14 Juni 2021

Golkar: Digagas Sukarno, Dikembangkan Nasution, Diwarisi Soeharto

Berita Golkar - Tepat pada 8 Juni lalu, mendiang Presiden Suharto berusia 100 tahun. Meskipun sosoknya penuh pro dan kontra, tak ada salahnya masyarakat menengok sekilas pemikirannya dalam berpolitik. Tak terkecuali mengaitkannya dengan Partai Golongan Karya (Golkar).

Sejarawan asal Australia David Reeve menjelaskan, Suharto berkuasa di Indonesia kira-kira 32 tahun. Sejak 1968, dia memiliki Golkar untuk menjadi alatnya dalam Pemilu. Hubungannya dengan Golkar membuat dia dianggap sebagai pencipta, pendiri, dan pembina Golkar.

Suharto memang pembina Golkar, tapi dia bukan pencipta atau pendiri. "Kalau kita membuka website Golkar dikatakan lahir Oktober 1964, tapi saya kira website ini tidak benar. Maka saya menulis sejarah yang hilang, sejarahnya jauh lebih panjang," ucap Penulis Buku Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika ini.

Baca Juga: Pinto Jayanegara Tinjau SMA Negeri 2 Muaro Jambi Yang Kebanjiran

Ide Golkar tidak diciptakan oleh Suharto tapi Sukarno. Bahkan, juga dikembangkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI (ABRI), AH Nasution dan pemikir-pemikir politik jauh sebelumnya. Suharto hanya pewaris dari konsep organisasi yang didirikan sebelumnya.

David menganggap, Suharto sebagai pemilik Golkar dalam tahap ketiga. "Karena ada empat tahap, nomor satu tahap Sukarno. Dua Nasution, tiga Suharto dan Ali Murtopo. Dan tahap empat adalah Golkarnya Akbar Tandjung sampai sekarang," ucap David dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Karavan Cendekia, beberapa waktu lalu.

Sekitar 1920 sampai 1930an, Indonesia mempunyai tradisi antipartai, antisistem parlementer dan antidemokrasi versi barat. Penolakan ini terlihat bagaimana Ki Hadjar Dewantoro dan Sukarno mengkritik sistem partai di masa tersebut.

Baca Juga: Keras! Firman Soebagyo Sebut Pajak Sembako Kebijakan Keblinger dan Membabi Buta

Sukarno pada 1940an pernah menganjurkan semacam golongan penting dari masyarakat, baik dari buruh, tani, perempuan, alim ulama dan sebagainya. Pada masa yang sama, tokoh Supomo mempunyai peran sangat penting dalam penyusunan UUD 1945. Di naskah tersebut, dia tidak menyebutkan kata partai tapi golongan.

Seusai proklamasi kemerdekaan, Sukarno menganjurkan sistem satu partai nasional dengan perwakilan internal dari golongan. Namun konsep itu gagal dilakukan karena banyak partai yang bermunculan pada awal revolusi. Selang 11 tahun kemudian, Sukarno mulai menyerang peran partai politik Indonesia dengan mengubur partai-partainya.

Dibandingkan partai politik, Sukarno memakai golongan fungsional di masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Artinya, pada tahun Pemilu masyarakat bukan memilih wakil partai melainkan wakil tani, buruh dan sebagainya. Dengan sistem ini diharapkan parlemen akan didominasi perwakilan golongan masyarakat.

Baca Juga: Wacana PPN Sembako, Misbakhun: Sri Mulyani Coreng Wajah Jokowi Yang Pro Rakyat Kecil

"Bukan oleh partai yang dianggap sumber perpecahan, sumber persaingan. Apalagi kabinet Indonesia dari 1945 sampai 1955, tidak pernah stabil. Biasanya singkat riwayat hidupnya," ucap dia.

Pada 1950an, Sukarno, Ki Hadjar Dewantoro dan AH Nasution menganggap partai membawa perpecahan. Petani misalnya bisa masuk ke PNI, NU, Masyumi atau PKI. Ideologi semacam ini dapat memecahkan kalangan petani. Namun jika semua organisasi petani disatukan, maka sistem akan berdasarkan kebersamaan bukan perpecahan.

