25 November 2020

Hetifah Minta Pemerintah Rancang Peerubahan Kebijakan Guru Secara Sistemik

Berita Golkar - Hari Guru tahun 2020 ini diawali dengan sejumlah berita baik dari beberapa kebijakan pemerintah yang pro guru. Dari kebijakan pemberian kuota bagi guru untuk keberjalanan PJJ, pemberian bantuan subsidi upah bagi guru honorer, serta pengumuman pembukaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 yang memprioritaskan guru honorer.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Rabu (23/11/2020), dalam rilisnya menyambut Hari Guru 2020. Ia menyerukan kepada pemerintah agar merancang perubahan kebijakan guru secara sistemik.

Ia menyebut, permasalahan guru di Indonesia adalah sebuah wicked problem, yang tidak hanya kompleks dan penuh dengan komplikasi, namun juga sulit untuk ditentukan di mana awal, tengah, dan ujung permasalahannya.

Baca Juga: Ridwan Bae Minta BMKG dan Basarnas Persiapkan Diri Antisipasi Bencana Fenomena La Nina

"Perlu proses literatif untuk menyelesaikan wicked problem ini, dan perubahan harus terjadi secara sistemik, bukan dengan mindset kuratif. Transformasi manajemen guru merupakan kunci utama reformasi dunia pendidikan, lebih dari infrastruktur, teknologi, dan hal-hal lainnya."

"Aset terbesar kita adalah sumber daya manusia. Guru yang baik, ditempatkan di manapun, akan mampu berinovasi dan berkreasi meski dengan berbagai keterbatasan," tandasnya.

Sebaliknya, sebesar apapun biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur dan teknologi, tidak akan berdampak besar bagi pembelajaran jika tidak berada di tangan yang tepat. Oleh karena itu, dalam upaya membenahi dunia pendidikan di Indonesia, pantaslah jika segala energi, waktu, dan sumber daya dikerahkan dengan porsi yang signifikan bagi guru-guru di Tanah Air.

Baca Juga: Pilgub Sumbar 2020, Ini Visi Misi Paslon Nomor Urut 3 Fakhrizal-Genius Umar

Hetifah menyambut positif kabar rekrutmen PPPK guru di 2021. Rencananya, ditargetkan tak kurang dari 1 juta guru dapat menjadi PPPK melalui skema ini. Hanya guru honorer baik di negeri maupun swasta, serta lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi tersebut.

Ini berita yang sangat baik, mengingat dengan terdaftar menjadi PPPK, guru mendapatkan kepastian status, gaji, dan tunjangan, setelah bertahun-tahun tidak dimiliki sebagian besar guru honorer.

"Namun, ada beberapa catatan yang saya miliki terkait program tersebut. Pertama, menurut hemat saya, hendaklah seleksi tersebut tidak hanya berdasarkan pada tes kompetensi yang akan dilakukan, tapi juga mempertimbangkan pengabdian yang telah dilakukan."

"Misalnya, menjadikan pengalaman mengajar sebagai salah satu instrumen penilaian, dengan memberikan bobot lebih bagi mereka yang telah mengajar lebih lama," harapnya.

Baca Juga: Gde Sumarjaya Linggih Optimis BUMN di Jatim Bakal Bangkit Usai Pandemi COVID-19

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, ini akan menyeimbangkan aspek kompetensi dengan pengalaman dan memberikan reward bagi mereka yang telah mengabdi lebih lama, tentu tanpa mengorbankan standar kompetensi yang harus dimiliki.

Untuk itu, pendataan harus akurat. Dalam Dapodik, perlu juga disertakan lama mengajar seorang guru honorer. Buka data tersebut kepada publik, agar masyarakat terutama sesama guru dapat saling mengawasi apabila ada data yang kurang akurat.

Ini mengurangi praktik-praktik kurang terpuji, seperti adanya fenomena guru honorer bodong atau titipan. "Kita harus pastikan bahwa yang mendapatkan kesempatan tersebut adalah mereka yang berhak, mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak bangsa. Kemendikbud juga harus menerapkan kriteria yang jelas terkait pengajuan guru oleh daerah.

Baca Juga: Bikin Resah Jamaah, Ace Hasan Minta Kemenag Luruskan Disinformasi Seputar Haji

Bagaimana mendefinisikan kekurangan guru. Apakah yang dimaksud adalah kekurangan guru PNS? Bagaimana dengan swasta? Terdapat data-data yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara rasio guru dan murid, jumlah guru secara nasional tidaklah kurang.

Namun, masalah terletak pada distribusi yang tidak merata. Ini harus diperjelas, baik dari sisi jumlah maupun lokasi penempatan. Jangan sampai pemerintah daerah mengajukan sebanyak-banyaknya, namun tidak disertai justifikasi yang jelas.

"Jika ini terjadi, anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat tidak akan teralokasikan dengan efektif dan efisien. Program PPPK tersebut merupakan kebijakan yang baik untuk menangani permasalahan guru honorer dan kebutuhan guru yang mendesak saat ini."

"Namun, perlu solusi yang bersifat sistemik untuk jangka panjang, yang memastikan rekrutmen guru berlangsung secara adil, meritrokratik, serta mengedepankan kesejahteraan guru," pandang legislator asal Kalimantan Timur ini.

Baca Juga: Jilly Gabriella Eman-Virgie Baker Targetkan 42 Ribu Suara di Pilkada Tomohon, Golkar Gaspol!

Selain rekrutmen, lanjut Hetifah, perlu juga ada cetak biru manajemen guru ke depan yang mencakup sertifikasi dan pelatihan yang efektif, program-program pengembangan keprofesian, serta jenjang karier yang jelas. Ini harus tercantum dala Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang sedang dibahas Komisi X DPR RI.

"Kami harap, putra-putri terbaik bangsa tidak ada yang ragu untuk mendaftar sebagai guru. Sejatinya, pekerjaan menjadi guru adalah salah satu pekerjaan tersulit, karena berkaitan dengan bagaimana membangun manusia."

"Pekerjaan ini harus diisi orang-orang terbaik, dengan semangat pengabdian yang tinggi, dan tentunya diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Selamat Hari Guru," tutup Hetifah. {dpr}

fokus berita : #Hetifah #Hetifah Sjaifudian