18 Mei 2020

Dinilai Cacat Tanpa Mandat, Mahkamah Partai Minta Musda Golkar Sumut Diulang

Berita Golkar - Mahkamah Partai Golkar (MPG) memutuskan mengulang penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Sumatera Utara (Sumut) X. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang mediasi.

"Jadi kita tadi sudah putuskan, putuskan untuk diulangi. Nah, diulangi Musda X itu berdasarkan sebelumnya sudah ada sidang mediasi namanya. Ditunjuk dua majelis hakim yang menjadi hakim mediasi, yaitu saya dan Dr Heru (Heru Widodo)," kata anggota MPG, Supriansa, Senin (18/5/2020).

Menurut Supriansa, semua pihak dalam sidang mediasi tersebut sepakat untuk berdamai. Perdamaian itu, sebut dia, dalam bentuk kesepakatan untuk menggelar musda ulang.

Baca Juga: Andi Rachman Bagikan 11 Ton Beras dan Mie Organik Bagi Masyarakat Riau Terdampak COVID-19

"Para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian. Para pihak juga sepakat untuk menyelenggarakan musda ulang di Sumatera Utara," terang Supriansa.

Selain memutuskan untuk diulang, dalam sidang mediasi MPG Golkar disepakati bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut diganti. Siapa yang nantinya menjadi Plt, sebut Supriansa, akan ditentukan oleh DPP Golkar.

"Salah satunya itu, harapannya diminta untuk diganti Plt-nya. Begitu kesepakatannya. Itu DPP, DPP nanti (yang menunjuk Plt-nya)," tutur Supriansa.

Baca Juga: Janji Kampanye Jokowi, Ace Hasan Nilai Program Kartu Prakerja Sudah Akuntabel dan Transparan

Tak hanya soal penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut. Supriansa, yang merupakan anggota Komisi III DPR RI itu, menyebut DPP juga berwenang menentukan jadwal penyelenggaraan ulang Musda Golkar Sumut X. "Nanti DPP menentukan kapan pasnya, kapan waktunya," jelasnya.

 

Sebelumnya, penyelenggaraan Musda Golkar Sumut X digugat ke MPG. Adalah Korbid Politik, Hukum, dan HAM Golkar Sumut demisioner Hanafiah Harahap yang mengajukan gugatan tersebut.

"Membatalkan Musda X 2020 Partai Golkar Sumatera Utara yang menurut hemat saya tidak konstitusional dan dikerjakan secara tergesa-gesa, sehingga hasilnya tidak baik," ujar Hanafiah menjelaskan isi permohonannya, Rabu (4/3).

Baca Juga: John Kenedy Azis Minta Semua Pihak Dukung Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Hanafiah menilai Musda Golkar Sumut X yang digelar pada akhir Februari 2020 itu tidak konstitusional. Dia menyebut ada pembatasan terhadap orang-orang yang ingin maju sebagai calon ketua Golkar Sumut.

"Pertama tidak bisa dipungkiri tentang kesempatan pada kader dan fungsionaris Partai Golkar untuk maju sebagai calon ketua DPD Golkar ada upaya memaksa kehendak secara sepihak agar pihak lain tidak boleh mendaftar dan sebagainya itu tidak boleh terjadi," ucapnya. {news.detik.com}

fokus berita : #Supriansa #Hanafiah Harahap