ABRI Mulai Masuk Politik

Pada tahap kedua, Golkar berada dalam kuasa AH Nasution. Lebih tepatnya, saat ABRI mulai mencari format untuk masuk ke dalam politik. Secara de facto, ABRI memang sudah masuk dalam politik tapi masih harus mencari pengesahan.

Baca Juga: Muhammad Fauzi Heran, Pajak Mobil Diturunkan Sembako Mau Dikenakan Pajak

Ide bahwa ABRI akan dianggap golongan fungsional menjadi hal menarik bagi Nasution. Jika sistemnya demikian, maka ABRI bisa menjadi golongan fungsional yang berfungsi berkarya dalam masyarakat sehingga dapat masuk ke berbagai lembaga. Dari sini, ABRI pun mulai menyusun sejumlah organisasi seperti Buruh Militer (Bumil), Tani Militer (Tamil) dan sebagainya.

Pada era tersebut, David tak menampik, Sukarno memang pencetus konsep fungsional. Namun kelompok yang cepat membangun organisasi, yakni angkatan darat di bawah Nasution. Karena gagal menciptakan golongan karya, Sukarno kembali kepada partai dengan konsep Nasakom lalu mengesahkan peran partainya dalam sistem Indonesia.

"Anehnya Sukarno yang antipartai pada 1956 menjadi pro partai pada 1960. Nasakom dianggap inti demokrasi terpimpin tapi itu tidak benar. Intinya adalah golongan fungsionil yang ingin diciptakan Sukarno. Dengan kegagalan penciptaannya, dia kembali kepada partai," katanya.

Baca Juga: Lodewijk Paulus Ajak Kader Golkar Pesawaran Menangkan Pemilu 2024

Pada 1960, ABRI mulai mengembangkan organisasi golongan karyanya. Lalu tibalah di era Suharto di mana dia menjanjikan Pemilu pada 1971. Setelah mencari-cari format yang ada, Suharto akhirnya kembali kepada alat yang sudah ada di angkatan darat.

Suharto dan Ali Murtopo berhasil mengorganisasikan ulang Golkar sehingga berhasil mendapatkan 63 persen suara pada 1971. Suharto ternyata mampu menciptakan mayoritas dengan Golkarnya. Padahal pada masa Pemilu 1955, tidak ada partai yang berhasil mendapatkan suara mayoritas.

Sesudah kemenangan Pemilu 1971, beberapa ide dari Nasution pada 1950 dikembangkan lagi oleh Suharto. Suharto memperkecil jumlah partai sehingga tersisa dua partai di parlemen. Hal ini berarti, Suharto sukses menerapkan penyatuan organisasi masyarakat dalam wadah tunggal.

Baca Juga: Sembako Bakal Kena PPN, Firman Soebagyo: Menkeu Sengaja Jatuhkan Kredibilitas Jokowi

"Namun ide Golkar, Karno anggap ini sebagai badan, wadah itu bisa jadi perwakilan. Tapi aspek perwakilan tidak pernah diperhatikan Suharto. Tidak ada usaha dalam pemilu, bahwa pemilih bisa memilih golongannya seperti wakil tani, wakil buruh, wakil alim ulama," jelasnya.

Suharto sepertinya hanya menerapkan golongan karya dari aspek singkatannya, Golkar. Sebab, masyarakat pada akhirnya hanya bisa memilih daftar calon yang sudah ditentukan si pembina Golkar, yakni Suharto.

Selanjutnya, David juga turut menyinggung bagaimana kondisi Golkar di tahap keempat. Tokoh Akbar Tandjung mampu mengubah Golkar dari alat antipartai menjadi alat partai sesudah orde baru. Dia memang telah melanggar semua konsep dasar sejarah pemikiran organisasi, tapi secara brilian dia mampu menyelamatkan Golkar yang waktu itu terancam dibubarkan, dilarang, dan sebagainya. {republika}

fokus berita : #David Reeve