13 Oktober 2021

Bobby Rizaldi Bantah Ada Rencana Bentuk Lembaga Pengawas Data Pribadi Di Bawah Kominfo

Berita Golkar - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut-sebut sepakat jika lembaga pengawas pelindungan data pribadi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan saat ini belum ada usulan lagi soal bentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi dibawah Kominfo, karena hal itu masih sebuah wacana.

"Iya, belum ada secara resmi usulan lagi bentuk kelembagaan pengawas data pribadi, setelah rapat panja terakhir yang masih me wacanakan dibawah kementrian," kata Bobby saat dihubungi wartawan, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena: Pernyataan Bamsoet Soal Amandemen Bukan Sikap Resmi Partai

Untuk itu, Legislator Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa soal pembahasan usulan tersebut akan dilanjutkan di sidang berikutnya.

"Di masa sidang berikut panja akan dilanjutkan kembali, dan sepertinya akan diformulasi kan jalan tengah kelembagaan ini, yang merujuk dari berbagai negara, dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, posisi lembaga pengawas memang menjadi salah satu penyebab alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Kementerian Kominfo ingin otoritas ini di bawah instansinya.

Baca Juga: Lindungi Peternak Rakyat, Ketua Golkar Jatim Sarmuji Usulkan BUMN Khusus Kelola Pakan Ternak

Sedangkan Komisi I ingin otoritas pengawas pelindungan data pribadi itu di bawah presiden, bukan kementerian.

Akan tetapi, kabarnya, Komisi I telah membuka diskusi dengan Kominfo terkait lembaga pengawas independen tersebut. DPR disebut sepakat jika otoritas pelindungan data ini di bawah Kominfo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi tidak mengonfirmasi benar atau tidak kabar tersebut. “Belum secara resmi, sepengetahuan saya,” kata dia kepada wartawan, pekan lalu (6/10/2021).

Baca Juga: Ketua Umum Dave Laksono Ajak Pengurus PDK Kosgoro 1957 se-Papua Ikut Bantu Pecahkan Masalah Masyarakat

Pembicaraan antara Komisi I dan Kominfo itu kabarnya terjadi setelah sertifikat vaksin corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor pada awal September (3/9). Walaupun, kemudian diketahui bahwa data yang bocor yakni NIK, bukan dari aplikasi PeduliLindungi. “Belum ada resmi bentuk kelembagaan yang diusulkan pemerintah untuk dibahas bersama,” kata Bobby.

Wartawan juga sudah mengonfirmasi terkait lembaga pengawas dalam RUU Pelindungan Data Pribadi ini ke Kementerian Kominfo. Namun, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi ditarget rampung tahun ini. "November kami akan mulai lagi pembahasan. Semoga akhir tahun selesai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, pekan lalu (6/10/2021).

Baca Juga: Ilham Pangestu Bantu Keberangkatan Mahasiswa Aceh Yang Raih Beasiswa S2 Ke Rumania

DPR menjalani masa reses pekan ini. Ini merupakan periode anggota parlemen bekerja di luar gedung DPR. Mereka akan bertemu konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi sudah melalui lebih dari tiga masa sidang. Sebanyak 145 dari total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) selesai dibahas. {TS}

fokus berita : #Bobby Rizaldi