07 Oktober 2021

Prostitusi Online Makin Menjamur, Saiful Mila Usulkan Pemkot Tangerang Bentuk Satpol PP Cyber

Berita Golkar - Maraknya aksi prostitusi online yang menyeret anak di bawah umur sebagai korban membuat sebagian masyarakat sedih.

Meski saat ini di Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tentang Pelacuran, namun tidak membuat kota berjuluk "Kota Berakhlakul Karimah" itu lantas bersih dari praktik prostitusi yang belakangan bertransformasi ke arah digital dengan memanfaatkan aplikasi percakapan untuk transaksinya.

Karena itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendorong semua stakeholder yang menangani kasus maraknya prostitusi untuk segera bertransformasi dalam hal pencegahannya.

Baca Juga: Impor Menggila, Mukhtarudin Minta Kemenkeu Perpanjang Kebijakan Safeguard Ubin dan Keramik

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Saiful Mila dalam diskusi yang bertema "Transformasi Prostitusi dan Solusi Ketegasan Hukum" yang diadakan oleh "Solusi Movement", kemarin.

"Pola prostitusi di Kota Tangerang tidak seperti dahulu yang orang bisa datang ke lokasi prostitusi, lalu melakukan tawar menawar dengan PSK nya. Tapi sekarang lokasi prostitusinya itu digital ada di handphone, kalau petugas penanganannya masih menggunakan cara konvensional kayak dulu bagaimana kalau razia mau dapat?

Yang ada harusnya Satpol PP juga punya unit cyber untuk menangkal prostitusi online yang makin marak di Kota Tangerang," ungkap Saiful Mila.

Baca Juga: Terima Keluhan Peternak di Tulungagung, Ketua Golkar Jatim Sarmuji Siap Carikan Solusi

Tidak hanya meminta Satpol PP bertransformasi, politisi Partai Golkar itu juga berharap keseriusan dinas terkait yang menangani masalah prostitusi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang yang hingga kini masih belum bekerja maksimal.

"Kami juga berupaya mendorong Pemkot Tangerang untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang agar menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Disamping kita berharap Pemkot Tangerang punya Safe House (Rumah Aman) bagi korban yang sudah terjerat kasus prostitusi agar nanti mereka bisa bebas dan tidak kembali jadi PSK," lanjutnya.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Bantah Ada Deadlock Penentuan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024

Dalam kesempatan ini, Saiful juga berharap P2TP2A juga diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini lantaran relawan yang ada selama ini masih belum maksimal melakukan tugasnya. Lantaran mereka tidak bisa mengambil keputusan bagaimana menyelesaikan masalah ini.

"Kalau diisi relawan, justru menjadi pertanyaan, sejauh mana nantinya kerelaan mereka bertugas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pelayanan bisa maksimal. Ini menurut saya yang perlu diambil Pemkot Tangerang secepatnya, apalagi Kota Tangerang punya julukan Kota Ramah Anak dan Perempuan, kalau masih seperti ini. Ramah dan layaknya dari segi apa ?," tandasnya. {beritasatu}

fokus berita : #Saiful Mila