjar Tegaskan Plt Tak Punya Hak Suara di Munas Golkar

Padahal, ucapnya, prinsip demokrasi itu mensyaratkan kesetaraan dan perlakuan adil dalam persaingan bagi semua kandidat.

“Incumbent sebagai ketua umum akan lebih mudah sekali memobilisasi dukungan dari DPD I dan DPD II, ketimbang kandidat lainnya,” ungkapnya.

Apalagi, terdapat enam Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD I yang ditunjuk langsung oleh ketua umum, beber Taufik

Baca Juga: Agung Laksono Tegaskan Tak Ada Alasan Bikin Munas Tandingan

Selain itu, katanya, incumbent memiliki instrumen intimidatif. Misalnya, dalam bentuk pemecatan pengurus DPD I dan DPD II (pemilik suara/voters).

“Di mana letak demokrasinya? Seharusnya dukungan itu diberikan secara langsung saat pemilihan di bilik suara,” ujar Taufik.

Dengan begitu, tidak ada mobilisasi dukungan secara intimidatif oleh DPP sehingga menjamin kesetaraan semua kandidat. {kronologi.id}

fokus berita : #Taufik Hidayat


Kategori Berita Golkar Lainnya