25 Desember 2021

Haeny Relawati Dorong BUMN Jadi Lokomotif Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi

Berita Golkar - Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia di segala sektor. Oleh sebab itu, keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjadi lokomotif atau penggerak percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tanah air ini.

Hal tersebut disampaikan Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti, M.Si, Anggota Komisi VI DPR RI ketika menggelar sosialisasi dengan tema BUMN Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional, bertempat di Hotel Mustika Tuban, Kamis (23/12/2021).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan tokoh masyarakat, pelaku usaha atau ekonomi, pemuda, dan sejumlah pihak terkait lainnya dengan menerapkan disiplin prokes sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Tampung Aspirasi Warga Batang Masumai, Pinto Jayanegara: Bakal Saya Perjuangkan Di DPRD Jambi

“Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat strategis dan memiliki kemampuan sebagai lokomotif untuk menjalankan berbagai program kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi,” kata Bu Haeny panggilan akrabnya.

Politisi perempuan asal Partai Golkar itu menjelaskan keberadaan BUMN ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Sehingga, ia berharap keberadaan BUMN harus mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung program-program pemerintah terkait percepatan pemulihan ekonomi karena keberadaannya memiliki kekuatan seperti ekonomi Nasional.

“BUMN ini memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta dalam mendukung pemulihan ekonomi. Maka, saya mendukung dan mendorong agar BUMN ini terlibat aktif dalam pemulihan ekonomi masyarakat,” tegas Haeny ibu kandung Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

Baca Juga: Jelang Natal-Tahun Baru, Pinto Jayanegara Dampingi Gubernur Jambi Al Haris Sidak Ke Pasar Angso Duo

Menurutnya, jika sebelumnya BUMN terlibat dalam aktif upaya pencegahan virus COVID-19, maka setelah pandemi ini keberadaannya harus menjadi motor pergerakan untuk kebangkitan ekonomi.

“Kita dorong Menteri BUMN bisa segera mempercepat realisasi pengucuran dana terkait penanganan dan dampak yang terjadi akibat Covid-19 untuk menumbuhkan kembali kepercayaan para pelaku ekonomi dan bisnis di tanah air ini,” ungkap Ketua DPRD Tuban masa jabatan 1999-2000 itu.

Selain itu, Alumni UGM itu kembali menjelaskan BUMN memiliki infrastruktur di berbagai bidang dan mampu menjangkau jaringan mancanegara hingga pelosok-pelosok daerah dan pulau-pulau terluar. Jadi, meski tugas menjalankan program-program akibat dampak pandemi saat ini super berat, tetapi bagi perusahaan negara bukan sesuatu yang mustahil dalam mengatasi kebuntuan.

Baca Juga: Eks Elite Golkar Badung Hengkang Ke Gerindra, Gde Sumarjaya Linggih: Hilang Satu Tumbuh Seribu

“Infrastruktur yang dimiliki BUMN harus dimaksimalkan, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi buat para pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya selama pandemi ini,” jelas Haeny Bupati Tuban dua periode sejak tahun 2001 – 2011.

Dihadapan para peserta, Bupati Tuban ke-51 itu menjelaskan keberadaan Menteri BUMN yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Satgas memiliki dua senjata utama.

Dua kewenangan utama itu meliputi kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kedua, Ketua Satgas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan tersebut.

Baca Juga: Terpilih Jadi Ketum PBNU Baru, Yahya Cholil Staquf Sebut Nusron Wahid Pendekar Muktamar NU Ke-34

“Melalui kewenangan itu, kita beri dukungan kepada Menteri BUMN untuk terus berkembang agar perannya sebagai lokomotif penggerak percepatan pemulihan ekonomi masyarakat semakin terwujud ke depannya. Peran itu juga sebagai wujud bahwa pemerintah serius dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” beber Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Lebih lanjut, acara sosialisasi tersebut berjalan secara lancar sampai kegiatan selesai. Termasuk, segala kegiatan itu menerapkan prokes yakni peserta wajib bermasker, jaga jarak dan lainnya sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kita komitmen dalam melalukan kegiatan selalu disiplin prokes sesuai anjuran pemerintah,” pungkasnya. {halopantura}

fokus berita : #Haeny Relawati