11 Desember 2021

Nurul Arifin Murka Kasus Rudapaksa 21 Santriwati Di Bandung Terkesan Ditutupi Dari Masyarakat

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin geram dengan tindakan Herry Wirawan, guru pesantren di Bandung yang merudapaksa santriwati. Kabar terkini, korban perbuatan bejat pelaku bukan lagi 12 anak melainkan 21 anak. Nurul Arifin menilai tindakan Herry Wirawan itu benar-benar memalukan, apalagi dia adalah seorang pendidik.

Disamping mencoreng citra pondok pesantren, sebagai lembaga atau tempat menimba ilmu agama, namun juga kasus yang berlangsung sejak 2016-2021 itu, terkesan ditutup-tutupi dari masyarakat, dan baru diungkapkan ke publik akhir-akhir ini.

Padahal beberapa pihak mengaku, telah mengetahui adanya perbuatan kejahatan tersebut sejak beberapa bulan lalu, ketika pelaku pun sudah di tangkap dan sedang menjalani proses persidangan.

Baca Juga: Curigai WN Iran Bolak-Balik RI Pakai Paspor Palsu, Bobby Rizaldi Minta BIN Usut dan Tindaklanjuti

"Buat saya kasus ini sangat memalukan, karena kesannya seperti ditutup-tutupi padahal perbuatan ini sudah terjadi sejak lama, dan sudah diketahui sejak beberapa bulan lalu, tapi baru ramainya sekarang ini. Kemudian tidak ada penyesalan dalam diri pelakunya, sehingga perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah korban yang terus bertambah," ujarnya, Sabtu (11/12/2021).

Nurul pun mengutuk keras perbuatan tersebut, dan meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi vonis hukuman seberat-beratnya. Apalagi korban kejahatan kemanusiaan tersebut adalah anak-anak di bawah umur dan juga anak didiknya pelaku.

"Hukuman seberat-beratnya harus diberikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Ancaman hukuman 15 tahun bagi pelaku kejahatan asusila yang diatur dalam KUHP masih sangat kurang, apalagi ini korbannya banyak juga masih di bawah umur dan mencoreng kelembagaan pondok pesantren. Jadi menurut saya ini sangat keterlaluan," ucapnya.

Baca Juga: Survei CISA: Disalip Demokrat, Elektabilitas Golkar Di Posisi Ketiga Dengan 13,09 Persen

Sehingga, Ia berharap, dalam proses persidangan maupun pemberian putusan hukuman, aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan berada di bawah tekanan pihak manapun. Sehingga proses hukum dapat berjalan secara objektif juga transparan, dan pelaku mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait, adanya keinginan pihak korban yang meminta agar pelaku mendapatkan hukuman kebiri, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi semua pihak. Menurutnya, selama ini sanksi tersebut, tidak pernah ada atau diatur dalam KUHP, sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan asusila.

"Sanksi itu (kebiri) di dalam undang-undang memang tidak ada atau belum ada, jadi baiknya kita ikuti saja aturan yang ada dulu di Undang-undang. Jadi kalau kebiri sanksinya berdasarkan apa, dan yang lain juga berdasarkan apa. Menurut saya, lebih baik kita yang jelas-jelas sajalah, kalau hukumnya ada kebiri ya kebiri, kalau tidak ada, buat apa berwacana yang nonsense (omong kosong)," ucapnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Apresiasi Pendekatan Kearifan Lokal Pada Sistem Kehidupan Desa Adat Panglipuran

Nurul pun menambahkan, dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan seperti ini, aparat penegak hukum maupun pemerintah, seharusnya tidak terkesan memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Dugaan tersebut mengingat, kasus baru diungkapkan ke publik setelah proses persidangan pelaku berjalan selama beberapa kali.

"Ini kan kelihatannya ada upaya untuk tidak memblow up kasus tersebut ke publik. Maka ketika kasus tersebut terekspos di masyarakat, kita semua kaget dan menyesal mengapa tidak dari dulu. Memang, sepertinya harus di ributin dulu baru mendapat perhatian dari semua pihak," ujarnya.

Sebagai upaya preventif agar kasus tersebut tidak terulang, Ia pun mendorong, keterbukaan informasi harus dilakukan antara lembaga pendidikan, pendidik, peserta didik, dan para orangtua murid.

Baca Juga: Agus Gumiwang Kartasasmita: Cawapres Harus Berikan Nilai Tambah Bagi Pemenangan Airlangga

Di mana para orangtua diberikan kesempatan akses untuk dapat mengontrol atau berkomunikasi dengan anaknya setiap pekan. Dengan upaya ini, para orangtua dapat mengetahui kondisi dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang tengah mengikuti proses pendidikan.

"Jangan sampai dengan pola pendidikan yang tertutup, penanganan suatu masalah yang terjadi, menjadi sangat terlambat, dan hanya bisa disesali," ujar Nurul.

Ia pun menginginkan agar pemerintah segera mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi dan satuan pendidikan lainnya, sebagai payung hukum untuk melindungi potensi korban dari kejahatan asusila, khususnya perlindungan anak dibawah usia 18 tahun.

Baca Juga: Dongkrak Popularitas Airlangga, Meutya Hafid Minta Kader Golkar NTB Kuasai Medsos Dan Bikin Konten Menarik

"Menurut saya pengesahan dan penetapan PPKS itu, sudah saatnya menjadi payung hukum yang dapat melindungi semua pihak dari potensi kekerasan seksual. Karena di dalam KUHP itu hanya ada tentang aturan dan sanksi tindak pencabulan, kemudian di dalam Undang-undang PKDRT itu cuma ada untuk perbuatan di dalam rumah atau di lingkungan keluarga, jadi PPKS ini mencangkup semua aspek yang selama ini mengalami kekosongan aturan," katanya {jabar.tribunnews}

fokus berita : #Nurul Arifin