06 Agustus 2020

Berita Golkar - Ziarah ke Makam Pendiri SOKSI Prof Dr. Suhardiman, S.E. di Evergreen Puncak Bogor (05/08/2020) dilakukan segenap Kader SOKSI yang dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Ahmad Noor Supit.

Hadir pula beberapa tokoh SOKSI Bobby Suhardiman, Muhamad Misbakhun, Lawrence Siburian, Rudy Sanyoto, Firmandez (Ketua Umum Pusdal Menang Jokowi-Ma’ruf Amin SOKSI), Aa Bagus Adhi Mahendra Putra, Ketua Depidar Soksi Bali, Hadir pula beberapa pengurus Soksi Depidar DKI Jakarta Mahadi Nasution, Raymond Panjaitan dan Husni dan banyak pula tokoh-tokoh Soksi lainnya.

Mahadi mengenal Pendiri Soksi Prof. Dr. Suhardiman SE, saat mewakili Depidar XXXII Prov. Kepulauan Riau pada Munas SOKSI tahun 2005 yang saat itu dilakukan di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. Terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI Periode 2005-2010, Alm. H. Syamsul Mu'arif B.A., Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004. Ir. Ahmadi Noor Supit MBA, (Ketua Umum Depinas SOKSI) periode tersebut sebagai Ketua Bidang Energi & Sumber Daya Mineral.

Mahadi mengagumi Pendiri SOKSI Pak Har, sebagai tokoh politik Indonesia yang sangat disegani dengan pemikiran-pemikiran wawasan kebangsaan menjadi panutan dan landasan berfikir seluruh kader soksi hingga saat ini,

Konsep Doktrin Karyanisme menjadi sandaran perjuangan SOKSI sejak dari awal berdiri 20 Mei 1960. SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) pencetak kader bangsa, bukan kader organisasi. Berasaskan Pancasila yang dalam melaksanakan perjuangannnya berorientasi pada karya dan kekaryaan (doktrin karyawanisme). Bukti sejarah kelahiran dan perjuangannya telah membuktikan peran Ormas ini dalam mencetak kader bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya di atas kepentingan golongan.

"Doktrin Karyanisme yaitu doktrin yang senantiasa memahami keberadaan manusia yang tridimensional (insan Tuhan, insan sosial, dan insan pribadi) secara utuh/holistik/integratif, dalam alam raya semesta untuk mewujudkan (berkarya bagi) kesejahteraan lahir-bathin berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan fisik, pekerjaan, pendidikan, komunikasi, kehidupan beragama dan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara serasi, selaras dan seimbang. Inilah yang menjadi Hakikat Tujuan Pembangunan Nasional," jelas Mahadi.

Berikut perjalanan dan Kiprah SOKSI diliput dari berbagai sumber.
Dalam sejarah kelahiran SOKSI, ada beberapa momentum yang memiliki nilai sangat tinggi, dan sangat menentukan langkah dan strategi perjuangan organisasi.

Dimulai momentum kehidupan politik di tanah air setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 – Pemilu yang pertama kali dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Khususnya pada situasi periode 1957 sampai 1965 sangat tidak menguntungkan bagi struktural politik, sosial, budaya dan perekonomian Bangsa Indonesia.

Berbagai gejolak sosial politik yang bersifat kedaerahan seperti PRRI dan PERMESTA, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses mencari bentuk sistem kehidupan politik, sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Berbagai keputusan politik yang sangat startegis telah pula dikeluarkan oleh pemerintah Bung Karno pada 1957 sampai 1959, antara lain: Perjuangan pembebasan Irian Barat; Pembatalan Konfrensi Meja Bundar; Ambil alih (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan milik Belanda; dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; Konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan konstistusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik liberal ditinggalkan, dan dimulai sistem politik yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Kemudian, pada 1957, Badan Nasionalisasi (Banas) dibentuk untuk melaksanakan ambil-alih atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dengan Ketua Harian D Suprayogi (Mayjen), dan Suhardiman (Kapten TNI-AD) sebagai sekretaris.

Sebagai Sekretaris Banas, Suhardiman berbekalkan naluri kejuangan dan keyakinan yang kuat serta dari pengamatan, memelajari dan mengkaji permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia selama tiga tahun (1957-1960), maka dari Ide Dasar Manusia Karya sebagai perwujudan dari manusia Indonesia baru disampaikan kepada Ketua Harian Banas, dan sekaligus mengusulkan agar dibentuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN). Konsep ini diyakini akan mampu mengimbangi dan menandingi PKI serta seluruh jajarannya.

