14 Desember 2019

Berita Golkar - Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 13 Desember 2019. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan bidang olahraga di Provinsi Kaltim, terkait dengan pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan.

Disamping itu, Komisi X ingin mempelajari lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada tahun 2008, sebagai bekal penyelenggaraan PON di tahun 2020.

Baca Juga: Mendikbud Ganti USBN dengan UN, Hetifah Minta Faktor Motivasi Guru Diperhatikan

Khusus mengenai PON, dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai manajemen pengelolaan aset dan sarana olahraga pasca-PON yang diadakan di Kalimantan Timur pada 2008 lalu. Para anggota dewan juga menanyakan mengenai kesiapan Kalimantan Timur dalam menghadapi PON XX Papua Tahun 2020.

Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga bertindak sebagai Ketua Rombongan mengatakan, untuk penyelenggaraan PON di Papua, pokok-pokok aturannya harus sudah final di awal. “Ini agar segalanya dapat diatur dengan baik. Diantara yang sudah harus difinalkan adalah cabor yang dikompetisikan, ketersediaan transportasi, akomodasi, dan sebagainya," ujarnya.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut, Adrian Jopie Paruntu (FPG), Tina Nur Alam (F. Nasdem), Bisri Romly (FPKB), Ledia Hanifa Amaliah (FPKS), Desy Ratnasari (FPAN), Abdul Hakim Bafagih (FPAN), Illiza Saaduddin (FPPP), dan sebagai ketua rombongan Hetifah Sjaifudian (FPG).

Baca Juga: Rugikan Petani, Bambang Patijaya Desak Kemendag Serius Atasi Anjloknya Harga Lada

Kunjungan diterima oleh Walikota Balikpapan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, ketua KONI, kepala SKOI, Dinas Olahraga Provinsi Kaltim, Dinas Olahraga Kota Balikpapan, dan para stakeholder olahraga Kaltim.

Lebih lanjut, Hetifah yang juga merupakan anggota DPR RI dapil Kaltim itu menambahkan, Pemerintah Daerah Papua harus memperhatikan mengenai keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pasca PON.

“Di Kaltim selama ini cukup baik, sarana prasarana pasca PON tetap digunakan oleh siswa PPLP dan SKOI. Namun begitu karena keterbatasan anggaran perawatannya tidak dilakukan secara menyeluruh," sebutnya.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini berharap, baik pemda maupun pemerintah pusat dapat sama-sama memikirkan mekanisme pembiayaan pengelolaan sarana prasarana olahraga tersebut. “Agar dapat digunakan maksimal dalam meningkatkan prestasi keolahragaan,” tutupnya. {www.klikkaltim.com}

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian


Kategori Berita Golkar Lainnya