16 September 2020

Berita Golkar - Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat akhir-akhir ini membuat semua pihak resah. Terkait itu, berkembang narasi yang menuntut penundaan kembali Pilkada Serentak 2020. Pilkada ditengarai akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 dan mengesampingkan kesehatan masyarakat.

Namun, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berpikiran lain. Ia merasa Pilkada Serentak 2020 penting untuk tetap diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Saya memahami dan mengerti kekhawatiran publik bahwa Pilkada 2020 mendatang berpotensi menjadi kluster baru persebaran Covid-19 di Indonesia. Namun, proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan,” kata Zulfikar dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (16/9/20).

Baca Juga: Ketua Alhidayah Kepahiang Puji Gubernur Rohidin Mersyah Sosok Pemimpin Yang Sulit Dicari

Dia menuturkan, tidak ada satupun yang tahu kapan Covid-19 akan berakhir. Karena itu, mustahil menunda Pilkada sampai Indonesia benar-benar dinyatakan bebas Covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada juga akan menjamin kesetaraan kesempatan warga negara dalam pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. “Semangatnya adalah memastikan perlindungan nyawa dan kedaulatan rakyat Indonesia,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Menurut dia, keberlangsungan Pilkada juga mendesak, karena norma dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara jelas masa jabatan kepala/wakil kepala daerah hanya 5 (lima) tahun sejak pelantikan dan tidak menerangkan lebih lanjut mengenai pergantian jabatan kepala/wakil kepala daerah pasca selesai masa jabatan.

Baca Juga: Agung Widyantoro Dukung Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember 2020

Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah juga menegaskan bahwa pemilihan kepala/wakil kepala daerah musti berlangsung 5 (lima) tahun sekali.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah sikap adaptif. Yakni menyesuaikan segala tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan.

Tidak bermaksud mensimplifikasi persoalan, Zulfikar menawarkan lima jalan keluar dalam mempertemukan titik keseimbangan demokrasi dan keselamatan warga negara yang akan meminimalisir kekhawatiran warga terhadap dampak Pilkada 2020.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Ingatkan KPU Ancaman Klaster Baru Corona Saat Penetapan Paslon Pilkada 2020

Pertama, adalah penyadaran. Semua pihak, terutama Pemerintah dan Penyelenggara perlu secara masif dan maksimal menyadarkan masyarakat tentang betapa bahayanya Covid-19.

Kedua, ketersediaan anggaran. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja Penyelenggara, maka anggaran Pilkada 2020 harus segera terpenuhi semua. Terlebih jika semangat alokasinya menuju pada penyelamatan nyawa warga negara.

Ketiga, peralatan. Pemenuhan kebutuhan Alat Perlindungan Diri selama Pilkada 2020 harus berbasis pemilih dan TPS. Ini menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan. Keempat, penegakan hukum. Semua pihak perlu bersikap tegas tanpa kompromi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta TNI-Polri Dilibatkan Tegakkan Disiplin Di PSBB DKI Jakarta

Pasal 11 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap pelanggar protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 dapat ditegur ataupun dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu artinya, bila Paslon, Penyelenggara, Pemilih, dan Warga tidak mengindahkan protokol kesehatan, Zulfikar rasa Indonesia tidak kekurangan mekanisme sanksi yang bisa diberlakukan. “Indonesia memiliki UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” terangnya.

Kelima, adalah Force Majeure. Konstruksi UU Nomor 10 Tahun 2016 memberi ruang adanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Jadi, jika di suatu daerah benar-benar berstatus Zona Hitam atau terjadi transmisi Covid-19 secara cepat dan meluas, maka opsi penundaan lokal patut untuk dipertimbangkan.

Baca Juga: Tak Mendesak, Supriansa Protes Usulan Polri Rp.121 Miliar Untuk Amankan MotoGP dan Piala Dunia

Pada intinya, kata dai, Pilkada 2020 penting untuk dilaksanakan dan tidak pelu ditunda lagi. Bukan karena abai terhadap kesehatan, tetapi karena ada aspek kepastian hukum dan pemerintahan yang harus dipenuhi.

Zulfikar mengharapkan semua pihak saling bekerja sama untuk memastikan Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. “Kalau kita sudah putuskan 9 Desember itu Pilkada, mari kita sama-sama bertanggung jawab agar proses demokrasi ini tetap menyelamatkan nyawa manusia,” pungkasnya. {telusur}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin


Kategori Berita Golkar Lainnya