04 Juni 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M Said mengatakan, pemerintah perlu segera mengimplementasikan kebijakan kenormalan baru untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis yang terlalu dalam.

"Saat ini, sudah banyak keluhan dari pelaku usaha kalau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian besar. Apabila tidak ada solusi alternatif, maka berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan sehingga biaya pemulihan ekonomi akan semakin besar," kata Muhidin di Jakarta, Kamis (4/06).

Sedangkan dari sisi pengelolaan fiskal, lanjut dia, pemerintah telah beberapa kali merevisi defisit anggaran APBN 2020 untuk pembiayaan program penanganan pandemi wabah corona.

Baca Juga: Angka Reproduksi Corona Turun, Fraksi Golkar DPRD DKI Dorong Anies Baswedan Segera Akhiri PSBB

Pada Maret, pemerintah menaikkan defisit menjadi 5,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Mei menjadi 6,27 persen, dan awal Juni ini menjadi 6,34 persen. Menurutnya, langkah ini patut diapresiasi karena pemerintah benar-benar melakukan pengelolaan fiskal dengan sangat hati-hati.

"Mengingat kapasitas fiskal kita yang terbatas, maka efisiensi dalam defisit anggaran menjadi sangat penting. Kita tidak memiliki kemewahan seperti negara yang lain bisa menetapkan defisit anggaran hingga di atas 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, perekonomian perlu segera dibuka agar besaran defisit tidak perlu dinaikkan kembali," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mengatakan, pandemi corona dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yang memiliki daya rusak yang sama besarnya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat sekaligus.

Baca Juga: Menpora Zainudin Amali Harap Nahdliyin Jadi Wirausahawan Muda Yang Kreatif, Inovatif dan Tangguh

"Karenanya, setiap pihak perlu menurunkan ego sektoral masing-masing. Dan perlu mencari titik keseimbangan yang tepat di antara dua aspek tersebut. Karena itu, kenormalan baru pun harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat. Pengawasan dan penegakan aturan terkait protokol kesehatan juga harus dilaksanakan dengan tegas," ujar Muhidin. {rmco.id}

fokus berita : #Muhidin M Said


Kategori Berita Golkar Lainnya