Airlangga Hartarto Minta Cak Imin Segera Proses Penyelesaian Perppu Cipta Kerja

10 Februari 2023

Berita Golkar - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersua dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istora Senayan, Jakarta, pada hari ini, Jumat, 10 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, Airlangga meminta kepada Muhaimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR untuk segera memproses Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.

Airlangga menjelaskan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke parlemen. Dia menjelaskan, partainya juga sudah berkomunikasi dengan partai parlemen soal Perpu Cipta Kerja.

“Kami meminta untuk Perpu Ciptaker ini berproses dalam waktu tidak terlalu lama dan Bapak Presiden telah memberikan surpres ke parlemen,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, Perpu Ciptaker penting untuk mendorong kepastian di tahun 2023. Dia menyebut tantangan global belum usai sehingga pengesahan Perpu Ciptaker dibutuhkan segera untuk menjamin kepastian itu.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Umbu Lili Pekuwali Benahi Struktur Golkar Sumba Timur di Umalulu

“Terutama untuk mendorong kepastian di tahun 2023. Kita ketahui tantangan belum selesai, tantangan global. Sehingga kita dengan memasuki tahun politik, kita PKB dan Golkar sepakat untuk politik dibuat adem terus,” ujarnya.

Perpu Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Penandatanganan Perpu ini kontroversial karena Jokowi dinilai melanggar persyaratan soal kegentingan yang memaksa sehingga harus mengeluarkan Perpu.

Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga dinilai masih mengandung pasal-pasal kontroversial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inskonstitusional terbatas oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahas soal sistem proporsional terbuka

Sementara Muhaimin Iskandar menyebut obrolannya dengan Airlangga Hartarto turut membahas soal sistem proporsional terbuka yang sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dia menyebut PKB dan Golkar sudah berkomitmen untuk tetap mendukung sistem proporsional terbuka.

“Kita ingin menuntaskan periode ini sekaligus menyiapkan langkah-langkah menjaga politik Indonesia. Termasuk kita bersyukur komitmen untuk sistem Pemilu jangan diubah-ubah dulu,” kata Cak Imin.

Sebagai informasi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bernama Demas Brian Wicaksono mengajukan uji materi terkait sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu. Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Wacana penggunaan sistem proporsional tertutup juga sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.

Baca Juga: Apresiasi Layanan Yellow Clinic, Surya Paloh Minta Nasdem Tiru Partai Golkar Bikin Layanan Kesehatan

Delapan dari Sembilan partai yang memiliki wakil di parlemen lantas menolak wacana tersebut. Selain Golkar dan PKB, enam partai lainnya adalah PKS, PPP, PAN, Gerindra dan NasDem. Praktis hanya PDIP yang memilih menggunakan sistem proporsional tertutup.

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar pun sempat hadir dalam pertemuan delapan partai tersebut di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, kedelapan partai kemudian merumuskan sejumlah kesepakatan untuk mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka di Pemilu 2024. (sumber)

 

 

fokus berita :