Agung Widyantoro Apresiasi RAPBD Brebes 2024 Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem

16 Maret 2023

Berita Golkar - Anggota Banggar DPR RI Agung Widyantoro mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Brebes Urip Sihabudin dalam mengambil langkah cepat menganalisa dan evaluasi perjalanan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan RAPBD tahun 2024 mendatang.

“Memang memasuki tahun politik ini Pj Bupati diharapkan dapat menjadi perekat pemangku kebijakan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tertinggal seperti kemiskinan ekstrim dan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak,” kata Agung Widyantoro usai kegiatan reses di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Kamis (16/3/2023).

Politisi senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, kerusakan infrastruktur jalan bisa jadi salah satu pemicu kondisi kemiskinan ekstrim yang disandang Kabupaten Brebes. Karena, kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan jadi terhambat.

“Menjadi langkah yang tepat terkait pelaksanaan APBD pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2023 sudah harus segera dijalankan. Karena, Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa sudah digulirkan, sehingga jangan terlalu lama anggaran itu ngendon di Kas Daerah,” ungkapnya.

Baca Juga: Intip Harta Kekayaan Srikandi Partai Golkar Nurul Arifin

Di sisi lain, Agung menyebut jika kinerja Pembangunan bidang perekonomian pemerintah Kabupaten Brebes yang ditopang sektor Pertanian dan industri UMKM sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

“Sudah kita ketahui bersama, komoditi Bawang Merah punya andil kontribusi 30 persen kebutuhan nasional. Caranya harus pandai manfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional untuk bisa tumbuh lebih tinggi dari tahun 2022 lalu,” jelasnya.

Menanggapi ancaman inflasi tahun 2023 ini, Agung berpendapat, tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) harus terus memantau dengan memastikan stok dan kelancaran pasokan distribusi serta pergerakan harga di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

“Apalagi saat ini sudah mulai memasuki awal Ramadhan. Sehingga peran pemerintah dalam mengontrol pasokan kebutuhan pokok agar tetap terjaga atau lancar dan harga juga stabil,” jelasnya.

Baca Juga: Golkar Sulsel Bakal Evaluasi Aripin, Ketua DPRD Lutim Yang Viral Tolak Bersalaman Dengan Warga

Wakil rakyat Dapil IX (Brebes, Tegal, dan Slawi) ini berharap peran Bank Indonesia bersama Bank Pemerintah lainnya terus memaksimalkan fungsinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes agar lebih tinggi lagi.

Sebab menurut Agung, kontribusi aktif dunia perbankan dalam menjaga stabilitas perekonomian di daerah juga sangat signifikan. Utamanya dalam menyalurkan bantuan permodalan pada UMKM.

“Peran aktif perbankan sebagai katalisator pembangunan di daerah diharapkan dapat lebih maksimal lagi agar efektif dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan yang berbasis kepada sektor ekonomi unggulan daerah, khususnya sektor pertanian dan UMKM di wilayah Kabupaten Brebes,” beber dia.

Sebelumnya, PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan, penanganan infrastruktur seperti jalan rusak tidak sepenuhnya ditangani oleh Pemkab karena keterbatasan anggaran. Pemkab harus minta bantuan ke Kementerian PU, ataupun ke Dinas PU Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia: 9 Fraksi di Komisi II DPR Sepakati Rancangan Perppu Pemilu

Sesuai dengan alokasi anggaran yang ada, Pemkab hanya mampu memperbaiki jalan rusak yang pendek-pendek saja. Urip mengatakan, telah menghadap pejabat terkait di Kementrian PU bersama Kepala DPU Brebes Sutaryono, dan menginformasikan sekaligus meminta bantuan penanganan jalan rusak lebih dari 500 Kilometer di Kabupaten Brebes.

“Kalau jalur-jalur yang luas dan banyak, saya mintakan ke kementerian dan untuk jalur medium, saya mintakan ke provinsi. Sedangkan yang pendek-pendek dan kecil yang kami tangani sendiri. Saya menyakini dengan cara itu, 2-3 tahun jalan di Brebes akan lebih baik lagi,” ucap Urip Sihabudin.

Untuk diketahui kategori jalan kabupaten ada sepanjang 600 KM lebih dan jalan poros 700 KM lebih, atau totalnya ada 1350 KM.

“Kami tidak mungkin sendirian, harus ada dukungan dari pusat dan provinsi. Sudah kirim surat minta bantuan pusat melalui DAK, bahkan sudah datang ke sana langsung. Untuk provinsi juga sudah minta bantuan, sudah kirim surat,” pungkasnya. (sumber)

 

fokus berita : #Agung Widyantoro