Manfaatkan Over Supply, Bambang Hermanto Sarankan PLN Beri Insentif Pasang Listrik Gratis Untuk Industri Kecil Pedesaan
12 Desember 2022
Berita Golkar - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang DH meminta PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengoptimalkan kelebihan kapasitas (over supply) listrik sekitar 3000 megawatt per hari di wilayah tersebut. Bambang menilai, over supply ini harusnya bisa lebih alihkan ke program untuk mendukung berkembangnya usaha-usaha kecil menengah di sekitar wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
“Tapi memang secara umum terjadi over supply dari, Sumatera, Jawa, Bali dan untuk UID Jateng ini sampai sekitar 3000-an (megawatt/hari), kelebihan yang mestinya bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Bambang DH saat ditemui, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VII ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY, Semarang, Jumat, (9/12/2022).
Baca Juga: Kabar Bahagia Airlangga Hartarto Untuk Pelaku UMKM, Guyuran Kredit Usaha Bakal Tambah Besar
Senada dengan Bambang DH, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto, menilai agar over supply listrik tersebut bermanfaat, maka ia mengusulkan untuk memberikan insentif pemasangan listrik kepada industri kecil menengah yang ada di pedesaan. Sehingga, listrik bisa terserap sekaligus bisa mendorong usaha kecil menengah milik masyarakat.
“Bahwa perlu adanya insentif kepada para industri. Karena menurut pengamatan kita di lapangan, bahwa industri-industri yang sekarang berdiri ini ada persoalan di mana biaya pemasangannya cukup mahal. Oleh karena memang dia (PLN) harus narik jaringan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan untuk mengurangi over supply ini kita coba berikan masukan kepada PLN agar bisa memberi insentif kepada industri. Kalau di kampung-kampung banyak industri kecil, yang tentu itu membutuhkan energi yang cukup besar,” jelas Politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa PLN UID Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk membenahi data BPBL (Bantuan Pasang Listrik Baru). Oleh karena, menurut laporan yang diterimanya, banyak ketidakcocokan data yang dimiliki PLN dengan data yang terjadi di lapangan.
“Ini ada persoalan di mana data yang dijadikan patokan oleh PLN itu tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ini harus ada sinkronisasi antara database DTKS, kemudian data yang dipakai PLN. Supaya tidak ada hambatan pemasangan baru, ya tentu ini juga akan menyerap energi yang ada di PLN. Ujung-ujungnya nanti akan mengurangi over supply yang sekarang terjadi,” tutupnya. (sumber)
fokus berita : #Bambang Hermanto
