Respons Kritik AHY, Ace Hasan: Presiden Jokowi Penuh Perhitungan Ambil Kebijakan

16 Maret 2023

Berita Golkar - Partai Golkar merespons kritik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai kurang berpihak pada wong cilik. Golkar menilai Jokowi selama ini tidak pernah mengambil kebijakan yang grusa-grusu, termasuk soal pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Tidak ada kebijakan yang dibuat oleh Presiden atau pemerintahan Jokowi yang dilakukan secara grasa-grusu. Semua kebijakan-kebijakan Presiden pasti melalui proses kajian dan feasibility study ya jelas, misalnya membuat tol Trans Jawa itu kan sudah direncanakan sejak dahulu-dahulu kala, misalnya soal pemindahan ibu kota, itu kan sesungguhnya sudah direncanakan zaman Sukarno, Presiden Sukarno," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di kantor DPP Golkar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2023).

"Jadi saya kira nggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara grasa-grusu, semua telah melalui proses kajian dan bahkan saya kira Presiden Jokowi-lah yang berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang telah direncanakan sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," tambahnya. Menurut Ace, masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi. Dia pun mengungkit hasil survei kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Baca Juga: Ruslan AS Minta Bacaleg Golkar Kalteng Kedepankan Kompetisi Sehat di Pemilu 2024

"Coba kita lihat lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi terutama di bidang ekonomi, di mana Pak Airlangga menjadi bagian dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menunjukkan kepuasan yang luar biasa gitu," kata dia.

"Jadi menurut saya, tidak ada kebijakan Jokowi yang grasa-grusu," imbuhnya. Saat disinggung terkait etika politik AHY dalam mengkritik Jokowi, Ace tak ambil pusing. Namun, menurutnya, kritik harus didasarkan pada fakta.

"Ya, beliau silakan saja mengkritik terhadap kebijakan, tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat," katanya.

"Nyatanya bahwa masyarakat hari ini terhadap kinerja Presiden Jokowi-Kiai Ma'ruf sangat positif dan masyarakat sangat puas," imbuhnya.

AHY Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada rakyat miskin atau wong cilik. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY.

AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyat yang kembali kena imbas atas utang tersebut. "Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp 1.640 triliun," katanya.

Baca Juga: Tanggapi Pemecatan Guru Akibat Kata ‘Maneh’ ke Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi: Itu Politik Kebudayaan

"Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," imbuhnya.

AHY mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian," katanya.

Baca Juga: Hasil Putusan Mahkamah Partai, Ade Puspitasari Sah Pimpin Golkar Kota Bekasi

"Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 Triliun lebih banyak dari 2014," imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan saat ini partainya sedang memperjuangkan perbaikan kebijakan ekonomi. Dia menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat ke depannya.

"Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, maka para kader, jawablah, salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas AHY. (sumber)

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily