13 Desember 2019

Berita Golkar - Anggota DPR F-Golkar Melky Laka Lena menanggapi banyaknya pihak yang menganggap pemerintah sedang mengalami penurunan dalam basmi koruptor. Melky membantah sikap pemerintah yang dikatakan sedang melunak hadapi korupsi.

Dikutip dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Selasa (10/12/2019), menurutnya setiap kasus korupsi yang terjadi tidak bisa disamakan karena tiap kasus memiliki beban yang berbeda-beda. "Kita tidak bisa memukul rata kasus korupsi ini walaupun juga secara keilmuan itu dimungkinkan," jelas Melky.

"Karena kasus per kasus itu berbeda-beda, ada kasus yang memang misalnya korupsi kecil, kasus korupsi besar. Karena kasus korupsi ini berbeda-beda menyentuh orang-orang dari level terbawah sampai level atas, sampai level menteri misalnya," tambahnya.

Baca Juga: Adies Kadir Nilai Koruptor Sebabkan Kerugian Triliunan Rupiah Pantas Dihukum Mati

Melky menjelaskan bahwa kasus korupsi harus dilihat dari substansinya, karena tiap perkara memiliki materi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. "Tentu kita mesti melihat bahwa kasus ini punya substansi materi hukum yang berbeda-beda," ujar Melky.

Ia kemudian memberikan contoh pemotongan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. "Contoh misalnya, tiba-tiba ada putusan Pak Basyir bebas, siapa yang menduga Pak Basyir tiba-tiba dinyatakan bebas," kata Melky.

"Kemudian muncul lagi berbagai kejadian, sampai Pak Annas dapat Grasi dan Bang Idrus dapat penurunan hukuman," tambahnya.

Baca Juga: Elektabilitas Tinggi, Golkar Riau Pasti Keluarkan Rekomendasi Pilkada 2020 Tanpa Mahar

Melky mengakui memang ada kesan negara menjadi lebih bertoleransi terhadap koruptor, namun ia mengingatkan kasus yang menjerat menjadi pertimbangan pemerintah. "Jadi substansi hukumnya berbeda-beda, memang ada kesan (negara melunak)," tutur Melky.

Ia menambahkan pemerintah tetap memberlakukan hukuman yang setimpal, ketika koruptor melakukan pelanggaran berat. "Tapi itu kan harus dilihat case by case (kasus per kasus), kalau memang case-nya (kasus) orang itu bersalah, saya kira negara ini menghukumnya juga keras," tambahnya.

Melky meminta agar masyarakat tidak gegabah dalam menilai pemerintah. Ia meminta masyarakat untuk melihat terlebih dahulu kasus-kasus tindak pidana korupsi yang mengalami pemotongan dan keringanan hukuman.

Baca Juga: Adies Kadir Tegaskan Golkar Takkan Calonkan Calon Kepala Daerah Eks Narapidana

"Jangan sampai kadang-kadang ini kan keadilan masyarakat, sering disebut 'tekanan' medsos ataupun media misalnya, tapi ternyata substansinya hukumnya itu setelah dicek lagi tidak seperti yang disampaikan," tegas Melky.

Pada kesempatan tersebut Melky juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan penjelasan mengapa grasi dan potongan hukum diberikan. Ia menekankan kepada seluruh pihak yang menduga ada pelemahan penindakan korupsi harus melihat kasus apa yang diberikan keringanan dan potongan hukuman. {video.tribunnews.com}

fokus berita : #Melki Laka Lena


Kategori Berita Golkar Lainnya