13 Oktober 2017

Negosiasi Freeport Alot, Satya Widya Yudha Ogah Indonesia Kneel Down

Berita Golkar - Pemerintah Indonesia telah berupa mengakomodasi keinginan Freeport untu menjaga stabilitas investasi atas keberlangsungan tambangnya pasca penetapan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Salah satu caranya, Pemerintah Indonesia tengah akan menyiapkan payung hukum berupa rancangaan peraturan pemerintah (RPP) terkait stabilitas investasi ini. Padahal, negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport sendiri masih alot.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha meminta, agar peraturan tersebut dapat menguntungkan pihak Indonesia. Pemerintah, kata Satya, juga harus memasukan kebijakan tersebut kedalam konteks yang menguntungkan pihak Negara.

“Tapi, apabila ternyata penurunan pajak itu tidak menguntungkan pihak indonesia ya dia melanggar kesepakatan,” kata Satya saat dihubungi Kabar3.com, Rabu (11/10/2017).

Satya juga menjelaskan Pemerintah harus bisa menekankan Freeport agar dapat mengikuti semua aturan yang ditetapkan. Termasuk, bila ada hukum pajak yang berubah, berarti pihak Freeport harus mengikuti perubahan tersebut.

“Kita menginginkan prevailing law, jadi begitu ada hukum pajak yang berubah ya dia ngikutin. Karena, kan sekarang masih kneel down, yang berarti Freeport itu mulai dia tanda tangan sampai dengan kontrak itu selesai tidak berubah besaranya. Itu namanya kneel down,” imbuhnya.

Penerapan kneel down, lanjut Satya, merupakan bagian yang tidak diinginkan Komisi VII DPR RI, Karena hal tersebut dianggap tidak menguntungkan Pemerintah Indonesia.

“Kita tidak ingin, karena kalau kaya begitu kita kan gatau 40 tahun yang lalu dengan sekarang suasana perpajakanya kan beda. Maka kita minta prevailing, karena ketika rezim pajaknya berubah satu dan lain hal, ya dia ngikutin rezim pajak itu,” terang dia. [kabar3]

fokus berita : #Satya Widya Yudha