30 Juli 2021

Tegas! Menperin Agus Gumiwang Ancam Cabut Izin Operasi Industri Yang Bandel Saat PPKM

Berita Golkar - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan industri dan perusahaan kawasan industri tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah di masa PPKM. Bahkan Kemenperin tidak ragu untuk memberikan sanksi bagi industri yang melanggar aturan.

Guna mencapai sasaran tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19.

"Surat Edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam melaksanakan operasional dan mobilitasnya, terutama di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat ini," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Juli 2021.

Baca Juga: Ditanya Puteri Komarudin Soal Keinginan Jadi Anggota DPR, Ini Jawaban Raffi Ahmad

Beberapa poin penting yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut antara lain adalah seluruh pekerja harus menerapkan protokol kesehatan di area pabrik atau perusahaan, yang mencakup 6M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan disinfektan, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah terjadinya kerumunan, menghindari makan bersama, serta mengurangi pergerakan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas pekerjaan).

Selanjutnya, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala, yakni dua kali dalam satu minggu pada Selasa dan Jumat.

Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional/SIINas (siinas.kemenperin.go.id). "Kami mengimbau kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk melakukan pelaporan IOMKI pada Selasa dan Jumat sampai pukul 23.59," ujar Menperin.

Baca Juga: Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Dyah Roro Esti: Masih Banyak Rumah Masyarakat Tak Layak Huni

Politikus Partai Golkar ini menambahkan upaya tersebut merupakan suatu instrumen yang dapat memantau kepatuhan penerapan protokol kesehatan di sektor industri.

"Apabila ditemukan ada perusahaan yang tidak memberikan pelaporan mingguan IOMKI, maka akan kami evaluasi dengan memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan IOMKI," jelas Agus.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko SA Cahyanto menambahkan, peringatan tertulis diberikan jika perusahaan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri pada setiap masa atau periode pelaporan.

Baca Juga: Melki Laka Lena: Kritik Penanganan COVID-19 Jangan Dipolitisasi Hingga Minta Jokowi Mundur

Pembekuan izin diberikan jika perusahaan telah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali secara berturut-turut atau tiga kali dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak pertama kali dikenai peringatan tertulis.

"Pencabutan izin diberikan jika perusahaan telah dinonaktifkan izinnya, tetapi tetap tidak menyampaikan laporan. Selain itu, pencabutan izin diberikan kepada yang sudah menerima penonaktifan izin sebanyak dua kali," pungkas Eko. {medcom}

fokus berita : #Agus Gumiwang Kartasasmita