09 Juni 2020

Pantau Kesiapan Pilkada 2020, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Sambangi KPUD Kutai Timur

Berita Golkar - Meski PKPU belum diterbitkan, namun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 sudah menjadi perbincangan semua kalangan. Terutama kalangan politisi yang tentunya memiliki jagoan sendiri.

KPU Kutai Timur, masih menunggu PKPU terbaru untuk melaksanakan Pilkada serentak tersebut. Karena sampai sekarang kondisinya masih dalam status pembatalan. Tapi secara garis besar menyatakan siap menggelar pesta demokrasi tersebut.

Untuk melihat kesiapan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Dr H Mahyudin ST MM memanfaatkan waktu resesnya dengan bertandang ke Kantor KPU Kutim, Senin (8/6/2020).

Baca Juga: Hanya 15 Yang Sehat, Lamhot Sinaga Dukung Menteri Erick Thohir Suntik Mati BUMN Yang Jadi Beban

Kepada Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamiatul Farida dan jajaran yang menyambutnya, Mahyudin menanyakan tentang kesiapan KPU Kutim menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Ini adalah Pilkada yang spesial. Kalau tidak karena covid 19, kami tidak sampai berkunjung ke KPU Kutim. Sebab, dulu-dulu, saat Pemilu, kami juga tidak berkunjung. Kami percaya kemampuan dan kredibilitas KPU Kutim."

"Tapi ini dalam suasana pandemic Covid 19, banyak pakar yang berpendapat kalau Pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020 di tengah covid, itu sama saja dengan bunuh diri dan membunuh rakyat,” ungkap Mahyudin.

Baca Juga: Kasus Positif Corona RI Terus Naik, Bamsoet Minta PSBB Diperketat Bukan Dilonggarkan

Pemerintah, kata Mahyudin, ingin tetap melaksanakan Pilkada serentak pada tahun ini juga, dengan berbagai pertimbangan. Pilkada serentak yang dilaksanakan sesuai anjuran protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19.

“Oleh karena itu saya ke sini, ingin mendengar langsung dari para komisioner KPU Kutim, tentang kesiapan penyelenggaraan Pilkada. Kesimpulannya tidak ada masalah dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang."

"Tetap siap, baik logistik maupun dana. Hanya saja, kemungkinan diperlukan penambahan dana untuk melengkapi setiap petugas TPS dengan Alat Pelindung Diri (APD), seperti thermometer gun, masker dan sarung tangan,” kata Mahyudin.

Baca Juga: Ingin DPR Multi Partai Sederhana, Jadi Alasan Golkar Usulkan Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Selain itu, mekanisme pelaksanaan kampanye juga diubah. Kalau dulu bisa melakukan kampanye akbar dengan pengerahan massa. Nanti, tidak bisa lagi. Kampanye dilakukan secara dialog dan lebih menggunakan sosial media, untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat.

Menanggapi kehadiran Wakil Ketua DPD RI, Ulfa mengaku sangat apresiasi. Apalagi untuk mengetahui kesiapan KPU Kutim dalam menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kami apresiasi sekali. Karena ini bentuk perhatian dari tokoh asal Kutai Timur yang kini sudah berkiprah di politik nasional. Tapi masih sangat perhatian untuk Kutim. Banyak pula yang kami sampaikan, terutama tentang kemungkinan kendala yang akan dihadapi saat pencoblosan di tengah pandemic,” ungkap Ulfa.

Karena, kata Ulfa, ada beberapa kemungkinan penambahan personel, juga TPS yang harus mematuhi aturan protokol kesehatan. {kaltim.tribunnews.com}

fokus berita : #Mahyudin