14 Oktober 2017

Mahyudin dan Akbar Tandjung Sebut Bakal Ada Perombakan Golkar Jilid Dua

Berita Golkar - Kabar perombakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kembali menguat. Informasi ini tak hanya datang dari Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, namun juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pakar, Mahyudin serta kader senior partai beringin yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Akbar Tanjung. Namun mereka masih merahasiakan siapa nama-nama yang bakal didepak dan nama yang masuk menggantikan.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, rencana soal akan ada perombakan kembali di kepengurusan Partai Golkar memang ada. "Rencananya saya dengar dari DPP akan ada perombakan atau bahasa halusnya revitalisasi jilid II," ungkapnya kepada INDOPOS saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (13/10).

Disinggung siapa saja yang nanti akan digeser dari posisi kepengurusan dan siapa yang akan menggantikannya? Mahyudin mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Tapi saya belum tahu siapa yang akan masuk dan siapa yang akan digeser keluar," tutur Wakil Ketua MPR RI itu.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, jika semakin menurun elektabilitas Partai Golkar hingga menyentuh angka empat persen, maka harus ada perombakan besar-besaran di level kepengurusan agar Golkar bisa bangkit kembali. "Untuk itu, para pengurus Partai Golkar harus secepatnya memperbaiki kepercayaan publik terhadap Partai Golkar," ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pasalnya, Akbar sangat prihatin dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Golkar yang menurut survei belakangan elektabilitas menurun dibanding saat Pemilu 2014. "Saya sangat prihatin dengan keadaan partai dan saya sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar tidak ikhlas elektabilitas Golkar menurun," tandasnya.

Akbar menilai pengurus Golkar harus melakukan perbaikan serius untuk mendongkrak lagi elektabilitas partai. "Para pengurus Partai Golkar yang sekarang ini harus melakukan perbaikan dan strategi untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas Partai Golkar di masyarakat yang kian menurun," imbuhnya.

Akbar menambahkan, Golkar juga harus siap mengantisipasi kemungkinan jika KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. "Dengan adanya sprindik baru berarti Setya Novanto akan diadili kembali dan ini harus diperhatikan serta dipersiapkan, harus diantisipasi dan harus menyiapkan langkah-langkah bila mana terjadi," pungkasnya.

Dikonfirmasi soal wacana perombakan kepengurusan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham enggan memberikan jawaban walau telah beberapa kali dihubungi melalui sambung telepon. Meski demikian, menurut narasumber yang berada di dalam internal partai menepis isu tersebut. Ia mengatakan, tidak ada rencana perombakan atau revitalisasi ke-II di kepengurusan Partai Golkar. Pasalnya, saat ini partai berlambang pohon beringin tersebut tengah disibukkan mengurus pendaftaran partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang ada semua perangkat di DPP Partai Golkar sibuk membantu mengurus pendaftaran parpol ke KPU. Semua diturunkan sampai ke tenaga ahli fraksi (Golkar di DPR RI, Red), bahkan bisa dianggap mereka pindah kantor untuk hal tersebut," beber sumber yang enggan disebutkan namanya itu kepada INDOPOS, Jumat (13/10).

Sebelumnya, kendati telah terjadi perombakan di tubuh kepengurusan DPP Partai Golkar, posisi pengurus lain pun terancam tersingkir dari posisi saat ini. Pasalnya, Golkar dalam waktu dekat akan melakukan bedol kabinet. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan kembali melakukan reshuffle kepengurusan kedua dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Agung mendukung revitalisasi yang dilakukan Novanto di bidang lain untuk menyolidkan dan memaksimalkan kinerja partai. "Saya mendukung apa yang telah dilakukan Pak Novanto dan DPP Partai Golkar. Meskipun saya tadi bicara dengan beliau akan tetap dilanjutkan reshuffle itu pada bidang-bidang yang lain," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/10) lalu. [indopos]

fokus berita :