Wanti-Wanti Gelombang PHK Dampak PPKM, Ade Puspitasari Minta Pemprov Jabar Siapkan Solusi Ini
13 Agustus 2021
Berita Golkar - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ade Puspitasari, mewanti-wanti pemerintah provinsi (pemprov) untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Pemprov segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi,” kata Ade.
Baca Juga: Taufan Pawe Pimpin Kader Golkar Sulsel Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Tamalate
Selain itu menurut politisi Golkar itu, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ade mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
“Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir,” kata dia
Baca Juga: Saniatul Lativa Serahkan Bantuan Modal Ke Sekolah Dayung Habibah di Kota Jambi
Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.
Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal. {jabar.pojoksatu}
fokus berita : #Ade Puspitasari