19 Oktober 2020

Sebut UU Cipta Kerja Karya Hebat Pemerintah, AMPG Tantang Debat Elit Politik Yang Cuma Bisa Asbun

Berita Golkar - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Bidang Politik Hukum dan HAM, Aga Khan menilai, UU Cipta Kerja merupakan karya hebat dari pemerintah dan DPR.

"Sekian banyak Undang-Undang, aturan, Peraturan Pemerintah, Perda dan Aturan Perundang-Undangan lainnya dibuat menjadi selaras agar tidak saling tumpang tindih sehingga baik investor mau pekerja dan juga pengusaha lokal mendapatkan kepastian hukum," kata Aga dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2020).

Menurut Waketum PP AMPG yang juga seorang Advokat itu, nilai tambah dari UU Cipta Kerja yang dikenal juga dengan Omnibus Law atau UU sapujagat itu, pengusaha lokal mendapatkan beberapa kemudahan.

Baca Juga: Tingkatkan Kursi Golkar di DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni Siap Mundur Jika Gagal Bawa Perubahan

"Bahkan dibebaskan berbagai biaya administrasi dan diatur agar tidak ada celah pungli dalam berusaha di Indonesia," imbuhnya.

Aga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami semangat utama UU Cipta Kerja yang ingin mempermudah investasi bagi investor sehingga akan banyak tercipta lapangan pekerjaan.

"Memang untuk memahami secara utuh UU Ciptaker tidak gampang. Jadi kalau hanya membaca sebagian atau tidak sampai tuntas hingga penjelasannya, pasti akan banyak pasal atau tafsiran yang dipelintir," tambah Aga.

Ia mencontohkan, jika dibilang UU Cipta Kerja tidak berpihak ke buruh mengenai upah dan pesangon. Bahkan ada juga disinformasi terkait upah buruh atau pesangon yang akan dipotong.

Baca Juga: Ace Hasan Ungkap Klaster Jaminan Produk Halal UU Cipta Kerja Bikin Sertifikasi Halal Makin Transparan

"Padahal, beberapa pasal yang memang tidak mengatur secara rigit di Omnibus Law, maka aturan lama tetap berlaku. Nah untuk aturan baku tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak buruh dari dulu sudah ada UU yang tetap berlaku," tuturnya.

Aga menambahkan, pihaknya akan mengedukasi kepada masyarakat, baik itu mahasiswa, buruh dan kelompok masyarakat mana saja yang ingin berkonsultasi hukum.

"Kami PP AMPG sangat terbuka kepada adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan buruh yang ingin berdialektika, duduk bersama mengkaji UU Ciptaker. Agar ada pemahaman hukum yang benar. Bukan yang dipelintir sehingga salah intepretasi," ucapnya.

Baca Juga: Sambut HUT Ke-56 Golkar, AMPG NTT Tebar Cinta Untuk Driver Ojol dan Loper Koran

Aga berharap, para elite politik yang berseberangan dengan Pemerintah dan DPR yang sudah mengesahkan UU Ciptaker untuk tidak hanya mencari panggung, seakan-akan mengerti bahasa hukum.

"Saya berani berdebat dengan mereka yang asal bunyi atau asbun. Indonesia sangat membutuhkan Omnibus Law. Sudah ada negara lain yang menerapkan Omnibus Law dan semuanya terbukti maju dan perekonomian mengalami kenaikan," tegasnya.

Lawyer muda yang juga kader muda Partai Golkar itu juga berharap agar bangsa kita untuk berfikir maju, melompat ke depan dengan terobosan dan inovasi. "Untuk ke arah sana, dengan segala perubahan yang terjadi mengikuti semangat zaman, kita harus siap. Dan Omnibus Law adalah salah satu terobosan luar biasa dalam dunia hukum dan ekonomi," katanya.

Baca Juga: HUT Ke-56, Golkar Kabupaten Bekasi Ziarah Ke Makam Singa Karawang-Bekasi KH Noer Ali

Masih kata Aga, jangan ada kecurigaan karena adanya UU Omnibus Law kita menjadi pesimis dan takut dengan investor asing. "Omnibus Law tetap memberlakukan asas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mari kita memahaminya dahulu dengan benar. Kalau ada yang tidak sesuai silahkan ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ajak Aga.

Menurutnya, aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker dari sejumlah elemen masyarakat, rentan ditunggangi. Yang ada dengan aksi anarki belakangan ini, justru semakin menunjukkan kemunduran.

"Dan aksi anarki yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker yang ada malah membuat banyak kerugian kita. Rakyat kecil susah untuk bekerja. Kerugian material atas kerusakan di seluruh daerah bisa mencapai ratusan miliar Rupiah. Padahal uang sebanyak itu bisa dialokasikan untuk kesejahteraan. Karena itu, tolong elite politik jangan meyesatkan rakyat sendiri dan memanfaatkan situasi," tegas Aga.

Baca Juga: Bantah Rumor Kader Tak Loyal, Golkar Pastikan Solid Menangkan HARUM di Pilkada Kota Mataram

Terakhir, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama memahami UU Cipta Kerja secara komprehensif.

"Pikirkan dahulu matang-matang sebelum bertindak. Negara kita sejak Reformasi sudah memiliki perangkat hukum yang lengkap. Sekali lagi, silahkan ke MK daripada aksi unjuk rasa yang sudah pasti selain berpotensi menyebarkan Covid-19, juga lebih banyak mudharatnya karena mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga lainnya dalam beraktivitas," tandas Aga Khan. {jakarta.tribunnews}

fokus berita : #Aga Khan