18 Oktober 2021

Bobby Rizaldi Nilai RUU PDP Dapat Lindungi Data Konsumen Dan Pulihkan Ekonomi Digital

Berita Golkar - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus dikebut. RUU itu dinilai punya pengaruh besar terhadap pemulihan ekonomi digital di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan RUU PDP itu nantinya dapat melindungi data konsumen. Hal itu agar mendorong kepercayaan masyarakat bertransaksi pada aplikasi belanja online.

Apalagi kata Bobby hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus.

Baca Juga: Ketua Golkar Aceh Tenggara Salim Fakhri Tegaskan Dirinya Siap Maju Pilkada 2024

"Draf RUU PDP adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik," kata Bobby, Senin, 17 Oktober 2021.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan mengatakan untuk mampu memahami dengan baik penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital diperlukan meningkatkan literasi digital pada masyarakat. Kemampuan itu menjadi tingkatan dasar yang paling krusial dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

"Ini pilar penting untuk mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya," kata Semuel.

Baca Juga: Golkar Bangli Turun Ke Lokasi Longsor Desa Trunyan, Sediakan Konsumsi Bagi Para Relawan

Sementara Praktisi ICT Tony Seno menjelaskan tentang penyalahgunaan data pribadi yang saat ini sering terjadi. Di antaranya kasus pinjaman online ilegal seperti modus korban yang dikirimi uang beserta tagihan dan bunganya dan ancaman dari penagih yang mengakibatkan adanya cyber bullying dan pencemaran nama baik.

"Selain itu, adanya kasus terkait data pribadi berupa juali beli data pribadi, pengelabuan terkait data seseorang sampai kepada kasus penyerangan dalam media digital," kata Toni.

Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Keamanan Siber idEA, Charnis Athe menambahkan perlindungan data di RUU PDP dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen sebagai fondasi ekonomi digital. Ekosistem ekonomi digital terdiri dari model dan skala bisnis yang berbeda-beda.

"Perumusan kebijakan harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan terhadap pelaku usaha yang kecil seperti pelaku usaha start-up," kata Charnis. {medcom}

fokus berita : #Bobby Rizaldi