24 November 2020

Zulfikar Arse Sadikin Minta Protokol Kesehatan dan Mitigasi di 270 Pilkada 2020 Makin Diperkuat

Berita Golkar - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang memuat tentang sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona), mengingat masifnya pelanggaran prokes yang dilakukan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 kurang dari 3 minggu lagi. Sehingga, yang terbaik adalah memaksimalkan prokes Covid-19 oleh semua pihak.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Pengembangan Taman Nasional Komodo Harus Perhatikan Asas Konservasi

 

"Saat ini yg diperlukan menghadapi pra dan pasca 9 Desember adalah maksimalisasi penegakan protokol kesehatan oleh semua pihak, terutama penyelenggara pilkada, pemda, satgas Covid-19, aparat penegak hukum, dan tanpa terkecuali paslon beserta tim pendukung," kata Zulfikar saat dihubungi SINDO Media, Selasa (24/11/2020).

Selain itu, sambung Ketua DPP Partai Golkar ini, perlu juga diperkuat dengan mitigasi yang cermat kepada 270 daerah yang berkontestasi pilkada di 309 daerah. Sehingga, segala sesuatunya sudah bisa diantisipasi. "Agar setiap persoalan yang akan timbul bisa segera diatasi dengan cepat dan tepat," ujarnya. 

Zulfikar memandang, apa yang disampaikan oleh Perludem ini merupakan wujud harapan dan keberpihakan agar pilkada benar-benar aman, selamat, dan menyelamatkan. Tinggal bagaimana memaksimalkan perangkat hukum yang ada dan benar-benar menegakkan komitmen.

Baca Juga: Pantau Penggunaan Dana Otsus Aceh, Azis Syamsuddin Minta IPM Meningkat dan UMKM Berkembang

"Kalau soal sanksi pelanggar prokes sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Tinggal makin komitmen dan konsisten dalam penerapannya," tegasnya.

Adapun jadwal rapat persiapan pilkada bersama pemerintah dan pemyelenggara pemilu, menurut Zulfikar, sejauh ini belum ada agenda rapat Komisi II untuk membahas pilkada. {nasional.sindonews}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin