07 September 2020

Kader se-Kabupaten Badung Mundur Massal, Ini Klarifikasi Sekretaris Golkar Bali Dauh Wijana

Berita Golkar - Kekecewaan para kader Partai Golkar Badung ditanggapi dingin oleh jajaran DPD I Partai Golkar Bali. Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali Made Dauhwijana mengatakan bahwa pihaknya mengakui memahami kekecewaan para kader Golkar tersebut.

Hanya saja, pihaknya mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan terkait Pilkada sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Golkar.

Dauhwijana juga mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pengajuan ke DPP Golkar untuk mengajukan duet I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra) untuk diberikan rekomendasi.

Baca Juga: Ngurah Setiawan Ajak Semua Kader Golkar Karangasem Berdoa Agar Sukerana Sembuh Dari COVID-19

“Kami juga perlu klarifikasi bahwa kita seluruh proses seperti di Denpasar tidak bisa mencalonkan sendiri karena kuota. Itu berdasarkan usulan koalisi. Ada usulan dari kabupaten/kota, kita proses di Tim Pilkada lalu kita ajukan kepada DPP. Bahkan Badung tanggal 4 (Agustus) sudah lebih dulu dari Denpasar usulan itu,” akunya saat menerima perwakilan kader Golkar se-Badung, 7 September 2020.

Politikus yang juga Mantan Anggota DPRD Bali ini bahkan menunjukan bukti berupa email ke DPP Partai Golkar di Jakarta guna memperkuat klarifikasi. “Bahkan ada isu berkembang bahwa kami tidak mengirimkan. Kita sudah (ada) bukti lewat email dan pos,” tandasnya.

Sebagai kader dibawah, Dauh mengaku tegak lurus dengan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Mengenai aspirasi dari para PD se-Badung akan dirinya sampaikan kepada Ketua DPD I Golkar Bali.

Baca Juga: Calonkan Kader di 10 Pilkada, Golkar Jateng Targetkan Sapu Bersih Kemenangan

“Aspirasi dari temen-temen pasti akan kami sampaikan adanya sikap seperti ini. Siapa tahu dalam situasi yang sudah tenang dan bagus nanti, kita bersama-sama di Golkar. Teman-teman ini sudah berjuang untuk Golkar,” tandasnya.

Akibat DPP Golkar tidak mendengar aspirasi kader di Badung. Para kader Partai Golkar se-Kabupaten Badung memutuskan mundur massal dari posisi di kepengurusan maupun sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mereka datang ke Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Denpasar, Senin 7 September 2020 guna menyampaikan aspirasinya untuk mundur dari Partai Golkar.

Baca Juga: Airin Rachmi Diany Minta Benyamin Davnie-Pilar Saga Lanjutkan Prestasinya Bangun Kota Tangsel

Para kader Partai Golkar dari berbagai tingkatan tersebut mengaku kecewa dengan keputusan dari DPP Partai Golkar yang merekomendasikan duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (Giriasa) di Pilkada Badung.

Dalam pernyataan sikapnya yang diwakili oleh Koordinator Pengurus Desa (PD) Golkar se-Kabupaten Badung, Wayan Sumantra Karang menyatakan pihaknya bersama dengan para PD merasa kecewa dengan sikap Partai Golkar yang tidak memberikan ruang kepada kader sendiri, yakni Wayan Muntra.

Bahkan, menurutnya keputusan Golkar merekomendasikan Giriasa tersebut sebagai keputusan sepihak tanpa ada melalui mekanisme yang berlaku di tubuh Partai Golkar.

Baca Juga: Rusli Habibie Siap Menangkan Rusliyanto Monoarfa-Umar Ibrahim di Pilkada Bone Bolango

Padahal, Partai Golkar bersama NasDem dan Gerindra sudah lebih dulu berproses lebih dulu dengan membangun Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB).

Hingga akhirnya tercipta Pasangan I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra). Hal inilah yang mendorong para kader dibawah merasa kecewa lantaran aspirasi tidak dihiraukan.

“Kami ingin menyampaikan satu hal kekecewaan terhadap proses mekanisme terbitnya rekomendasi di Pilkada Badung 2020. Aspirasi kami sama sekali tidak didengarkan oleh DPP,” katanya saat menyampaikan aspirasi.

Baca Juga: Bersepeda Ke KPU Indramayu, Daniel Mutaqien-Taufik Hidayat Jadi Pasangan Pendaftar Terakhir

Bukan itu saja, pihaknya juga merasa tidak ada penjelasan ataupun klarifikasi dari DPD Golkar Bali ataupun DPP terkait rekomendasi tersebut. Padahal, Sumantra menyebut jika sejak awal usulan dari masing-masing partai dan KRRB adalah Diatmika-Muntra.

Namun, dimasa injury time berubah. “Kami merasa sudah diluar batas kebijakan mekanisme Partai Golkar ini. Mohon ijin kami menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi,” tegasnya. {denpasarupdate}

fokus berita : #Made Dauhwijana