12 Maret 2020

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Heri Purwanto Minta Layanan Tetap Optimal

Berita Golkar - Pemerintah Pusat melalui putusan Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Tarif. Artinya iuran Kelas III tetap senilai Rp25.000.

Keluarnya putusan MA tersebut otomatis menganulir kenaikan tarif yang mana sebelumnya diberlakukan pada 1 Januari 2020.

Melihat perkembangan mengenai BPJS kesehatan tersebut, Riduanto, anggota DPRD Kota Palangka raya dari PDIP sangat mengapresiasi putusan yang MA tersebut.

Baca Juga: Iuran Batal Naik, Puteri Komarudin Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penyehatan BPJS Kesehatan

“Kita patut apresiasi kebijakan MA yang telah memutuskan pembatalan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, beberapa waktu lalu” katanya dibincangi Tabengan, kemarin.

Selanjutnya Riduanto mengatakan, bagi masyarakat Kalteng, khususnya yang terlanjur pindah kelas dan membayar tarif sebelum putusan MA dibuat, diminta tetap bersabar sampai ada regulasi baru terhadap batalnya kenaikan tarif BPJS kesehatan.

“Bagi yang sudah terlanjur bayar kita lihat nanti regulasi berikut sebagai penerapan pasca batalnya kenaikan tarif tersebut” imbuhnya.

Sementara, Heri Purwanto, anggota dewan dari Partai Golkar menilai kabar pembatalan kenaikan BPJS sangat disambut gembira masyarakat.

Baca Juga: Melki Laka Lena Nilai Sangat Wajar Golkar Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Namun Heri tetap mengingatkan, agar setelah keputusan pembatalan kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini, tidak ada lagi masyarakat menunggak pembayaran iuran.

Selain itu, pihak BPJS Kesehatan dan rumah sakit harus tetap melayani masyarakat sesuai keberadaannya, tanpa ada diskriminasi layanan “Jangan sampai dengan dibatalkanya kenaikan iuranya jadi kurang pelayananya” tegas Heri.

Ia menambahkan, bagi masyarakat sudah pindah kelas nanti bisa tanya ke BPJS Kesehatan secara langsung. {www.tabengan.com}

fokus berita : #Heri Purwanto