Rahmat Nasution Prihatin Tapsel Masih Dirundung Masalah Gizi Buruk

24 Maret 2023

Berita Golkar - Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) prihatin terhadap berbagai program peningkatan kesejahteraan Pemkab Tapsel, utamanya terkait penanganan masalah stunting.

"Rentang waktu 12 tahun, belum pernah Saya dengar stunting jadi persoalan krusial di Tapsel," kata Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, H. Rahmat Nasution, di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru, Selasa kemarin.

Itu dikatakan Rahmat yang juga Wakil Ketua DPTD Tapsel, pada saat pelantikan Pengurus Kecamatan Golkar Muara Batangtoru, hasil Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub) Golkar di kecamatan setempat.

Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI tahun 2022, angka stunting di Tapsel meningkat sebesar 8,6 point menjadi 39,4 persen, melampaui target sebesar 27,05 persen. Keadaan itu menjadikan Tapsel peringkat tertinggi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut.

"Melihat data dari SSGI itu, betapa malunya kita masyarakat Tapsel sekarang ini menyandang status memiliki persentasi balita gizi buruk yang tertinggi di 33 kabupaten/kota se-Sumut, sehingga di luar Tapsel, daerah kita sering diejek orang dengan istilah KGB atau Kabupaten Gizi Buruk," sindir Rahmat.

Ia menilai, peringkat tertinggi itu tak mungkin terjadi jikalau pemerintah kabupaten setempat menjadikan pencegahan maupun penurunan stunting sebagai program kerja skala prioritas sebagaimana regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Fadia Arafiq Minta OPD Perluas Digitalisasi

Rahmat bahkan memastikan Pemkab Tapsel acuh atas masalah itu. Kendati, Pemerintah RI menargetkan penurunan prevelansi stunting di tahun 2024 untuk Indonesia sebesar 14 persen menjadi agenda utama dan Tapsel di tahun 2024 ditargetkan sebesar 18,41 persen.

Ketidakseriusan itu antara lain tercermin dari komposisi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Tapsel. Memposisikan Sekdakab sebagai ketua dan bukan ditempati Wakil Bupati. Sekalipun, itu jelas-jelas bertentangan dengan turunan Perpres 72 tahun 2021 yaitu Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (PBKKBN) No. 12 tahun 2021.

"Di Sumut, Ketua TPPS adalah Wakil Gubernur. Di kabupaten/kota diketuai oleh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Namun di Tapsel, TPPS ini diketuai Sekretaris Daerah yang bahkan saat ini berstatus Pj (Penjabat)" kata Rahmat.

Penanganan stunting di Tapsel kian diperparah dengan kurang bergeraknya Posyandu, PPKBD dan PKK desa/kelurahan, utamanya mendukung program pelayanan dasar kesehatan untuk balita seperti pemberian makanan tambahan, tambahan vitamin dan nutrisi serta penimbangan balita secara rutin dan berkala.

Informasinya, kegiatan rutin itu sudah belasan bulan tidak terlaksana secara baik. Justru kesibukan di desa yang terlihat adalah program PKK bekerjasama dengan Dinas PMD tentang tanaman obat keluarga (Toga) yang menggunakan Dana Desa.

"Jadi kasihan itu para kepala desa dan aparatnya karena mendapat tugas tambahan mengurusi program Toga padahal bukan program prioritas desa," ujar Rahmat yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Tapsel selama dua periode tersebut.

Baca Juga: Jamaah Shalat Tarawih Berjamaah di Masjid Golkar DKI Jakarta Membludak

Ia heran apa rujukan pelaksanaan program Toga itu sehingga menjadi prioritas di desa. Padahal, di aturan sebelumya serta amanat Permendes PDTT No. 08 tahun 2022, tidak ada poin khusus mewajibkan program Toga terlaksana di desa. "Karena memang program Toga ini bukan skala prioritas, tetapi kenapa terkesan dipaksa harus ada? Jadi "kasihan" mereka itu," imbuh Rahmat.

Ia meminta agar di tahun 2023 ini, penggunaan Dana Desa memprioritaskan penurunan stunting dan meniadakan atau mengurangi program yang tidak prioritas seperti program Toga dan sejenisnya, karena bukan bahagian dari amanat Permendes No. 08 tahun 2022.

Rahmat juga menyinggung banyaknya program yang tidak dilaksanakan padahal sudah tertuang di APBD, menyebabkan serapan anggaran APBD pada tahun 2022 lalu hanya sekira 80 persen.

Padahal kurun waktu sembilan tahun sebelumnya serapan anggaran selalu di atas 90 persen. Hal ini menyebabkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) membengkak, mencapai Rp344 miliar lebih yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp300 miliar. "Kondisi seperti ini yang dirugikan adalah warga masyarakat Tapsel karena mereka tidak dapat menikmati pembangunan," ungkap Rahmat.

Kaitannya dengan upaya penekanan maupun penurunan kasus stunting ini adalah tidak hanya sebatas pengobatan tetapi juga dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat dengan akses dan infrastruktur yang semakin memadai. Dengan banyaknya SiLPA, maka dana atau uang menjadi idle (menganggur) atau mengendap direkening pemkab yang ditempatkan di Bank, membuat pembangunan tidak dapat dinikmati masyarakat.

Jika program pembangunan dilaksanakan tepat waktu, maka dipastikan akan menyerap tenaga kerja lokal. Implikasinya, terjadi perputaran uang dan pendapatan masyarakat bertambah. Semua sektor kehidupan akan semakin membaik.