Tanggal 20 Mei 1960, Ketua Harian Banas menyampaikan ide dasar tentang karyawan, atau Manusia Karya Swadiri (Karyawan Swadiri) yang diusulkan oleh Suhardiman tersebut pada sidang kabinet. Sekaligus dilakukan persiapan pembentukan organisasi PKPN yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia).

Kehadiran organisasi PKPN dengan cepat menyebar ke perusahaan-perusahaan negara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sekaligus telah menggelisahkan PKI karena mengancam keberadaannya. PKI melakukan protes melalui berbagai media-masa atas kehadiran PKPN.

Untuk menindaklanjuti perkembangan PKPN, maka pada pertengahan 1961 diadakan rapat pleno seluruh pimpinan PKPN, dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKP-PKPN), dengan Ketua Umum Suhardiman dan Sekretaris Jenderal Adolf Rachman.

Lalu, pada 21 September 1962, Musyawarah Kerja Nasional I BKP-PKPN yang diselenggarakan di Palembang, khususnya komisi organisasi tidak berhasil memutuskan apa nama yang tepat bagi organisasi ke depan, karena nama BKP-PKPN dianggap tidak mencerminkan ciri, dan misi yang jelas. Sebagai Ketua Umum BKP-PKPN, Suhardiman mengusulkan nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia). Mukernas I BKP-PKPN menerima usul tersebut, dan bersepakat nama BKP-PKPN diganti menjadi SOKSI sebagai nama sekaligus jati diri bagi perjuangan karyawan Indonesia.

Meskipun Partai Komunis Indonesia dengan mantel-mantel organisasnya telah dibubarkan dan ajaran komunis (Marxisme-Leninisme) dilarang, namun SOKSI senantiasa tetap waspada terhadap bahaya laten sisa-sisa G 30 S/PKI.

SOKSI merupakan salah satu organisasi cikal bakal yang turut membidani kelahiran Golongan Karya (Golkar) pada 1964, dan terus memberikan dukungannya untuk perkembangan dan pertumbuhan Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin mandiri, dan berakar di tengah-tengah masyarakat.

Kata sosialis mengandung pengertian Sosialisme Pancasila yang bercirikan manusia karya yang mandiri dan sejahtera. Bulan berikutnya, tepatnya 17-22 Desember 1962, Musyawarah Besar (Mubes) I BKP-PKPN, atau disebut juga sebagai MUBES I SOKSI di Gelora Bung Karno, Jakarta, menghasilkan legitimasi bagi keberadaan organisasi SOKSI secara nasional. Amanat Presiden Soekarno pada Mubes I SOKSI itu secara politis benar-benar telah memberikan arti khusus dan legalitas bagi keberadaan BKP-PKPN sebagai embrio SOKSI secara nasional.

Musyawarah Besar I BKP-PKPN, itu menetapkan keputusan strategis:
(1) Penetapan Nama Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), sebagai pengganti Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKPPKPN);

(2) Restu Bung Karno terhadap keberadaan dan misi SOKSI;
(3) Strategi Bung Karno terhadap keberadaan dan misi SOKSI;
(4). Memilih dan menetapkan Suhardiman sebagai Ketua Umum dan sekaligus Kuasa Penuh Nasional (Kupenas) SOKSI;
(5) Perluasan basis SOKSI yang menjangkau seluruh sektor kehidupan di seluruh wilayah Indonesia, yakni pemuda, pelajar, mahasiswa, cendikiawan, buruh, tani, wanita dan seterusnya.
Sejak 1962 tersebut, berbagai organisasi sayap dibentuk pula oleh SOKSI dengan mengambil nama “kontra” underbownya PKI seperti LEKRI vs LEKRA, GERWASI vs GERWANI, RTI vs BTI, PELMASI, dstnya.

Kemudian, 23 Maret 1963, dilahirkan Doktrin Perjuangan SOKSI yaitu, Karyawanisme sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya dalam melaksanakan perjuangan SOKSI. Semula disebut Manifesto Karyawan, dan pada 1968 menjadi Doktrin Karyawanisme.

SOKSI bukan lahir sebagai organisasi kekuatan sosial politik, tetapi sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada karya dan kekaryaan. Sebagai organisasi perjuangan dan gerakan yang memiliki wawasan ideologi, dan misi politik berupa Lima Komitmen Strategis.

