21 Januari 2020

Berita Golkar - Ketua MPR RI RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut dukungan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) atas rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Menurut Bamsoet, akibat ketiadaan pokok-pokok haluan negara, arah pembangunan nasional seperti tak punya pegangan.

"Tak heran jika kini sering terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah sebagai sub-nasional. Sehingga berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2020).

Baca Juga: Tuanku Guru Bajang Di Kancah Nasional, Meredupkah?

"Yang hampir pasti, inkonsistensi antarjenjang dan antarwilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional," imbuh polutikus asal Partai Golkar tersebut.

Dia menerangkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan MPR RI, baik di masa jabatan 2009-2014 maupun masa jabatan 2014-2019 dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

Haluan negara juga, lanjut Bamsoet, untuk integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mencapai cita-cita bernegara. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model pokok-pokok haluan negara itu sendiri.

Baca Juga: Bantah Bamsoet, Ahmad Doli Kurnia Sebut Kepengurusan DPP Golkar Sudah Final dan Rampung

"Dorongan yang sangat kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan pokok-pokok haluan negara di antaranya datang dari Forum Rektor," sebut Bamsoet. 

"Dalam pertemuan Forum Rektor Indonesia, Konvensi Kampus ke-10, dan pertemuan nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Sebelas Maret, Januari 2014, merekomendasikan agar pokok-pokok haluan negara dihidupkan kembali," jelasnya.

"Sekaligus mendorong MPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar MPR berwenang kembali menetapkannya," tambah Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Baca Juga: Sudah Lama Aktif, Ace Hasan Nilai Anak-Anak Airlangga di Struktur DPP Golkar Tak Perlu Diributkan

Ia menerangkan, dalam konsep besarnya, dokumen pokok-pokok haluan negara yang telah dibuat dan ditetapkan MPR RI itu selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden-wakil presiden dan lembaga negara lainnya dalam menyusun program-program pembangunan sesuai wewenangnya masing-masing. Inilah esensi dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat.

"Keberadaan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model pokok-pokok haluan negara dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang," jelasnya.

"Tetapi juga yang lebih mendasar adalah guna memastikan bahwa proses pembangunan nasional tersebut merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa Pancasila," ujar Ketua MPR RI. {www.timesjatim.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya