12 April 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Idah Syahidah, menolak usulan penggunaan dana ibadah haji untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Sebab, dana itu adalah harta pribadi yang merupakan hak khusus masyarakat.

"Umat muslim yang mau berangkat menunaikan rukun Islam ke-5 itu bermacam latar belakangnya. Dan mereka mengumpulkan uang mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun. Jadi, sangat tidak tepat digunakan untuk hal lain," kata Idah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).

Anggota DPR dari Dapil Gorontalo ini menjelaskan, jika dana dari hasil pajak yang digunakan untuk penanganan COVID-19, itu tidak masalah. Karena, termasuk harta milik bersama dan itu dikelola oleh negara dalam bentuk APBN.

Baca Juga: Saat Dyah Roro Esti Bicara Energi Baru Terbarukan di Sidang Virtual PBB

Sementara dana haji, tutur dia, tidak boleh diintervensi oleh siapapun di luar si pemiliknya. Dana haji itu termasuk harta khusus, bukan harta umum.

Kendati, saat ini dana  tersebut sedang dititipkan kepada negara yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tapi bukan berarti seenaknya dipergunakan, diluar kebutuhan si pemilik.

Dana yang disetorkan umat Islam ke bank itu akadnya ialah untuk berangkat haji terkait mengurusi jual-beli barang dan jasa, baik berupa visa, tiket pesawat, hotel, bus, konsumsi, dan lain-lain.

Di sisi lain, Idah memberikan solusi yaitu pemanfaatan sebagian hasil investasi dana haji dari jamaah yang telah melunasi dana haji.

 

Baca Juga: Golkar Serahkan Ribuan APD Untuk Tenaga Medis COVID-19 Kepada Pemprov Riau

"Mungkin dana dari hasil investasi haji bisa digunakan untuk membantu penanganan COVID-19. Membantu masyarakat, memberikan keperluan untuk pencegahan COVID-19. Tapi, kalau pakai dana haji, bukan hasil investasi, saya sangat tidak setuju," paparnya.

Apalagi, pengelolaan dana haji itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada UU ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan: a. Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. Rasionalitas dan efisisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan c. Manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam.

Baca Juga: Muhammad Fauzi Bagikan 2 Ribu Masker Untuk 12 Kecamatan di Luwu Utara

Adapun keuangan haji meliputi: a. Penerimaan yang meliputi: setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Alokasi Umum (DAU), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat: b. Pengeluaran (meliputi penyelenggaraan Ibadah Haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, dsb); dan c. Kekayaan.

Lagi pula hingga saat ini, lanjut Idah, Komisi VIII DPR belum ada pembahasan mengenai penyelenggaraan haji tahun 2020 diputuskan ditunda atau tidak. Karena, belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi.

"Jangan sampai keputusan ditunda atau tidak pelaksanaan Haji tahun 2020 ini belum dibuat, dananya mau diarah-arahkan untuk tujuan tertentu, tanpa persetujuan dari pemilik dana. Ingat, umat Islam yang ingin berangkat haji itu tidak semuanya orang mampu, tapi mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit, untuk berangkat haji, dengan cucuran keringat" tegasnya.

Baca Juga: Salim Fakhry Apresiasi Tim Medis dan TNI-Polri Cegah COVID-19 di Aceh Tenggara

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, kementeriannya akan mengkaji usulan soal pengalihan dana haji untuk penanganan COVID-19. Usulan itu disampaikan bila haji tahun ini diputuskan ditunda oleh Arab Saudi.

"Tentang kemungkinan haji ditunda mungkin dananya bisa dialihkan untuk COVID-19. Mungkin akan kita kaji lagi lebih lanjut nanti," kata Fachrul dalam rapat daring bersama Komisi VIII DPR RI.

Usulan ini muncul dari anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra. Menurut Nanang, usulan ini berlaku bila penyelangaraan haji tahun ini tertunda.

"Saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan bahwa, atau membuat semacam skenario apabila ini ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani COVID-19," kata Nanang. {rilis.id}

fokus berita : #Idah Syahidah


Kategori Berita Golkar Lainnya