Komitmen-komitmen tersebut adalah bersifat abadi, dan senantiasa melahirkan ide, fikiran, gagasan dan konsep baru demi terwujudnya pemahaman terhadap pola dan sistem kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Arah dan tujuannya adalah Masyarakat Sosialis Pancasila, atau masyarakat sejahtera lahiriyah dan bathiniyah.

Inilah hakekat jati diri SOKSI yang tak pernah tergoyahkan oleh rintangan dan tantangan yang menghadang. Bahwa dengan Ide Dasar Manusia Karya Swadiri, dan jati diri SOKSI inilah yang mewarnai Doktrin Perjuangan Karyawanisme sebagai pengaman dan pengamalan Pancasila. Bahwa sejak awal kelahirannya di tahun 60-an, SOKSI telah berjuang habis-habisan melawan Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunisnya sampai terkuburnya Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan G 30 S/PKI, gagal tahun 1965.

Tahun 1960-1963 merupakan tahun pengembangan organisasi. Fase ini adalah fase untuk memperluas sayap organisasi dan menanamkan pengertian kepada masyrakat mengenai “sankan paran”nya SOKSI. Tahun 1963-1964 merupakan tahun konsolidasi dan kristalisasi SOKSI guna menempa kekuatan dan kesatuan massa pendukung SOKSI.

Tahun 1964-1965 merupakan tahun “action”. Fase ini merupakan pengalaman dan pelaksanaan tugas-tugas perjuangan. Dalam tahun-tahun ini SOKSI mengalami tugas-tugas berat, karena pada tahun 1964 SOKSI membidani kelahiran Golongan Karya (Golkar), dan pada saat yang sama pula SOKSI harus membendung secara ofensif politik dari PKI.

Tahun 1965 SOKSI secara total berperan aktif bersama kekuatan yang setia kepada Pancasila menumpas pemberontakan G 30 S/PKI. Pada Juli 1965, JM Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Djenderal Achmad Yani, menyetujui dan merestui pengintegrasian perjuangan SOKSI dengan Doktrin TNI AD Tri Ubaya Cakti, atau lebih dikenal dengan Soksi Manunggal Dengan Tri Ubaya Cakti.

Tahun 1966-1969 merupakan tahun perjuangan menegakkan Orde Baru, dan meletakkan landasan untuk pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Tahun 1970-an merupakan tahun perjuangan untuk rekonsolidasi organisasi SOKSI memasuki tantangan baru yang dihadapinya. Pada tahun 1971 SOKSI memusatkan perhatian untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu yang pertama kalinya dilaksanakan pada masa Orde Baru.

Tahun 1973, merupakan tahun “pengembaraan” bagi SOKSI. Pada fase ini telah lahir struktur politik baru, yaitu dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1973 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dalam Undang-Undang tersebut diletakkan dasar-dasar keanggotaan Partai Politik dan Golkar yang bersifat perorangan. Menghadapi keadaan ini SOKSI menyerahkan kader-kadernya kepada Golkar, dan SOKSI memilih “mengembara”, atau memilih jalan baru.

Tahun 1973 -1978, merupakan tahun pengembaraan SOKSI, dan pada pertengahan tahun 1978 SOKSI mulai bangkit kembali dengan melaksanakan kaderisasi SOKSI melalui organisasi sayap Wira Karya Indonesia.

Tahun 1980-an, merupakan tahun-tahun “kebangkitan kembali” SOKSI. SOKSI GUGAH, SOKSI TRIWIKRAMA, di mana masa-masa sulit telah mampu diatasi SOKSI.

Ada 3 faktor kekuatan yang mendorong SOKSI untuk bangkit, yaitu:
(1). SOKSI senantiasa mengembangkan daya kreativitas, bersikap inovatif sesuai dengan raising remand;
(2). SOKSI memiliki integrasi faktor berupa Doktrin Karyawanisme; dan
(3). SOKSI memiliki “Courrage”, atau keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan tantangan-tantangan perjuangan.

Pada fase ini SOKSI melakukan gerakan kaderisasi secara Nasional yang dikenal dengan Kader Bangsa.
Tahun 1985, merupakan tahun lahirnya 5 (lima) Undang-undang di bidang politik. Undang-Undang ini mempertegas kembali posisi partai-partai politik, dan organisasi kemasyarakatan menitik beratkan gerak juangnya pada bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang ekonomi.

fokus berita : #Mahadi Nasution #Suhardiman


Kategori Berita Golkar Lainnya