28 November 2017

Tak Mengakui Plt Ketum Golkar, Irman Putra Sidin Sebut KPU Ngawur

Berita Golkar - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang tidak mengakui jabatan pelaksana tugas (Plt) Partai Golkar sebagai tindakan ngawur. Karena Undang-Undang Pemilu menyebut ditandatangani ketua umum atau sebutan lain yang setara dengan itu.

“Plt kan jabatan legal yang dilakukan melalui mekanisme partai bersangkutan. Jadi, ngawur lah kalau KPU tidak mengakui keabsahan atau kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt),” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin usai jadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama Biro Humas dan Pemberitaan MPR dengan Koordinariat Wartawan Parlemen di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Irman, Plt atau pelaksana tugas yang ditunjuk secara legal itu menjadi sebutan lain yang setara dengan ketua umum atau jabatan lain. Artinya, seorang Plt berkedudukan setara dengan jabatan orang lain yang digantikannya termasuk Plt Ketua Umum Partai Golkar oleh Idrus Marham, karena Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sedang ditahan atas kasus dugaan korupsi e-KTP oleh KPK.

Sebelumnya, Ketua KPU Pusat Arief Budiman mempertanyakan penunjukan Idrus Marham selaku Plt Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto, lantaran dokumen partai politik kewajibannya ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal (Ketum-Sekjen).

“ KPU akan mengecek kewenangan Plt Idrus Marham apakah setara ketua umum, atau sebatas penyelenggaraan Munaslub, atau hanya diberi wewenang untuk menjalankan tugas harian dan bukan mengambil kebijakan strategis. Kami akan cek,” kata Arief Budiman dalam sebuah diskusi di Yogyakarta belum lama ini. [netralnews]

fokus berita :