11 Desember 2020

Jika Keuangan Pemerintah Mampu, Dave Laksono Sarankan Vaksin COVID-19 Digratiskan Semua

Berita Golkar - Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian vaksin corona, yaitu program pemerintah yang menggratiskan biaya vaksinasi untuk 30 persen penduduk dan program mandiri bagi 70 persen masyarakat mampu. Opsi ini menimbulkan kritik, sehingga banyak pihak yang menuntut agar vaksinasi corona digratiskan.

Terkait hal ini, Ketua DPP Golkar Dave Akbarsyah Fikarno Laksono menilai tak masalah jika vaksin corona digratiskan. Asalkan kondisi keungan pemerintah bisa mengakomodir hal itu. "Ya kalau memang kemampuan ekonomi cukup dan ada dananya ada, saya kira digratiskan," kata Dave kepada wartawan, Jumat (11/12).

Meski demikian, kata dia, perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait mengenai perhitungan kemampuan dana yang dimiliki. Sehingga bisa mengambil keputusan yang dianggap tepat bagi semuanya.

Baca Juga: Fraksi Golkar Dukung Pemprov DKI Jakarta Larang Industri Pariwisata Gelar Acara Tahun Baru 2021

 

"Cuma kan masalah ini takutnya pendanaannya kurang. Tapi kalau kekuatannya ada, ya enggak apa digratiskan saja," ujarnya.

Dave yang juga Anggota Banggar DPR RI menyebut pembahasan bisa mempertimbangkan kebutuhan pendanaan kementerian/lembaga. Dia tak ingin opsi menggratiskan vaksin bisa menggangu program-program yang bakal dijalankan kementerian/lembaga di tahun 2021.

"Ya itu kan kebijakan pemerintah (refocusing). Ya sebenarnya memang harus dibahas kalau harus di-refocusing, kan, berarti ada banyak program yang dibatalkan. Ada rencana kerja K/L itu yang dipertimbangkan matang-matang takutnya menghambat pembangunan," pungkasnya.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap Aspirasi Kader Golkar se-Indonesia Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan jika ingin vaksinasi corona digratiskan, harus berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan. Dia menyebut perhitungan ini sudah dilakukan Menkeu Sri Mulyani.

"Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar. Karena ini masih jumlah (warga yang berusia) 18-59 tahun," kata Terawan dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Kamis (10/12). {kumparan}

fokus berita : #Dave Laksono