Baca Juga: Keluarga Sekda Riau Doyan Flexing, Gubri Syamsuar Imbau ASN Bersikap Sederhana

Banyaknya program yang tidak dikerjakan inilah yang antara lain menyebabkan peringkat kesejahteraan (IPM/Indeks Pembangunan Manusia) di tahun 2022 menurun. Dari peringkat 20 ke 21 dilangkahi Kabupaten Paluta dari peringkat 21 ke peringkat 20 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Anggota DPRD Dapil Kecamatan Muara Batangtoru Zulkarnain Dalimunthe yang juga Ketua Komisi B DPRD Tapsel mengatakan, berbagai program yang tidak dikerjakan tahun 2022 khususnya di Dinas PUPR yang mengakibatkan membengkaknya SiLPA, di Muara Batangtoru sebanyak Rp5,7 miliar.

Yakni, peningkatan Jalan Simpang Hutaraja - Mabang Rp1,5 miliar, lanjutan Jalan Bandar Hapinis - batas PT. MIR Rp3,7 miliar, lanjutan cor jalan Batang Toru - Bandar Hapinis Rp 548,5 juta.

Demikian juga diungkapkan Andesmar Siregar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel. Di Kecamatan Marancar, katanya, pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR yang tidak dilaksanakan tahun 2022 mencapai Rp5 miliar.

Yaitu, jalan keliling Gapuk Tua - Gapuk senilai Rp2,3 miliar, rekonstruksi jalan Pasar Sempurna Rp 697 juta, lanjutan Jalan Tanjung Dolok - Tugu Siranap senilai Rp1,5 miliar dan peningkatan jalan keliling Marancar Godang - Suka Mulya Rp 498 juta.

Rahmat pun menyimpulkan, dari uraian itu Rp10 miliar lebih uang yang seharusnya mendorong pemulihan dan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat di dua kecamatan itu, tetapi justru uangnya mengendap dengab begitu saja. "Itu baru di Dinas PUPR! Bagaimana pula di dinas lain seperti Dinas Kesehatan maupun program di kecamatan lainnya yang juga banyak tidak dikerjakan dan membuat rakyat rugi," katanya.

Baca Juga: Survei SMRC: Airlangga Hartarto Tertinggi Ketiga Paling Disukai, Publik Terima Dengan Positif

Seharusnya, Bupati jeli dan sensitif terhadap pemanfaatan anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku. Karena pengaruhnya tak sebatas pada perbaikan infrastruktur, tapi cakupannya luas yang muara akhirnya peningkatan kesejahteraan.

Rahmat khawatir, jika kondisi ini berlarut tanpa ada evaluasi, tidak menutup kemungkinan ke depan, Tapsel di segala bidang akan semakin terdegradasi hingga mengalami kemunduran. Untuk itu kepada peserta Muscamlub, Rahmat pun menyerukan agar memenangkan agenda politik pada Pemilu 2024 mendatang. Supaya Golkar bisa berbuat lebih banyak bagi Tapsel.

Karena sejarah telah mencatat selama sepuluh tahun (2010 sampai 2020) "Bupati dan Ketua DPRD Tapsel dijabat kader Golkar", peringkat kesejahteraan (IPM) tidak pernah turun. Tetapi yang terjadi justru naik peringkat, demikian juga stunting tidak pernah yang tertinggi di Sumut.

"Untuk memperbaiki kondisi Tapsel ini, mari bersama-sama memenangkan Golkar dengan memilih calon legislatif yang kita usung nanti. Mulai DPRD kabupaten, DPRD provinsi hingga DPR RI," ajak Rahmat.

Khusus calon anggota DPR RI, tegasnya, tidak ada pilihan terbaik selain dari Syahrul Pasaribu. Sudah terbukti sukses membangun dalam sepuluh tahun kepemimpinannya di Tapsel. "Kemenangan Golkar menjadi jembatan emas menghantarkan kader terbaik atau pun calon usungan Golkar pada pemilihan kepala daerah di Tapsel nantinya sekaligus mengembalikan Ketua DPRD ditangan kader Golkar," kata Rahmat. 

Sementara itu, H. Syahrul M. Pasaribu ucapkan terimakasih atas dorongan dan semangat yang digaungkan para peserta Muscamlub. Ia pun menekankan agar selalu menjaga kekompakan, soliditas dan solidaritas.

Baca Juga: Tangis Musa Rajekshah Kenang Perjalanan MTQ Yang Diinisiasi Almarhum Ayahanda

Bupati Tapanuli Selatan dua periode berturut-turut itu mengingatkan, sejarah telah mencatat pembangunan dan berbagai kemudahan lebih mudah didapat dan sudah dirasakan masyarakat di masa Golkar menjadi partai penguasa.

"Mari kembalikan masa emas Indonesia itu dengan jayakan Golkar, termasuk di Tapsel. Kita konsolidasikan semua potensi agar dapat menang dan harapan masyarakat kembali dapat kita wujudnyatakan secara terencana dan berkesinambungan serta suasana harmomi di tengah-tengah masyarakat kita rajut kembali," ajak Syahrul Pasaribu.

Untuk diketahui, hasil Muscamlub Partai Golkar ini tetapkan Syarifuddin Harahap sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Muara Batang Toru untuk masa bhakti 2020-2025 dengan terpilih secara aklamasi. Dihadiri Ketua Pengurus Golkar Kecamatan se-Tapanuli Selatan. (sumber)

 

fokus berita : #Rahmat Nasution