26 Maret 2018

Berita Golkar - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menanggapi soal penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, yang disebut Ombudsman melawan hukum. Ia sepakat dengan Ombudsman dan meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno segera membatakan penataan PKL di Tanah Abang.

"Kami fraksi Golkar sudah sepakat dan sama yang disampaikan Ombudsman ada pelanggaran UU Nomor 38 Tahun 2004. Ada penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya," ujar Judistira, Senin (26/3/2018).

"Kami meminta Pemprov membatalkan program tersebut, kebijakan tersebut agar tidak ada lagi pelanggaran UU," lanjutnya.Judistira menyebutkan, Golkar tidak ikut menggulirkan hak interpelasi untuk membatalkan kebijakan itu. Golkar menyarankan supaya secepatnya Anies dan Sandiaga melakukan rapat dengan komisi terkait untuk merampungkan masalah Tanah Abang.

"Kami sudah tahu bahwa ada usulan dari beberapa fraksi di DPRD menggulirkan interpelasi. Kami tidak ikut dalam interpelasi tersebut. Pemprov bisa rapat khusus dengan Komisi B kan membawahi soal perhubungan. Bisa cari solusi dengan rapat dengan komisi dan dinas terkait," kata Judistira.Sebelumnya, penataan PKL di Jalan Jatibaru Tanah Abang itu dinilai Ombudsman telah melawan hukum.

Ombudsman juga memberikan waktu 60 hari kepada Pemprov DKI terkait PKL di Tanah Abang tersebut. "Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian kata Ombudsman dalam keterangan persnya, Senin (26/3/2018).[breakingnews]

fokus berita : #Judistira Hermawan


Kategori Berita Golkar Lainnya