Ace Hasan: Kegaduhan di Akhir Masa Jabatan Jokowi Adalah Dinamika Politik Biasa

09 Februari 2023

Berita Golkar - Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai adanya kegaduhan di koalisi pemerintahan akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut kegaduhan itu merupakan proses dari dinamika politik.

"Ya sebetulnya itu proses dinamika politik yang biasa ya, bahwa misalnya masing-masing parpol untuk memiliki agenda sendiri, dalam konteks memenangkan pemilu dan koalisi menghadapi pilpres 2024," kata Ace di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Ace enggan menanggapi lebih jauh pernyataan Fahri. Menurutnya yang terpenting saat ini partai-partai koalisi masih berkomitmen mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi.

"Saya kira itu tidak perlu di respons atau ditanggapi secara berlebihan, karena itu bagian dari dinamika politik, justru yang terpenting adalah masing-masing partai pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintahan sekarang, itu konsisten untuk mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi menuju 2024," ujarnya.

Baca Juga: Kinerja Luar Biasa Airlangga Hartarto dan Kemenko Perekonomian Diganjar Predikat WTP Oleh BPK RI

Ace lantas menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama PAN dan PPP. Masing-masing ketua umum partai tersebut memiliki posisi dalam kabinet dan tidak terganggu dengan dinamika politik yang ada. Mereka kata Ace tetap bekerja sesuai porsinya masing-masing.

"Kami sendiri di KIB, dimana para ketumnya menjadi pembantu presiden kan, sangat tidak terganggu dengan berbagai dinamika itu," ungkapnya.

"Jadi saya kira ini bagian dari proses dinamika yang biasa saja gitu, bisa berjalan sesuai dengan agenda-agenda politik hingga tahun 2024," sambung Ace.

Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Baca Juga: Partai Golkar Inhu Apresiasi KPU RI Wujudkan Aspirasi Tambah Dapil

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

"Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.

"Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu," ucap Fahri. (sumber)

 

fokus berita :