Mukhtarudin Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Mega Proyek Smelter Nikel di Kalsel

28 Desember 2022

Berita Golkar - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung pembangunan smelter nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Desa Sungai Dua, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Menurut Mukhtarudin, hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009.

"Jadi saya kira kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tentu untuk memberikan nilai tambah," tutur Mukhtarudin, Rabu (28/12/2022).

Baca Juga: Semarak Natal, Cen Sui Lan Tebar Bantuan Sembako Untuk Warga GMI Sion Batam

Politisi Golkar asal Kalimantan Tengah itu berkata hilirisasi industri tambang menjadi suatu keharusan. Produk nonrenewable atau terbarukan tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus. Suatu saat akan habis tergerus. Maka, ekspor produk primer menjadi minim nilai tambah.

"Karena itu, keputusan untuk membangun smelter atau industri pengolahan mineral di dalam negeri perlu didukung," beber Mukhtarudin.

Program hilirisasi industri diinisiasi Kementerian Perindustrian sejak 2010. Dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah. Juga, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia.

Kendati demikian, pemerintah harus serius dalam mengimplementasikan kebijakannya. Artinya, perlu kebijakan percepatan hilirisasi.

Hilirisasi dalam negeri, menurutnya sudah barang tentu harus berpacu dengan kecepatan kebutuhan industri global. "Jadi pemerintah harus serius dan fokus dalam kebijakan program hilirisasi tersebut, jangan parsial dan tentu tetap berpegang kepada aturan dan memperhatikan lingkungan," imbuh Mukhtarudin.

Baca Juga: Keren! Golkar DKI Jakarta Dianugerahi Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Meski program hilirisasi sangat bagus, jika penerapan tidak cermat bukan mustahil justru kontraproduktif.

Pembangunan industri hilir mineral tentu tidak semudah membalik telapak tangan, membutuhkan dukungan teknologi, peralatan, sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Termasuk investasi yang sangat besar

"Semoga kebijakan hilirisasi ini tidak tanggung-tanggung, tapi sampai produk jadi, tenaga kerja dalam negeri dan alih teknologi, peningkatan TKDN, harus jadi perhatian dan prioritas," pungkas Mukhtarudin. (sumber)

 

 

 

 

fokus berita : #Mukhtarudin