28 November 2017

Prahara Setya Novanto, Praperadilan dan Masa Depan Golkar

Berita Golkar - Dunia politik di Tanah Air sedang dihebohkan dengan mencuatnya prahara Setya Novanto yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi mega proyek e-KTP. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP, penyidik KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan dimana Setnov ditahan dengan alasan-alasan subjektif sebagaimana diatur Pasal 21 KUHAP, yaitu dikhwatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Namun sebagai negara hukum, seorang tersangka juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas proses penetapan tersangka jika memang dirasa tidak sesuai dengan prosedur hukum (cacat formil) yaitu dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, objek praperadilan diperluas tidak hanya menyangkut sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga termasuk sah tidaknya penetapan tersangka.

Hak untuk mengajukan permohonan praperadilan sebelumnya telah dilakukan Setnov pada penetapan tersangka yang pertama oleh KPK yang kemudian dikabulkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Setnov tidak sah dan menyuruh termohon KPK untuk menghentikan penyidikan. Kini, Setnov tengah berjuang kembali untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka yang kedua kali dengan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas termohon KPK.

Proses praperadilan tersebut sangat berpengaruh pada langkah politik Partai Golkar untuk mengambil sikap politik, terutama dalam dua hal, yaitu terhadap posisi Setnov sebagai ketua umum Partai Golkar dan sekaligus sebagai ketua DPR RI. Banyak suara yang mendesak Setnov mundur dari dua jabatannya tersebut, namun sampai sejauh ini Partai Golkar tetap memberikan kesempatan kepada Setnov untuk membuktikan dirinya lewat praperadilan bahwa KPK telah cacat dalam menetapkan status tersangkanya.

Di satu sisi Golkar juga menghormati asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa seseorang sepanjang belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka tetap harus dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah melakukan sesuatu tindak pidana yang dituduhkan padanya. Karena itu, Golkar berkeyakinan bahwa Setnov sejauh ini harus diperlakukan sebagai seorang tersangka yang belum bersalah karena status tersangka tersebut berdasarkan KUHAP adalah seseorang yang “diduga” melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

Golkar Menunggu Hasil Prapreadilan

Partai Golkar tentu sangat prihatin terhadap praha yang sedang menimpa Ketua Umum Setya Novanto karena bagaimana pun Setnov bukan hanya ketua umum Partai Golkar tetapi juga ketua DPR yang merupakan lembaga wakil rakyat. Dua jabatan yang melekat tersebut adalah jabatan yang penting. Sebagai ketua umum partai, Setnov memimpin sebuah partai besar yang pernah punya sejarah panjang membangun demokrasi Indonesia sejak era Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Partai Golkar yang dipimpin Setnov adalah partai pemenang kedua Pemilu 2014 setelah PDIP. Dukungan terhadap kepemimpinan Setnov juga masih kuat di internal Partai Golkar karena Setnov mempunyai loyalitas dan kinerja yang baik untuk Partai Golkar dan selama memimpin DPR juga telah memberikan kontribusi dan pengabdian kepada DPR dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.

Kuatnya dukungan internal Partai Golkar untuk Setnov juga berimbas pada pilihan Partai Golkar yang belum hendak mencopot posisinya sebagai ketua DPR RI. Untuk mengganti posisi Setnov maka menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jika pimpinan DPR berhenti dari jabatannya maka penggantinya berasal dari partai politik yang sama. Artinya, berdasarkan UU MD3 tersebut, Golkar punya pilihan untuk mengajukan calon pengganti Setnov sebagai ketua DPR.

Sampai sejah ini, Golkar masih memberikan dukungan moril dan bantuan hukum kepada Setya Novanto, setidaknya sampai proses praperadilan selesai. Lalu siapa yang akan menjalankan sementara kepemimpinan Setnov sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan ketua DPR? Menurut Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Golkar, kepemimpinan DPP Partai Golkar bersifat kolektif kolegial. Artinya, prahara yang sedang menimpa Setnov tidak akan berimbas pada kinerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar karena kepemimpinan Partai Golkar tidak bertumpu pada kepemimpinan perorangan, tetapi kepemimpinan kolektif.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar beberapa hari lalu telah memutuskan bahwa posisi Setnov sebagai ketua umum DPP Partai Golkar menunggu sampai putusan praperadilan. Selain itu, Sekjen Idrus Marham menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai ada putusan praperadilan. Bila putusan praperadilan mengabulkan permohonan Setya Novanto, maka pelaksana tugas ketua umum berakhir. Namun jika permohonan praperadilan Setya Novanto ditolak, maka pelaksana ketua umum bersama pimpinan DPP Partai Golkar akan mengambil langkah secepatnya.

Menurut hemat saya, pilihan yang paling tepat adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum DPP Partai Golkar yang baru. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar, Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut, maka hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai alasan Munaslub adalah dua hal utama, yaitu kepentingan politik Partai Golkar menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 yang sudah di depan mata dan persiapan Golkar menghadapi Pemilu 2019. Dua kepentingan ini yang mengharuskan Golkar segera mengambil langkah politik yang tepat guna kepentingan partai ke depan tanpa harus tersandera oleh prahara yang menimpa Setya Novanto, tetapi juga tetap berlaku adil terhadap persoalan hukum yang sedang menimpa Setya Novanto, setidaknya sampai adanya putusan praperadilan. [sindonews]

 

 
Dave Akbarshah Fikarno Laksono
Anggota Komisi I DPR RI, Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon

fokus berita : #Dave Laksono