04 Februari 2020

Berita Golkar - Pansus Aset tidak datang begitu saja tapi harus melalui-tahapan atau prosedur agar masuk dalam  Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2020. Demikian disampaikan ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang Muji Rohman, Senin (3/2).

Menurutnyanya, Pansus Aset yang akan dibentuk oleh DPRD Kota Serang tidak masuk dalam Prolegda 2019 terlebih dulu.

"Ini ada pengecualian, kebetulan Bapemperda ketuanya dari Golkar saya sudah tanya masuk tidak di prolegda 2019 katanya tidak masuk, kalau tidak masuk dipaksakan untuk masuk dasarnya apa," ujarnya.

Baca Juga: Resahkan Warga, Fadli Hamid Tegas Minta Pemkab Pidie Tertibkan Rentenir Berkedok Koperasi

Dalam pembentukan Pansus Aset, kata Muji, aturannya harus dibahas bersama Propemperda di dewan dengan eksekutif, sementara di Prolegda gak ada pembahasan masalah aset.

Kalaupun ada, untuk tahun 2020 harus dibahas Prolegda dulu, kemudian di 2021 dibahas Pansus Asetnya. Partai Golkar tidak antipati tapi tahapan itu prosedur harus dilakukan.

"Karena kalau itu (Pansus Aset) ditempuh atau masuk (Prolegda) di 2019 kemudian dibahas di 2020 itu diparipurnakan, tapi tiba tiba, ini kan bukan darurat," ujarnya.

Baca Juga: Dito Ganinduto Pastikan Kasus Jiwasraya Tuntas Paling Lambat Tiga Tahun

"Kita setuju kalau tahapannnya dilakukan, tapi kalau tahapannya tidak dilakukan gimana kita mau setuju, kecuali dia sudah masuk di Prolegda," menambahkan.

Dalam membentuk Pansus Aset, lanjut Muji, didalamnya harus ada pembahasan item pembenahan aset yang diberikan Kabupaten Serang.

"Jadi jangan sampai aset yang diserahkan diperjual belikan atau di kontrakkan. Dilihat dari aspek yuridis, sosiololigis seperti apa, artinya Fraksi Golkar berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan," demikian Muji. {www.rmolbanten.com}

fokus berita : #Muji Rohman


Kategori Berita Golkar Lainnya