22 November 2021

Pedagang Bermobil Selalu Diusir Satpol PP, Fraksi Golkar DPRD Bali Desak Gubernur Cari Solusi

Berita Golkar - Fraksi Golkar DPRD Bali kembali mengeluarkan tajinya. Dalam Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin 22 November 2022, Fraksi Golkar mendesak Gubernur Bali untuk mencarikan solusi bagi masyarakat untuk terdampak Covid-19. Khususnya, para pelaku pariwisata yang terpaksa banting setir dengan menjadi pedagang di pinggir jalan.

Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Made Suardana tersebut, pihaknya menyebut banyak masyarakat Bali yang harus bertahan hidup dengan bekerja keras diluar pariwisata akibat pandemi covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian di Bali.

“Tak ayal, sejak pandemi banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata kini terpaksa menelan pil pahit dengan banting setir. Menjadi pedagang jalanan bermobil, agar dapur rumah tangganya bisa ngebul,” ucapnya.

Baca Juga: Ringankan Beban Masyarakat Kota Pekanbaru, Parisman Ihwan Gelar Pasar Murah Golkar Riau

Pun begitu, pihaknya menyayangkan tindakan petugas yang banyak mengusir para masyarakat yang berdagang tersebut, khususnya di kawasan perkotaan Denpasar.

Padahal, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut semata-mata hanya sebagai upaya bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Namun sayang, niat berusaha dengan alih profesi menjadi pedagang jalanan bermobil untuk menyambung hidup tidaklah berjalan mulus.

Pasalnya, para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di kawasan perkotaan Denpasar dan kabupaten lainnya harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Baca Juga: Jadi Pemateri Golkar Institute Kota Makassar, Akbar Tandjung Ungkap Sejarah Panjang Golkar

Maka pihaknya di Fraksi Partai Golkar berpandangan, penegakan hukum itu wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban.

Namun dalam situasi sulit seperti pandemi Covid-19 saat ini hampir seluruh sektor terdampak, sehingga tidak sedikit pekerja ataupun karyawan yang dirumahkan.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pemerintah agar hadir memberikan solusi. Supaya tidak hanya bisa melarang saja, tanpa mengatasi permasalahan yang ada.

“Saat ini situasi tidak normal. Oleh karena itu pemerintah wajib hadir memberi solusi, tidak hanya melarang. Kami mengharapkan masalah ini cepat teratasi,” tandas Suardana.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD NTT Ungkap Indikasi Pelanggaran Hukum Pembelian MTN SNP Rp.50 Miliar Bank NTT

Sebelumnya , Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan penertiban itu dilakukan untuk mengembalikan situasi pusat kota yang nyaman.

Sebab keamanan dan kenyamanan menjadi bagian dari Bali sebagai destinasi wisata. Karena badan jalan dan trotoar bukan tempat berjualan dan beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.

Bahkan para pedagang bermobil juga ada yang telah memenuhi panggilan di kantor Satpol PP Bali. Mereka diminta untuk mundur dari lokasi awal berjualan yang menggunakan bahu jalan atau trotoar, agar tidak membahayakan orang lain maupun diri mereka sendiri. {tribunnews}

fokus berita : #Made Suardana