04 Desember 2019

Berita Golkar - Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 digelar pada Rabu (4/12/2019) kemarin.

Pandangan umum fraksi-fraksi ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Sembilan fraksi mengemukakan pandangannya terkait anggaran yang diusulkan sebesar Rp 87,95 triliun ini.

Kritik TGUPP

Di hadapan Anies, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif. Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani APBD DKI Jakarta.

Baca Juga: Lodewijk Paulus Ungkap Airlangga Hartarto Berpeluang Jadi Capres Golkar di Pemilu 2024

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan membacakan pandangan fraksi terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.

Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies. Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. "Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P. Fraksi PSI menilai, anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.

Baca Juga: Didesak Pengurus DPP Untuk Mundur Dari Caketum Golkar, Ridwan Hisjam Menolak

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Rusunami DP 0 rupiah yang rumit

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai program unggulan Anies bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau. Sebab, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami tersebut.

Baca Juga: Proyeksi Golkar Di Bawah Airlangga Lima Tahun Ke Depan, Digitalisasi dan Jadi Partai Modern

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0. Padahal, banyak warga yang ingin membeli rusunami tersebut.

Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Golkar Fokus Naikkan Perolehan Suara

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran dana talangan untuk uang muka membeli unit DP Rp 0 yang dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam rancangan anggaran 2020.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaan lain dengan dipangkasnya anggaran dana talangan untuk uang muka. Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi pembangunan rusunami DP Rp 0 yang tak sesuai target.

Baca Juga: Gordon Tobing Tegaskan Golkar Jambi Bulat Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar

"Program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Klapa Village, semestinya 2020 dapat tergambar tambahan sebanyak 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra Purwanto.

Curiga ada penyelundupan di Jakpro

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyoroti keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melimpahkan banyak proyek kepada badan usaha PT Jakarta Propertindo ( Jakpro).

Proyek-proyek itu antara lain membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0, Jakarta International Stadium, moda light rail transit ( LRT), menyelenggarakan balapan Formula E, dan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pemprov DKI juga mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. "Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD," tutur Jhonny Simanjuntak.

Baca Juga: Zainal Bintang Sebut Mundurnya Bamsoet Meski Getir Tapi Golkar Tetap Utuh

Jhonny menjelaskan, proyek-proyek yang dikerjakan Jakpro merupakan janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Fraksi PDI-P, proyek-proyek tersebut seharusnya dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Misalnya, pembangunan rusunami DP Rp 0 harusnya dikerjakan Dinas Perumahan, sementara revitalisasi TIM seharusnya dieksekusi Dinas Pariwisata.

"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD menjadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," kata Jhonny.

Tolak Formula E

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta masih kukuh menolak penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Mereka bahkan menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan keras terhadap ajang balap mobil listrik saat rapat paripurna kemarin.

Baca Juga: Pembukaan Munas X Golkar Dibanjiri Tokoh Nasional

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menilai, Gubernur Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E. Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. 

Padahal masih banyak warga pembayar pajak yang kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150.000? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," kata Anthony.

Baca Juga: Tak Kantongi Kartu Peserta, Ratusan Kader Golkar Padati Jalan Lingkar Mega Kuningan

Ia melanjutkan, Formula E bukanlah program prioritas. Mengingat, hal tersebut tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Peraturan Gubernur (Pergub) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019.

"Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," ungkapnya.

Protes pemangkasan anggaran rehab sekolah

Pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun oleh Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan protes dari DPRD DKI. Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI mempertanyakan pemangkasan tersebut karena menyebabkan ratusan sekolah di Jakarta batal direnovasi pada 2020 mendatang.

Baca Juga: Survei LSI Strategis, Mahyunadi Kalahkan Bupati Kutim Petahana

Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari mengatakan, awalnya Pemprov DKI berencana merehabilitasi 191 lokasi sekolah. Namun dikoreksi menjadi 86 lokasi dan terakhir hanya tersisa 56 lokasi.

"Padahal dari penjelasan Sekretaris Daerah, 86 lokasi sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kondisi membahayakan," ucap Desie. 

Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran tersebut karena mengantisipasi defisit. Namun Fraksi Demokrat menilai, seharusnya tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. "Fraksi Demokrat tidak ingin terulang lagi tragedi sekolah ambruk yang tentunya membahayakan keselamatan siswa," jelasnya.

Baca Juga: Curhat Jusuf Kalla, Dua Kali Jadi Wapres Tanpa Dukungan Golkar

Desie berharap ke depannya rehabilitasi sekolah bisa menjadi program prioritas Pemprov DKI sesuai dengan RPJMD 2017-2022.

Desak prioritaskan pengendalian banjir

Program prioritas Pemprov DKI Jakarta lainnya yang dinilai tak berjalan dengan baik adalah masalah pengendalian banjir. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengendalian banjir, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Yusuf menuturkan, hingga saat ini pengendalian banjir di sekitar Sungai Ciliwung belum mendapat perhatian yang cukup. "Kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak terlaksana pada tahun 2019 ini karena minimnya anggaran," terang Yusuf.

Baca Juga: Tiga Srikandi Golkar Mulai Persaingan di Pilkada Berau 2020

Selain masalah naturalisasi di Sungai Ciliwung, Fraksi PKB-PPP mengingatkan Pemprov DKI agar memperluas target ruang terbuka biru (RTB), yakni waduk, situ, danau, dan embung. RTB dinilai dapat mengendalikan debit air hujan maupun kiriman dari luar Jakarta hingga menjadi potensi wisata air.

"Kami sangat mendukung pembangunan dan peeluasan waduk di Jakarta karena pembangunan waduk akan berfungsi menampung air kali penghubung di sekitar waduk," tuturnya. {megapolitan.kompas.com}

fokus berita : #Judistira Hermawan #Anies Baswedan


Kategori Berita Golkar Lainnya