28 Agustus 2020

Sosialisasi BPH Migas, Gandung Pardiman Harap Subsidi Migas Untuk Rakyat Kecil Tepat Sasaran

Berita Golkar - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Drs HM Gandung Pardiman MM mengatakan melalui sosialisasi tugas fungsi dan capaian Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentan capaian BPH Migas.

Pertamina harus bisa membuka diri, jika terdapat kekurangan, bisa segera melakukan langkah responsif. Sehingga jangan sampai masyarakat sampai kesulitan memperoleh migas. Terutama para nelayan, petani yang mengandalkan bbm.

“Berdasarkan dari hasil sosialsiasi ketika ada permasalahan di lapangan, bisa langsung melakukan telepon dan dalam tempo 24 jam akan segera ditindaklanjuti,” kata HM Gandung Pardiman MM usai Sosialisasi Tugas Fungsi dan capaian BPH Migas Tahun Anggara 2020 bersama Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM di Balai Kalurahan Kepek, Wonosari, Kamis (27/08/2020).

Baca Juga: Nusron Wahid Tagih Janji Mendag Agus Suparmanto Agar BUMN dan Importir Beli Gula Petani Rp.11.200/Kg

Kegiatan sosialisasi tugas fungsi dan capaian Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) dihadiri Manager Pertamina DIY-Jateng Pande Made Andi, Komite BPH Migas Saryono Hadi W, Sekretaris BPH Migas Bambang Untoro.

Lalu Tim Asistensi Gandung Pardiman John S Keban, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho yang juga fraksi Golkar, Anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Gunawan SE, Eri Agustin, Jumiran, Lurah Kepek Bambang Setiawan dan undangan.

Lebih lanjut Gandung Pardiman mengatakan jika di lapangan terjadi penyimpangan bantuan subsidi untuk masyarakat maka harus diluruskan. Ketika datang di sebuah rumah makan yang cukup besar dan masih ditemukan penggunaan gas 3 kilogram harus ada tindakan. Sebab seharusnya gas 3 kilogram tersebut dipergunakan untuk kuliner usaha kecil.

Baca Juga: Bahas RUU Cipta Kerja, Firman Soebagyo Nilai Alih Fungsi Lahan Ancam Kesejahteraan Petani

“Temuan di lapangan ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai subsidi untuk rakyat kecil ini justru salah sasaran. Karena Migas ini keberadaannya sangat terbatas. Melalui Komisi VII DPR RI pengawasan kinerja BPH Migas ini akan terus dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Komite BPH Migas Saryono Hadi menambahkan, kegiatan hilir minyak gas dan bumi sebenarya sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. BPH migas merupakan lembaga yang dibentuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan bbm dan gas bumi. Sehingga BPH Migas bertugas memastikan ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk distribusi BBM di wilayah Gunungkidul ini bisa terpenuhi dengan baik. Jika sebelumnya ada kendala sudah bisa diatasi dan kembali normal,” ujarnya.

Baca Juga: Tunda Bangun Smelter di Gresik, Rudy Mas’ud Kecewa Freeport Tidak Gentlemen dan Hanya Isapan Jempol

Sementara Manager Pertamina DIY-Jateng Pande Made Andi menuturkan, terjadinya pandemi memang berdampak pada pembelian BBM.

Bahkan sempat turun 50 persen, namun kini sudah mulai pulih lebih cepat. Berkait dengan keluhan nelayan maupun petani yang kesulitan membeli bbm menggunakan jerigen, bisa diatasi melalui rekomendasi pemerintah daerah setempat. Karena sudah ditentukan siapa yang berhak harus mendapat izin dinas terkait.

”Silahkan nelayan yang membeli bbm dengan jerigen bisa minta rekomendasi pemerintah daerah setempat,” pungkas Pande Made Andi. {cakrawala}

fokus berita : #Gandung Pardiman #Saryono Hadi