07 Mei 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana adalah mengatur alokasi minimal sebesar 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan bencana.

"Dari aspek anggaran, ada perubahan pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam RUU ini, dengan merumuskan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase sebesar paling sedikit 1 persen dari APBN dan APBD," kata Ace dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI secara daring, Rabu (6/5).

Baca Juga: Tak Ingin Dipaksakan, Bamsoet Apresiasi Keputusan Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Dia menerangkan, langkah itu bertujuan untuk 'mandatory spending' serta mendorong pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dari sisi anggaran penanggulangan bencana.

Ace membeberkan, perubahan terkait anggaran dalam RUU tersebut dicantumkan dalam Pasal 6 huruf i, Pasal 8 huruf h, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBN atau APBD minimal 1 persen untuk penanggulangan bencana.

Lalu, dia melanjutkan, dalam Pasal 81 ayat 5 RUU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa masyarakat dalam hal ini individu, komunitas, lembaga atau badan usaha dapat memberikan bantuan uang, barang, atau jasa dalam penanggulangan bencana.

Baca Juga: Machrul Falak Pimpin Ormas MKGR Bagikan APD Ke Sejumlah Puskesmas di Kota Bekasi

Sejumlah anggota Baleg DPR RI sempat mengkritisi dengan menyatakan bahwa alokasi anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam RUU tersebut masih terlalu kecil.

Anggota Baleg DPR Fraksi PAN Ali Taher Parasong menilai anggaran sebesar 1 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana masih terlalu kecil, bila melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Menurutnya, dibutuhkan anggaran penanggulangan bencana sekitar 2 persen dari APBN dan APBD.

"Secara substansi mendukung RUU ini dipercepat karena bukan lagi terkait kebutuhan namun perlu cepat dari kelembagaan sehingga hirarki penanggulangan bencana bisa dilakukan secepatnya," katanya.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Harap Paket UU Pemilu Bisa Bertahan 25 Tahun

Penguatan Kelembagaan BNPB

Di sisi lain, Ace menjelaskan bahwa RUU Penanggulangan Bencana akan memperkuat peran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanggulangan bencana.

Dia menjelaskan, perubahan kelembagaan itu bisa dilihat dengan memberikan penguatan kepada BNPB membentuk satuan kerja di daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut politikus Partai Golkar itu, dalam Pasal 14 RUU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa tujuan pembentukan satuan kerja BNPB di daerah ialah untuk mempercepat penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperpendek jalur birokrasi.

Baca Juga: Fraksi Golkar Bagikan 125 Paket Sembako Untuk Pamdal dan Tenaga Kebersihan Gedung DPRD DKI

"Lalu di Pasal 57 disebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPB dan BPBD diberi kemudahan akses pada saat tanggap darurat, dalam rangka mengatasi proses birokrasi," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 77 disebutkan bahwa BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat mengerahkan dan melibatkan unsur TNI dan Polri.

Sementara itu, Ace berkata, dalam Pasal 16 dan Pasal 20 diatur secara eksplisit dan tegas bahwa BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan, bukan pelaksana harian. "Lalu dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan Kepala BNPB membuka kesempatan bagi PNS atau dapat diduduki oleh prajurit TNI, atau anggota Polri," katanya.

Baca Juga: Menpora Zainudin Amali Ajak Kaum Muda Beri Edukasi Positif Tentang COVID-19

Selain itu, dia menyampaikan perubahan pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, penjabaran fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan peraturan Presiden.

Hal itu, menurut Ace, dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi yang akan datang. {www.cnnindonesia.com}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya