04 Juli 2021

Konflik Internal Golkar Terkait PAW Makmur HAPK Dari Ketua DPRD Kaltim Makin Panas

Berita Golkar - Konflik terkait pergantian antar waktu (PAW) H Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur atas usulan DPD Partai Golkar Kaltim, semakin panas dan terbuka antara yang menolak dengan yang mendukung.

Berselang sehari setelah elemen masyarakat Kabupaten Berau menyatakn sikap menolak PAW Makmur dan empat hari setelah Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) berdemo menyatakan sikap mendukung Makmur tetap sebagai ketua DPRD Kaltim, hari ini, Minggu (4/7/2021) media menerima surat pemberitahuan.

Surat tersebut dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur, akan melakukan demonstrasi di DPRD Kaltim, Senin (5/7/2021) pukul 11.00 hingga selesai.

Baca Juga: Voxpol Center: Popularitas Golkar Posisi Keempat, Kedisukaan Golkar Peringkat Lima

Tuntutan yang akan disampaikan, kata Ketua Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur, Dede Hermawan adalah meminta kepada pimpinan dan seluruh anggota anggotanya agar supaya segera memutuskan tentangpenggantian ketua DPRD Katim dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Jumlah massa yang akan melakukan demo 100 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tulis Dede.

Gabungan Elemen Masyarakat Berau Bersatu menolak PAW Makmur sebagai ketua DPRD Kaltim. (tangkapan layarvidio Elemen Masyarakat Berau Bersatu)

Elemen masyarakat yang menolak keras PAW Makmur datang dari Berau, dipelopori kelarga kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur, masyarakat pemilih Makmur di Pileg 2019 lalu di Berau. Di Pileg 2019 Makmur yang ditempatkan Golkar di daerah pemilihan (dapil) Berau-Kutai Timur dan Bontang memperoleh suara sah lebih kurang 38.000.

Baca Juga: Golkar Tak Pikirkan Soal Hasil Survei, Maman Abdurrahman: Mesin Partai Belum Bergerak Sama Sekali

Dalam pernyataan tokoh masyarakat Berau beberapa hari lalu yang vidionya tersebar luas di grup-grup percakapan WhatsApp, dikatakan penolakan terhadap PAW Makmur sepenuhnya didukung keluarga besar Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.

Tidak itu saja, tokoh masyarakat Berau yang mengatasnamakan elemen masyarakat Berau juga menyatakan, sangat menyesalkan adanya kekerasan dari pihak internal Partai Golkar, dalam hal ini AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) terhadap elemen masyarakat Berau, yaitu Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) saat melakukan demonstrasi di depan Kantor DPD Partai Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Rabu (30/6/2021) lalu.

“Kami elemen masyarakat Berau menuntut aparat penegak hukum memproses oknum yang melakukan kekerasan terhadap elemen APAMD tersebut, dimana 3 orang cidera,” kata tokoh yang menyampaikan pernyataan sikap. 

Baca Juga: Ketua Golkar Kota Pasuruan, HM Toyib: Ahli Ekonomi, Airlangga Paling Tepat Jadi Capres 2024

Sebagaimana diketahui, konflik terkait Makmur mengemuka setelah DPD I Golkar Kaltim menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tentang Persetujuan Pergantian Antara Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 16 Juni 2021.

Menindaklanjuti SK DPD Partai Golkar Kaltim itu, kemudian DPP Partai Gokar menerbitkan SK persetujuan, Makmur sebagai ketua DPRD Kaltim akan digantikan Hasanuddin Mas’ud yang sekarang ini menjabat sebagai ketua Komisi III DPRD Kaltim dan saudara kandung dari Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud.

“Atas terbitnya kedua SK itu, kami elemen masyarakat Berau mendukung Makmur memperkarakan SK itu ke Mahkamah Partai Golkar, atau membawanya nanti ke pengadilan,” tegas tokoh masyarakat Berau tersebut.

Baca Juga: Menko Luhut Prediksi Kondisi Pandemi COVID-19 RI Bakal Gawat Hingga 2 Pekan Ke Depan

Sebelumnya, Bastian, Koordinator APAMB menyampaikan 7 tuntutan terkait PAW Makmur, yaitu; Menolak PAW Ketua DPRD Prov Kaltim Drs. H. Makmur HAPK, MM; Mendesak DPP Pusat Golkar Mencabut Surat Nomor :B-600/golkar/VI/2021; Menolak Hasanuddin Mas’ud Sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Kemudian, Mendesak Rudi Mas’ud meminta maaf kepada Makmur HAPK selaku tokoh Kaltim serta Keturunan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung; Mendesak Rudi Mas’ud untuk membuka alasan rasional sesui Surat Rekomendasi Pengajuan PAW Makmur di DPP Pusat.

Terakhir menuntut Rudi Mas’ud bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Partai Golkar dan meminta maaf kepada seluruh masyarat Berau, terkhusus kepada pemilih Makmur HAPK yang jumlahnya 38 ribu lebih,

sebagai wujud itikad baik dan menghormati Makmur sebagi tokoh senior di Partai Golkar dan tokoh politik di Kaltim, dan jka terjadi konflik horizontal di Kaltim akibat keputasan yang dilakukan DPP Partai Golkar maka Rudi Mas’ud harus bertanggung jawab. {niaga}

fokus berita : #Makmur HAPK