16 April 2021

Gde Sumarjaya Linggih Nilai Rencana Pembentukan Kementerian Investasi Sudah Tepat

Berita Golkar - Rencana pemerintah membentuk Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna 9 April 2021 lalu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Bali Gede Sumarjaya Linggih yang biasa disapa Demer, mengatakan hal itu tepat. Lantaran Undang-undang Omnibus Law sangat memberi harapan kepada pertumbuhan ekonomi.

“Artinya akan banyak penyerapan tenaga kerja baru. Terlebih, dalam UU Omnibus Law kewenangan kementerian lain dijadikan satu sehingga mempermudah orang untuk berinvestasi. Oleh karena itu, sudah semestinya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi,” kata Demer saat dihubungi NusaBali, Kamis (15/4).

Baca Juga: Nama Airlangga Hartarto Makin Harum, Jalan Menuju Pilpres 2024 Makin Mulus

Menurut Demer, dengan menjadikan BKPM sebagai Kementerian Investasi tidak akan membuat ‘cemburu’ kementerian lain yang kewenangannya menyatu di BKPM. Terkait siapa yang menjadi Menteri Investasi, politisi Partai Golkar itu menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Namun, sebagai pimpinan Komisi VI DPR RI yang antara lain membidangi perindustrian, perdagangan, dan investasi, dia memprediksi Ketua BKPM Bahlil Lahadalia akan menjadi Menteri Investasi. Pasalnya sebagai Ketua BKPM, Bahlil mampu bekerja dengan baik serta memenuhi target investasi. Bahkan investasi dari Korea ada yang masuk ke Indonesia.

“Saya melihat dia orang cerdas dan kinerjanya bagus. Sebaiknya yang menjadi Menteri Investasi Bahlil, bukan yang lain agar Menteri Investasi nanti tidak belajar dan mulai dari awal lagi sehingga membutuhkan waktu lama,” papar Demer.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SIM Online Nasional

Apalagi, kondisi ekonomi kita sedang berat karena saat ini pandemi Covid-19. Untuk itu, investasi harus berjalan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi pengangguran. Jika masalah pengangguran tidak dapat diatasi segera, akan terjadi kondisi sosial yang berat di masyarakat.

Disinggung adanya pembentukan Kementerian Investasi, apakah akan berdampak reshuffle? Demer mengatakan, yang pasti Kementerian Investasi memang harus diisi setelah dibentuk. Sementara tentang reshuffle menteri lainnya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Saat ini berhembus akan ada sejumlah menteri direshuffle bersamaan dengan penunjukan Menteri Investasi. Salah satu menteri yang disebut-sebut akan direshuffle adalah Menko Perekonomian yang dipegang Airlangga Hartarto. Mengenai itu, Demer optimistis Airlangga tidak direshuffle.

Baca Juga: Bakal Maju di Pilgub Sultra, Ridwan Bae Incar Pasangan Dari Daratan

Sebab, Ketum Golkar tersebut memiliki kinerja baik dalam menjalankan programnya. Sampai-sampai, kata Demer, Airlangga tidur sehari kurang dari empat jam.

“Kita survive dibandingkan negara-negara lain di Asia dan dunia pada masa pandemi Covid-19. Kemudian cepat mendapatkan vaksin ketimbang negara berkembang lainnya. Ini tidak terlepas dari peranan Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Oleh karena itu, beliau tidak layak direshuffle,” tegas pria yang sudah empat periode menjadi anggota DPR RI ini (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024). {nusabali}

fokus berita : #Gde Sumarjaya Linggih